DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Salinan
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Baratdi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT dan BUPATI NIAS BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tingkat penggunaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

2.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Besaran Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
(2)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai koefisien/indeks menara telekomunikasi.
(4)Biaya operasioanl pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satu tahun menara ditetapkan dengan komponen biaya sebagai berikut :
1. a.Transportasi;
2. b.Uang makan; dan
3. c.Alat tulis kantor.
(5)Nilai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Zonasi/ lokasi menara;
2. b.Ketinggian menara;
3. c.Struktur/ jenis menara;
4. d.Jarak tempuh;
5. e.Pemanfaatan ruang; dan
6. f.Jumlah pengguna menara.
(6)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : RPMT = 𝐾𝐽𝑀+𝐾𝐽𝑇 2 x Tarif Keterangan : RTPMP = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(7)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Koefisien Jenis Menara No. Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara ……. 1.1
  2. 2.Menara ……. 1.0
  3. 3.Menara ……. 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No. Lokasi/ Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara ……. 1.1
  2. 2.Menara ……. 1.0
  3. 3.Menara ……. 0.9 Jumlah 3.0
(8)Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat. Ditetapkan di Lahomi pada tanggal 18 Oktober 2019 BUPATI NIAS BARAT, ttd. FADUHUSI DAELY Diundangkan di Lahomi pada tanggal 18 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, ttd. FAKHILI GULO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (8/171/2019)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); Salinan
3.Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Baratdi Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT dan BUPATI NIAS BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25) diubah, sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tingkat penggunaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

2.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Besaran Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
(2)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai koefisien/indeks menara telekomunikasi.
(4)Biaya operasioanl pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satu tahun menara ditetapkan dengan komponen biaya sebagai berikut :
1. a.Transportasi;
2. b.Uang makan; dan
3. c.Alat tulis kantor.
(5)Nilai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.Zonasi/ lokasi menara;
2. b.Ketinggian menara;
3. c.Struktur/ jenis menara;
4. d.Jarak tempuh;
5. e.Pemanfaatan ruang; dan
6. f.Jumlah pengguna menara.
(6)Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut : RPMT = 𝐾𝐽𝑀+𝐾𝐽𝑇 2 x Tarif Keterangan : RTPMP = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KJM = Koefisien Jenis Menara KJT = Koefisien Jarak Tempuh
(7)Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Koefisien Jenis Menara No. Jenis Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara ……. 1.1
  2. 2.Menara ……. 1.0
  3. 3.Menara ……. 0.9 Jumlah 3.0
2. b.Koefisien Jarak Tempuh No. Lokasi/ Kawasan Menara Nilai Koefisien
  1. 1.Menara ……. 1.1
  2. 2.Menara ……. 1.0
  3. 3.Menara ……. 0.9 Jumlah 3.0
(8)Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat. Ditetapkan di Lahomi pada tanggal 18 Oktober 2019 BUPATI NIAS BARAT, ttd. FADUHUSI DAELY Diundangkan di Lahomi pada tanggal 18 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, ttd. FAKHILI GULO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (8/171/2019)