DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; RPJMD TAHUN 2025-2029; SISTEMATIKA; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENTUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Salinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2025 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT dan BUPATI NIAS BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10.Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
17.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJPD untuk periode 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD.
(3)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.penutup.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025- 2029;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025- 2029; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025- 2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
(4)Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Daerah RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam upaya mewujudkan Visi.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1)Semua ketetapan Indikator Kinerja, target, dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi capaian dan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan Indikator Kinerja, target, dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan.
(3)Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pada tahun berkenaan.
(4)Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi, dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENTUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat. Ditetapkan di Lahomi pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI NIAS BARAT, ttd. ELIYUNUS WARUWU Diundangkan di Lahomi pada tanggal 19 Agustus 2025 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, ttd. ERNAWATI GULO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029: (2-56/2025) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM NIP. 19900513 201403 1 001

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…