DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang LingkupSosial; III. Hak dan Kewajiban; IV. Pemenuhan Hak Anak; V. Perlindungan Khusus; VI. Sistem Data dan Informasi; VII. Perencanaan; VIII. Pembiayaan; IX. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; X. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa upaya memberikan perlindungan bagi anak sebagai salah satu kelompok rentan merupakan tanggungjawab utama Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia;
b.bahwa di Kabupaten Ngada masih terdapat permasalahan anak yang berpotensi pada kurang terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan khusus;
c.bahwa dibutuhkan sebuah kebijakan yang komprehensif dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum dan kekosongan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Ngada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlind ungan Anak;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 BUPATINGADA, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA PERATURANDAERAH KABUPATENNGADA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARANPERLINDUNGANANAK BUPATI NGADA PROVINS! NUSA TENGGARATIMUR Mengingat Menimbang ! L Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3.Bupati adalah Bupati Ngada.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 1ingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.
6.Anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 (delapanbelas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, clan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
9.Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga, Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, a tau ayah dan/ a tau ibu angkat.

Menetapkan

Menetapkan: DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN NGADA dan BUPATINGADA MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama Tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.Wali adalah orang atau baclan yang clalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
14.Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau ticlak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Ngada.
15.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin clan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat clan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pernerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
17.Forum Partisipasi Anak adalah representasi anak di kabupaten atau desa, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
18.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19.Rumah Perlindungan Trauma Center yang selanjutnya disingkat RfYfC adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal pemulihan psikososial serta pemulihan kondisi traumatis yang dialami oleh korban tindak kekerasan;
20.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan Anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan Anak.
21.Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
22.Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
23.Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak mencakup:

a.hak dan kewajiban;
b.pemenuhan hak anak;
c.perlindungan khusus;
d.sistem data dan informasi;
e.perencanaan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Ngada yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

24.Eksploitasi Seksual Anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
25.Anak Karban Eksploitasi Ekonomi adalah Anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orangtua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
26.Anak Karban Penyalahgunaan Napza adalah seorang Anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya termasuk minuman beralkohol di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
27.Anak Karban Kekerasan Fisik dan Non Fisik atau perlakuan salah adalah Anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekat sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
28.Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berin teraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi Anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat Anak. Setiap Anak berkewajiban untuk:
a.menghormati Orang Tua, Wali, Masyarakat dan guru; PasaJ 6 Setiap Anak berhak : . . . .
a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agarnanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua atau wali;
d.untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
e.diasuh atau diangkat sebagai Anak Asuh atau Anak Angkat apabila orangtua tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak atau Anak terlantar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
f.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual maupun sosial;
g.memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;
h.memperoleh pendidikan luar biasa,rehabilitasi,bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas;
1. 1.untuk mendapatkan pendidikan khusus bagi Anak yang memiliki keunggulan / keistimewaan; J. menyatakan dan didengar pendapatnya;
k.untuk beristrahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak sebaya demi pengembangan diri;
1. 1.mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
m.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
n.memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
o.memperoleh akses partisipasi dan berkumpul serta bergabung dalam Forum Partisipasi Anak;
p.diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ a tau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 5

f.Pembinaan, Pengawasandan Pengendalian; dan
g.pembiayaan.

BAB III

HAK DANKEWAJIBAN

Pasal 9

( 1) Masyarakat berkewajiban terhadap Perlindungan Anak dengan cara:

a.menciptakan lingkungan yang aman bagi Anak;
b.mencegah dan melaporkan kepada pemerintah dan/ atau aparat penegak hukum apabila melihat dan mengetahui adanya:
1. 1.eksploitasi Anak;
2. 2.perdagangan Anak;
3. 3.pekerja Anak;
4. 4.perkawinan pada usia Anak; dan
5. 5.Anak yang mengkonsumsi narkotika, psikotropika a tau zat adiktif lainnya termasuk minuman berakohol;
c.mencegah dan melaporkan kepada pihak terkait serta mendampingi apabila melihat dan mengetahui Anak yang mengalami Kekerasan Fisik dan Non Fisik;
d.membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; dan

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a.menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/ atau mental.
b.melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
c.memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 7

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia; dan
f.melaporkan kepada Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat apabila mengalami atau mengetahui adanya kekerasan termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan.

Pasal 11

(1)Pengembangan KLA bertujuan untuk Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan;

BAB IV

PEMENUHANHAKANAK

Pasal 10

(1)Keluarga dan Orang Tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. a.mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
2. b.mengikutsertakan Anak dalam Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. c.menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
4. d.membuka ruang partisipasi bagi Anak;
5. e.mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
6. f.mencegah terjadinya perdagangan Anak, eksploitasi Anak, dan pekerja Anak;
7. g.memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
8. h.memberikan identitas diri setiap Anak dalam bentuk akta kelahiran dan/ atau Kartu Identitas Anak;dan
9. i.melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
(2)Kewajiban dan tanggungjawab Keluarga dan Orang Tua/Wali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
1. a.pemberian imunisasi secara lengkap;
2. b.pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. c.pemberian ASI Ekslusif;
4. d.memberikan makanan bergizi kepada Anak; dan
5. e.memeriksakan Anak di pos pelayanan kesehatan pada saat Anak sakit.
(3)Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. e.mendukung Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan wajib belajar 12 (duabelas) tahun.
(2)Kewajiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan melibatkan Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, dan Pemerhati Anak.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…