DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan penataan birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat;
c.bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah saat ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat; Menimbang Mengingat 1. Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Dipindai dengan CamScanner sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 6 0 1 ) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2 0 2 1 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT dan BUPATI NIAS BARAT MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.

2.Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Dipindai dengan CamScanner Republik Indonesia Tahun 1 9 4 5 .
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pclaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Nias Barat.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah yang selanj u tnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Pera tu ran Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8.Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 0 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 1 . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 2 . Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 3 . Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nias Barat. 1 4 . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 5 . Sadan Daerah adalah Sadan Daerah Kabupaten Nias Barat. 1 6 . Kecamatan adalah Kecamatan yang terdapat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat. 1 7 . Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe A merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; Dipindai dengan CamScanner
b.Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
c.Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri: 1 . Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
1. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
3. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang lingkungan hidup;
4. 5.Satuan Palisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
5. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 7.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
7. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 9.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 1 0 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 1 1 . Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dipindai dengan CamScanner 1 2 . Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 1 3 . Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 1 4 . Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 1 5 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pe]ayanan terpadu satu pin t u ; 1 6 . Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga; 1 7 . Din as Perpustakaan dan Arsip Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
e.Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas membantu Supati dalam me]aksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari : 1 . Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengcmbangan;
1. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan;
3. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana;
4. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan, terdiri d a ri : 1 . Kecamatan Mandrehe Tipe A;
1. 2.Kecamatan Sirombu Tipe A;
2. 3.Kecamatan Lolofitu Moi Tipe A; 4 . Kecamatan Mandrehe Utara Tipe A;
3. 5.Kecamatan Ulu Moro'o Tipe A; Dipindai dengan CamScanner
4. 6.Kecamatan Moro'o Tipe A;
5. 7.Kecamatan Lahomi Tipe A; dan
6. 8.Kecamatan Mandrehe Barat Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.ren tang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

( 1 ) Pada Dinas dan Sadan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2)Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan, susunan organisasi, tu gas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

( 1 ) Se lain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.

(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonforrnal.

Pasal 7

( 1 ) Pada urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) terdapat Dipindai dengan CamScanner rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) rumah sak:it Daerah memiliki otonom dalam pengelo]aan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit organisasi rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang nomenklatur, uraian tugas dan tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
(2)Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten:
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II. b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
3. c.Sekretaris lnspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sak:it Umum Daerah kelas C merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator; Dipindai dengan CamScanner
4. d.Kepala Bidang pada dinas dan badan, Sekretaris Kecarnatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bi dang pada kelas C merupakan jabatan eselon 111.b atau jabatan administrator;
5. e.Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecarnatan tipe B, kepala seksi pada kecarnatan, kepala sub bagian pada rumah sakit Daerah, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
6. f.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala sub bagian pada kecarnatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b ataujabatan pengawas;
7. g.Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau parnong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sarnpai dengan penetapan pejabat yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 1 1 ( 1 ) Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi dan penjabaran tata kerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

(2)Pelaksanaan rincian tugas, fungsi dan penjabaran tata kerja Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d il ak san ak an pada tahun 2022. Pasal 1 2 ( 1 ) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah setelah 2 (dua) tahun peraturan Dipindai dengan CamScanner Daerah ini diundangkan.
(2)Evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi Perangkat Daerah. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 3 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat. Ditetapkan di Lahomi pada tanggal 9 Mei 2022 BUPATI NIAS BARAT, ttd. KHENOKI W ARUWU Diundangkan di Lahomi padatangga19Mei2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, ttd. FAKHILI GULO SERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHON 2022 NOMOR 1 . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT PROVINS! SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT: (1-56/2022) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM H WIG SAMITRO GULO, SH., MM PENATA NIP. 19900512 201403 1 001 Dipindai dengan CamScanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT I. UMUM Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan norrnatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terrnasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan terse but yang kemudian menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Konsep tersebut telah cukup memadai dan diimplementasikan dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksananya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sejak reforrnasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspekaspek tersebut dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Selain hal tersebut, setiap daerah sesuai karakter dan potensi yang dimiliki mempunyai prioritas berbeda antara satu daerah dengan daerah lain dalam mensejahterakan masyarakatnya. Masing-masing daerah otonom mempunyai prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menyebabkan jumlah Perangkat Daerah berbeda satu daerah dengan daerah lain sesuai karakter, potensi dan kebutuhan daerah. Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif menjadi sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan dimaksud terdiri dari: Dipindai dengan CamScanner 1 . Urusan pemerintahan wajib, yaitu: (a) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan pemukiman; ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial; (b) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hid up; administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; pesnanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2.Urusan pemerintahan pilihan, yaitu: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
3.Urusan pemerintahan umum, yaitu: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka elemen yang juga perlu diperhatikan secara mendalam adalah menyangkut kelembagaan, bahwa kewenangan daerah tidak dapat terlaksana jika tidak diakomodir oleh kelembagaan daerah yang merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi dan penataan birokrasi pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Penerapan kebijakan kelembagaan pasca Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2 0 1 6 dirasa belum optimal. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah dan Pera tu ran Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2 0 1 9 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan paradigma Dipindai dengan CamScanner dalam pembentukan dan penataan Perangkat Daerah yang sebelumnya mengacu pada prinsip miskin struktur kaya fungsi berubah menjadi prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tcpat perilaku (right behavior) yang beroricntasi pada pclayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah yang terimplementasikan dengan konsep tipclogi Perangkat Daerah baik tipe A, tipe B, dan tipe C. Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2 0 1 8 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan beberapa ketentuan lain yang mengatur mengenai kelembagaan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat perlu melakukan pengkajian kembali secara mendalam dan menyesuaikan organisasi perangkat daerahnya sebagai bentuk upaya evaluasi dan penataan birokrasi pemerintah yang mengarah pada prinsip tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) yang mendukung percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. IL PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…