DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Barat

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Salinan Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
21.Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);
22.Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT dan BUPATI NIAS BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2.Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah/kepala desa dalam memberdayakan masyarakat.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
13.Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
14.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Barat.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
17.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
18.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Nias Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Nias Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
21.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Nias Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
22.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Nias Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
23.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD Kabupaten Nias Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan.
25.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM- Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
26.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
27.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Nias Barat.
28.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
31.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
32.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
33.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah- langkah penanganan program kegiatan prioritas pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
34.Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJM-Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJM-Desa adalah forum musyawarah desa secara khusus diselenggarakan untuk menyepakati rencana pembangunan desa 5 (lima) tahunan dan diadakan 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
35.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa pada tahun anggaran berikutnya.
36.Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
37.Forum konsultasi publik adalah wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Sistem perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggaraan Negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.professionalitas; dan
7. g.akuntabilitas.
(2)Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk:
1. a.mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.Renstra SKPD;
d.RKPD;

Pasal 4

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)RPJPD disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.penyusunan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.
(2)RPJMD disusun dengan tahapan :
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.penyusunan rancangan;
3. c.pelaksanaan musrenbang;
4. d.penyusunan rancangan akhir; dan
5. e.penetapan.
(3)Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan DPRD untuk memberikan saran dan masukan.

BAB V

RPJPD

Pasal 7

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
(2)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
(3)Rancangan awal RPJPD disusun :
1. a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
2. b.berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW provinsi dan daerah; dan

Pasal 8

(1)Rancangan awal RPJPD yang telah disusun oleh Bappeda selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD dan dikonsultasikan dengan publik.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 9

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
(3)Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat dan provinsi atau dari unsur terkait lainnya, diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 10

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir.

Pasal 11

(1)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
(2)Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
(3)Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…