DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Anggota BPD, Peresmian Anggota BPD, Pemberhentian Anggota BPD, Pemberhentian Sementara, Pengisian Anggota BPD Antar Waktu, Larangan Anggota BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Penggalian Aspirasi Masyarakat, Menampung Aspirasi Masyarakat, Pengelolaan Aspirasi Masyarakat , Penyaluran Aspirasi Masyarakat, Penyelenggaraan Musyawarah BPD, Penyelenggaaraan musyawarah Desa, Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, Hak Kewajiban dan Wewenang BPD, Pengawasan, Pernyataan Pendapat, Biaya Operasional, Kewajiban Anggota BPD, Laporan Kinerja, Kewenangan BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; BUPATINIASBARAT, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANPERMUSYAWARATANDESA TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENNIASBARAT NOMOR 2 TAHUN2021 BUPATINIASBARAT PROVINS!SUMATERAUTARA ( Salinan ) Mengingat Menimbang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 ten tang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 201 7 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2.Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

BADANTENTANGPERATURAN DAERAH PERMUSYAWARATANDESA. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENNIASBARAT dan BUPATINIASBARAT Dengan Persetujuan Bersama Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 32);

(1)Anggota BPD rnerupakan wakil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perernpuan yang pengisiannyadilakukan secara dernokratis rnelalui proses pernilihan secara langsung atau rnusyawarah perwakilan.
(2)Jurnlah anggota BPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jurnlah gasal, paling sedikit 5 (lirna) orang dan paling banyak 9 ( sernbilan) orang.
(3)Penetapan Jurnlah anggota BPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) rnernperhatikan jurnlah penduduk dan kernarnpuan Keuangan Desa.

Pasal 5

a.keanggotaan dan kelernbagaan BPD;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pernbinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan

BAB III

KEANGGOTAANBPD

Pasal 4

Tujuan Pengaturan BPD dalarn Peraturan Daerah ini untuk:

a.rnernpertegas peran BPD dalarn penyelenggaraan Pernerintahan Desa;
b.rnendorong BPD agar rnarnpu rnenarnpung dan rnenyalurkan aspirasi rnasyarakat Desa; dan
c.rnendorong BPD dalarn rnewujudkan tata kelola pernerintahan yang baik di Desa.

Pasal 3

Maksud Pengaturan BPD dalarn Peraturan Daerah ini untuk rnernberikan kepastian hukurn terhadap BPD sebagai lernbaga di Desa yang rnelaksanakan fungsi Pernerintahan Desa.

Pasal 2

11.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna BPD.

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPDberakhir.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )paling banyak berjumlah 11 (sebelas)orang yangterdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3(tiga)orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 9

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memilikihak pilih.

Pasal 8

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPDdari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memilikiwakil denganjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-rnasing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:
1. a.Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
2. b.Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan;
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(4)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Pasal 14

(1)Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan basil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggalika;
3. c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
6. f.bagi calon BPD yang berasal dari PNS/ ASN/ dan Tenaga Honorer wajib mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
7. g.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
8. h.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  1. 1.bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…