Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 83
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruahg Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034; Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Bentuk Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) ; i 4 4 16.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5217); 17.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/ PRT/ M/2009 tentang Pedoman Pcnyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 20.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; l Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan i BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014-2034.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
i I
i 1
BAB II MUATAN, PERAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Muatan
BAB II
Rencana Tata Ruang Wilayah memuat :
Bagian Kedua Peran
Rencana Tata Ruang Wilayah disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah daerah. & Bagian Ketiga Fungsi
Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk :
BAB III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan
BAB III
( 1) RTRW berperan sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kabupaten Nias Utara. Dengan luas 124.148 (seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh delapan) Ha;
e.kecamatanNamohaluEsiwa; f.kecamatanAlasa Talumuzoi; g.kecamatan Alasa; h.kecamatan TugalaOyo; i.kecamatanAfulu; j.kecamatanLahewa;dan k.kecamatanLahewaTimur; (4)Cakupanwilayahsebagaimanadimaksudpadaayat(3)digambarkan dalam peta sebagaimanatercantumdalamLampiranIyangmerupakan bagiantidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini. 1 BagianKedua JangkaWaktu Pasal 6 (1)JangkawaktuRencana TataRuangWilayahadalah20(dua puluh)tahun danditinjaukembali1(satu)kali dalam5(lima)tahun. (2)Ketentuanlebihlanjut mengenaiRencana Tata RuangWilayahdiatur denganPeraturanDaerah. BABIV TUJUAN,KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANGWILAYAH Bagian Kesatu TujuanPenataanRuangWilayah Pasal 7 \ Penataan ruang wilayah KabupatenNiasUtarabertujuan untuk: “Menciptakan kawasanyang baik dalampengembangan pertanian,kelautan dan perikanan,pariwisata berbasis agribisnisserta produktifdan berdaya saingtinggiyang nyamandanberwawasan lingkungan” BagianKedua Kebijakandan Strategi RuangWilayah Pasal 8 Kebijakan penataan ruang wilayah KabupatenNiasUtara meliputi kebijakan- kebijakan pengembangan yang terdiri atas : a.peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasanyang meratadan berhierarki; b.pengembangan jaringan prasarana Kabupaten; c.pelestarian Lingkungan dan Pengembalian keseimbangan Ekosistem;
e.peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi; f.peningkatanluas dan produksi pertanian dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; g.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;1 I h.pengendalian perkembangan kegiatanbudidayaagar tidakmelampauidaya dukimg dandaya tampunglingkungan.
(1)KebijakanpenataanruangsebagaimanadimaksuddalamPasal8hurufa, dapatdiwujudkanmelaluistrategi: a.meningkatkanketerkaitanantarpusat-pusatkegiatanLokal; b.mendorong kawasanperkotaan danpusat pertumbuhan agarlebih kompetitifdan lebihefektifdalam pengembangan wilayah disekitamya; c.mengendalikanpertumbuhankawasanperkotaan padakawasanyang berfungsilindung(kawassmkonservasi); d.penetapan fungsi kegiatanpadatiap-tiap pusat pelayanan sesuaidengan potensidan permasalahanwilayahnya; e.menyediakan saranadan prasaranapenunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat pelayanan, (2)Kebijakanpenataan ruang sebagaimanadimaksuddalamPasal8huruf b, dapatdiwujudkanmelaluistrategi: a.meningkatkan kualitas jaringanprasaranadan mewujudkan keterpaduanpelayanantransportasi daratserta keterpaduanintradan antarmoda; b.mendorong pengembanganprasaranatelekomunikasi; c.meningkatkan jaringan energiuntukmemanfaatkanenergi terbarukan dantidak terbarukansertamewujudkan keterpaduansistem penyediaan tenaga listrik,minyak,dangas bumisecaraoptimal; d.meningkatkankualitasjaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduansistem jaringan sumberdaya air,mempercepat konservasi sumberair,serta meningkatkan pengendaliandayarusakair. (3)Kebijakanpenataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8hurufc, dapatdiwujudkanmelaluistrategi: a.mempertahankanluasan dan meningkatkankualitaskawasanlindung; b.mengelola kawasanlindung untuk mendukungterwujudnya konsep / misipembangumm berkelanjutan yang memuatantaralain:
2.memantapkan kawasan berfungsi lindung; 3.merehabilitasi kawasan lindungyang mengalami degradasi kualitas. (4)Kebijakanpenataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8huruf d, dapat diwujudkanmelaluistrategi: a.menyelenggarakan upayaterpadu untukmelestarikan fungsi lingkungan hidupterutama kawasantangkapanair,sungai,danau/waduk dan mata air; b.melindungi kemampuan lingkunganhidup dari tekanan perubahan dan/atau dampaknegatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetapmampumendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
d.mencegah terjadinya tindakanyangdapatsecara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; e.mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; \ \ f.mengelolasumberclayaalam takterbarukanuntukmenjamin kesinambunganketersediaannyadengan tetapmemeliharadan meningkatkankualitasnilaisertakeanekaragamannya; g.mengembangkankegiatan budidayayangmempunyai dayaadaptasi bencanadikawasanrawanbencana. (5)Kebijakan penataan ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal8huruf e, dapatdiwujudkanmelaluistrategi: a.mengembangkan kawasan-kawasanagropolitan; b.mengembangkandanmendorongpemanfaatan potensi wisatayangada diKabupatenNiasUtara; c.mendorong pengolahankomoditisektor-sektorunggulan padapusat- pusatproduksi sektorunggulan; d.meningkatkanaksesibilitasdari pusat-pusatproduksi sektor unggulan kepusatpemasaran; e.menyediakansarana.dan prasarana pendukung produksiuntuk meningkatkanproduktifitas sektor-sektorunggulan. (6)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksuddalam Pasal8huruff, dapatdiwujudkanmelaluistrategi: a.mempertahankan luasan lahan pertanian danperkebunanserta mengembangkan lahanpertaniandan perkebunanyang barupada lahanyangkurangproduktif; b.meningkatkanproduktifitaspertanian lahanbasah menuju swasembada pangan; c.memanfaatkan ruangdaratan dan udarauntuksemua aktifitasyang memberikan nilaitambahyang positifbagi pengembanganpertanian dan perkebunan; d.memfasilitasitumbuhkembangnyausahakecildanmenengah untuk mengolah hasil-hasilpertanian. (7)Kebyakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8hurufg, dapatdiwujudkan melaluistrategi: a.menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilaistrategis kabupaten secarasinergis untukmewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah; b.mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalamwilayahbeserta prasaranasecarasinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan danwilayahsekitamya; c.mengembangkan kegiatan budidayauntuk menunjang aspekpolitik, pertahanan dan keamanan,sosialbudaya,sertailmupengetahuan dan teknoldgi; d.mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanianpangan untuk mewujudkan ketahananpangan. (8)Kebijakanpenataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal8hurufh, dapat diwujudkan melalui strategi: a.membatasi perkembarigan kegiatan budidaya terbangun padakawasan yang berfungsi lindung dan pada kawasanrawanbencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b.menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya; c.mengendalikan pemanfaatandikawasan budidayamelalui mekanisme perizinan;
e.melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi. 4 l BABV RENCANASTRUKTURRUANGWILAYAH BagianKesatu Umum Pasal 10 (1)Rencanastrukturruang wilayahKabupatenNiasUtara meliputi: a.sistem perkotaan; b.sistem jaringantransportasi; c.sistem jaringanenergi; d.sistemjaringansumber dayaair; e.sistem jaringantelekomunikasi;dan f.sistemjaringan prasaranalainnya. (2)Rencanastrukturruangwilayahsebagaimanadimaksudpadaayat(1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam LampiranIIyang merupakanbagian tidak terpisahkandariPeraturan Daerahini. BagianKedua Sistem Perkotaan Pasal 11 (1)Sistemperkotaan sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)huruf a memiliki4(empat)tingkatan tatajenjangpusat permukiman/pusat-pusat pelayanan,yaitu: a.PusatKegiatanLokal(PKL), yaitu merupakankawasan perkotaanyang berfungsiuntukmelayani kegiatanskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; b.PKLp,yaitupusat kegiatan yang dipromosikanuntukdikemudian hari ditetapkan sebagaiPKL(IhisatKegiatanLokal); c.Pusat PelayananKawasan(PPK),yaitu merupakan kawasanperkotaan yangberfungsi untuk melayani kegiatanskalakecamatan ataubeberapa desa; d.Pusat Pelayanan Lingkungan(PPL),yaitu merupakan pusatpermukiman yangberfungsiuntukmelayani kegiatanskala antardesa. (2)Sistem pusat pelayanan adalah sebagai berikut: a.PKLmencakup kawasan perkotaanLotu;dengan fungsi pelayanan yaitu Pusat Pemerintahan Kabupaten,IndustriPengelolaan HasilPertanian, Kawasan Perkebunan,Kawasan PertaniandanKawasanPerdagangan. b.PPKmeliputi kawasan perkotaan Umbu Balodano,Hilimbowo Karedan Pasar Lahewa dengan fungsi pelayanan yaitu sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan dan KawasanPerdagangan. c.PPLmeliputi kawasan perkotaan Ombolata, Silirr.a Banua, Sawo, Namohalu, Lukhulase,AfuludanTe’olodengan fungsi pelayanan yaitu PusatPemerintahan Kecamatan,Pusat Permukiman, Kawasan Perkebunan,Kawasan Pertanian,Kawasan Perikanan,dan Kawasan Industri.
I Bagian Ketiga RencanaSistemJaringan Transportasi Umum Pasal 12 l (1)Sistem jaringantransportasisebagaimana dimaksuddalam Pasal10ayat (1)huruf bbertujuanuntuk meningkatkan kualitas danjangkauan pelayananpergerakanbarangdan jasaserta memfungsikannyasebagai katalisator dalammendukung pertumbuhanekonomi. (2)Sistem jaringantransportasisebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)hurufbterdiriatas: a.sistem jaringantransportasi darat;dan b.sistem jaringantransportasi laut. Paragraf2 TransportasiDarat Pasal 13 Sistemjaringan transportasidarat sebagaimanadimaksud dalampasal12 ayat(2)huruf a,terdiriatas: a.sistem jaringan jalan;dan b.terminal.
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurufaterdiri atas: a.jaringan jalan strategisnasional; b.jaringan jalankolektor-2; c.jaringan jalankolektor-3;dan
I Pasal 15 Jaringan jalan strategis nasional sebagaimanayangdimaksud dalam Pasal 14 huruf a,dikembangkan pada jalan lingkar PulauNiassebelah Utara,yakni: jalandsiriKecamatanSitoluOn-Tuhemberua-Sawo-Lotu-Lahewa Timur- Lahewa-Afulu-Alasa-TugalaOyo.
Jaringanjalankolektor-2sebagaimana dimaksud dalam Pasal14huruf b dikembangkan meliputi : a.Afia-Tuhemberua; b.Tuhemberua-Lotu;
d.Lahewa-Afulu;
1 Pasal 17 JaringanjalanKolektor-3sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 hurufc, dikemb;mgkan meliputi: a.jalanLotu-Namohalu Esiwa-AlasaTalumuzoi-Alasa; b.jalanLotu-Lahewa Timur-Afulu; c.jalanLahewa-Afulu;dan d.jalanLahewa Timur-Alasa. 1 Pasal 18 Jaringanjalanlokalsebagaimanadimaksud dalam Pasal14hurufd, dikembangkan meliputi: a.jalanproduktif b.jalanantarkecamatan
1)jalanLawiraSatua; 2)jalanLawiraSatu; 3) jalanLawiraSatu-LawiraII; 4)jalanLolofauso; 5)jalanLotu-LawiraII; 6)jalanDesaDahadano; 7)jalan DesaLolomboli; 8)jalan DesaHiligeoafia; 9)jalan LawiraII-Lolofaose; 10)jalanLotu-Lasara; 11)jalanHiligodu-Lombuzaua -OmbolatavSawo-Sawo; 12)jalanLolofaoso-LawiraII -Lombuzaua; 13) jalanTerminal Lotu; 14)jalanLotu-Bogali-Awa’ai; 15) jalan FadoroFulolo~ Botombawo-Bogali; 16) jalan Silimabanua-Sogawu -Botolakha; 17)jalan Silimabanua- Sanawuyu; 18) jalan hiliduruwa-Teluk Bengkuang; 19) jalan Hiliduruwa-Onozitoli Sawo; 20) jalanHiligawolo; 21) jalan Sp.To’i- Sisarahili; 22) jalanOnozitoliSawo- Sanawuyu; 23)jalan Banugea; 24) jalan So’oro; 25) jalan Keluaha; 26) jalan Pelabuhan; 27) jalan Desa LasaraSawo; 28) jalan Onozalukhu-Fadoro Hilimbowo; 1)jalankotaSitolu Ori; 2)jalanDesa Ombolata; 3)jalanDesaFuloloSalo’o; 4)jalanHiligawoni-Hilisebua Siwalubanua; 5)jalanHiligawoni-Bitaya; 6)jalanHiliati-Delamawo; 7)jalanHarefanaese-Loloana’a; 8)jalan kotaAlasa; 9)jalanDesaSiwawo-batas kabupaten; 10)jalanDesa Sisobahili; 11)jalan DesaSihene’asi; 12)jalanRoi-roi-Hiligawoni; 13)jalanOmbolataAfulu- Harewakhe; 14)jalan Ombolata-Mazingo; 15)jalan Desa Ombolata; 16)jalanMolewuo-Harefanaese; 17)jalanMeafu-Laowowaga; 18)jalan Lukhulase-Sp.Lasara Namohalu; 19)jalan KelurahanPasarLahewa; 20)jalan Lauru1-Lolo’ana’a -Togigana’a-Lasara; 21)jalan Lauru Lahewa- Sifaoro’asi; 22)jalan Desa Lauru Lahewa; 23)jalan Desa LauruI; 24)jalan Lauru Fadoro-Roi-roi - Lasara; 25)jalanDahana Alasa-Banua SibohouI; 26)jalan Lasara-Hiligoduhoya; 27)jalanAfia-Sihene’asi; 28)jalan Desa Laowowaga; 29)jalan Desa Botolakha; l \ i 29)jalanLasaraSawo-Torowa -Sanawuyu; 30)jalanSawo; 31)jalanOnozitoli; 32)jalanFuloloSalo’o- Sanawuyu; 33) jalanBotolakha; 34)jalanSiOfabanua; 35)jalanDesaAlo'oa; 36)jalanDesaTefa’o; 37)jalanHilisaluo-FuloloSalo’o -Banuagea; 38)jalanSilimabanua; 39) jalanTuhemberua; 40)jalanTetehosi-Terming Alasa; 41)jalan Silimabanua- Hilimbowo; 42)jalanDesaFino; 43)jalanTe'olo--Harefa- Botona’ai; 44)jalanUmbubalodano-Betieli -Onowaembo; 45)jalanZari-zari- Hiligeomazingo; 46)jalanToyolawa; 47)jalan Sp.DesaTefa’o- Transmigrasi; 48)jalanDesaTuhenakhe; 49)jalan simpangManggis-Mua -batas kabupaten; 50) jalan Lasara-Miafu-Mazingo -Hilina’a; 51)jalanNamohalo Esiwa- Hilibanua-Sisobahili; 52)jalanDesa Botombawo; 53) jalanBotombawo-Fulolo Salo’o; 54) jalan Botombawo-Ombolata Sawo; 55)jalanAwa’ai-Hiligeomazingo-59)jalan Faekuna’a-Hiligawono- Onowaembo; Roi-roi; 56) jalan Hilindruria-Namohalu 50)jalanDesa Fadoro SitoluHili; Esiwa-Sisobahili-Laehua;61)jalanDesa Fadoro Hilina’a 1; 57) jalan Desa Hilina’aFadoro; 52)jalan FabaliwaOyo-Siwawo- 58) jalan Hiligoduhoya-Hilina’a; Sihene’asi; 59)jalan Anaoma-Sisobalauru 53)jalanTefao-Fadoro (batas kabupaten); Hilimbowo; 60) jalanAfia-Onozalukhu- 54)jalan Desa Dahadano; Afulu- 65)J31311Dahana-Berua-Maefu; 61) jalanFulolo-Ombolata; 66)jalan Dahana -Ombolata; 62) jalan Sitolu Banua-Afia; 67)jalanBalefadoro Toho- 3 jS BSSS3U. m5» - " » * 30)jalanDesa Ombolata-Banua SibohouI; 31)jalanDesaOmasidoAlasa; 32)jalanDesaBanuaI; 33)jalanDesaBalefadoroToho; 34)jalanDesaBanuaSibouhoIII; 35)jalanDesaSisobahili; 36)jalanPasarLahewa-Marafala; 37)jalanGari-Siforo’asiMarafala; 38)jalanDesaTefao; 39)jalanDesaHilisalo’o; 40)jalanDesaAfuluI; 41)jalanDesaAfuluII; 42)jalanDesaAfulu; 43)jalanDesaAfia; 44)jalan kotaAlasa; 45)jalan Iraonolase- Hiligoduhoya; 46)jalanIraonolase-Afia; 47)jalanIraonolase-Hilihambawa -Onozalukhu; 48)jalanHilisebua-Bitaya; 49)jalanHilimbowo Kare- BanuasibohouIII-batas 1 kabupaten; 50)jalanHilibobokare- Harefanaese; 51)jalanHiliati-Kare; 52)jalanHilitai-Dalamawo- Marafala; 53)jalanHilisebua-Lahemboho; 54)jalanHarefanaese-Hilisebua -Gunung Tua; 55)jalan Harefanaese-Fadoro; 56)jalanDesa Umbubalodano- Fulolo Salo’o; 57)jalanDesaGunung Tua- Harefa; 58)jalan Desa Hilisebua Siwalubanua-Fulolo; \ 65)jalanOnonazara-Humene Sihene’asi; 66)jalanDesa OmbolataUlu; 67) jalanDesaOmbolataUlu -Hiligawolo; 68)jalanOmbolata-Toyolawa; 69)jalanDesaTugalaLauru -DahanaAlasa; 70)jalanMuzoi-BanuaSibohou 69)jalankota Tuhemberua; 70)jalanDesa Onozitoli. HI; 71)jalanMida -Namohalu Esiwa; 72)jalanLoloana’a-Harefanaese -Ononazara-TugalaOyo; 73) jalanLaeuwa-Ombolata - Tumula-Faekhuna’a; 74)jalan kotaLahewa Timur; 75)jalan Dahana TugalaOyo; i Pasal 19 Terminalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf b,terdiri dari: a.rencanapembangunanterminalbarudikecamatanLotu;dan b.rencanapembangunanterminal barudikecamatanLahewadankecamatan Alasa.1 Paragraf3 Sistem Jaringan TransportasiLaut Pasal 20 (1)Sistemjaringan transportasilautsebagaimana dimaksud dalamPasal12 ayat(2)huruf b,yaitu kepelabuhan. (2)Pengembangan tatanankepelabuhananyangadadalamwilayah KabupatenNiasUtara melipiiti: a.rencanaPelabuhanLahewasebagai PengumpanRegional; b.rencanaPeningkatanPelabuhan Afulusebagai PengumpanRegional; c.pelabuhan Tuhemberua danLehelewausebagai Pengumpan Lokal; d.rencanapelabuhan PengumpanLokaldiPulau Wunga. (3)Pengembangan fasilitas pendukung tatanan kePelabuhan meliputi: a.menentukan rute pelayaran sehinggatidak mengganggubudidaya perikanan; b.mengembangkan moda transport sesuai dengan karakter alur pelayaran laut; c.mengembangkan fasilitas pokokdan fasilitas penunjang pelabuhan; d.pengembangan terminalkhususdalam mendukung potensi pengembanganSDA/ komoditi tertentu. Bagian Keempat SistemJaringanEnergi
(1)Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1) huruf c adalah jaringan energi listrik . t (2)Sistemjaringan energilistrikbertujuanuntukmemenuhikebutuhan energi listrikmasadatangdalamjumlahyang memadaidandalamupaya menyediakanaksesberbagaimacamjenisenergibagisegala lapisan masyarakat. (3)Rencana.kebutuhanenergilistrikdi daerahsampai dengan tahun2031 mencapai±35.249(tigapuluhlimaribuduaratusempatpuluhsembilan) KVA. (4)Untuk memenuhikebutuhanenergilistrikdiKabupatenNiasUtara dan sekitamyadiupayakanmelaluipembangunan PembangkitListrikTenaga Uap(PLTU)diKecamatan Lahewa;Pembangkit Listrik TenagaAir(PLTA)di KecamatanAfuludanAlasa;PembangkitListrikTenagaBatubara(PLTGB); dan PembangkitListrik TenagaBioMassa. BagianKelima SistemJaringan SumberDayaAir Umum Pasal 22 (1)Sistem jaringan sumberdaya airsebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1)huruf d,meliputi:
(2)Pengembangan sumberdaya air dan prasarana sumber dayaair, sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadanhuruf b,bertujuan untuk: a.mendukung ketahananpangan; b.ketersediaan air baku; c.pengendalian banjir; d.pengamananpantai. Paragraf 2 JaringanSumber DayaAir Pasal 23 (1)Jaringansumberdayaairsebagiamanadimaksud dalam Pasal 22ayat(1) huruf a, meliputi:
b.badan air danau; c.kawasanrawa.; d.cekungan air tanah; dan e.sumber mata air lainnya . (2)Jaringan sumber daya airsebagaimana dimaksud pada ayat(1),meliputi pengembangan jaringan sumber daya air permukaan melalui pengelolaan wilayah sungai Pulau Niasj' aitu sungaiOyo.
(1)Pengembangan jaringan CekunganAirTanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1)huruf d meliputi:
b.Cekungan airtanahSirombu;dan c.CekunganairtanahOnolimbu. Paragraf3 PrasaranaSumberDayaAir Pasal 25 Prasaranasumberdaya air sebagaimanadimaksuddalam Pasal22ayat(1) hurufb,meliputi: a.Prasarana irigasi; b.Prasarana airminum;dan
Membuka PDF…