DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Utara Pemerintah Daerah adalah Peraerintah Diierah Kabupaten Nias Utara Bupati adalah Bupati Nias Utara Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi; Usaha jasa konstruksi adalah usaha dabun layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi , dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekeijaan konstruksi; Badan Usaha Jasa Konstruksi yang welanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. lzin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat 1UJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 3 8.Pekerjaankonstruksi adalahkeseluruhanatausebagianrangkaian kegiatanperencanaan dan/ataupelaksanaanbesertapengawasan yangmencakuppekerjaanarsitektural,sipil,mekanikal,elektrikal,dan tatalingkungan masing-masing besertakelengkapannyauntuk raewujudkansuatubangunanataubentukfisiklain; 9.Perencana konstruksi adalah penyediajasaorang-perseoranganatau BUJKyangdinyatakanahli danprofessional di bidangperencanaan jasakonstruksiyang mampu mewujudkan pekerjaandalambentuk dokumenperencanaan bangunanataubentukfisiklain; 10.Pelaksana konstruksiadalah penyediajasa orang-perseoranganatau BUJKyang dinyatakan ahli danprofessionaldibidang pelaksanaan pekerjaanjasakonstruksiyangmampu menyelengganrkan kegiatannyauntukmewujudkan suatu hasil perencanaanraenjadi bentukbangunanataubentukfisiklainnya; 11.Pengawaskonstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJKyangdinyatakanahli danprofessionaldibidang pengawasanjasa konstruksi,yang mampumelaksanakan pekerjaanpengawasansejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahte ^ imakan; 12.Domisiliadalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usahayang tetap dalam melakukankegiatanusahajasakonstruksi. 13.Sertifikat adalah: a.tanda bukti pengakuan dalampenetapan klasifikasidan kualiiikasiataskompetensr dan kemampuanusahadibidang jasa konstruksi,baikyangberbentukoriingperseorangan atau badan usaha;atau b.tanda bukti pengakuan ataukompetensidan kemampuanprofesi keterampilan kerja dankeahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/ataukefungsian dan/atau keahlian tertentu. ! ? 4 * 14.Klasifikasiadalahbagiankegiatanregistrasiuntuk menetapkan penggolonganusahadibidangjasakonstruksimenurutbidangdansub bidangpekerjaanataupenggolonganprofesiketrampilandankeahlian keijaorangperseorangandibidangjasa konstruksi menurutdisiplin keilmuandan/atau keterampilantertentudan/ataukefungsian dan/atau keahlian masing-masing. 15.Kualifikasiadalahbagiankegiatanregistrasiuntukmenetapkan penggolonganusahadibidangjasakonstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensidankemampuanusaha,atau penggolongan profesiketerampilan dan keahlian kerja orang perseorangandibidang.jasakonstruksimenuruttingkat/kedalaman kompetensidan kemampuanprofesidan keahlian. 16.Pembinaanadalahkegiatanpengaturan,pemberdayaan,dan pengawasan yang dilakukan PemerintahDaerahbagipenyediajasa, penggunajasa dan masyarakat. 17.LembagaadalahLembaga PengembanganJasaKonstruksisesuai denganamanatPeraturan PemerintahNomor4Tahun2010tentang PerubahanatasPeraturan PemerintahNomor28Tahun2000tentang UsahadanPeranMasyarakatJasaKonstmksi. \ BABII ASAS,MAKSUDDAN TUJUAN Pasal 2 PemberianIUJKberlandaskan pada asas kejujuran dan keadjlan, manfaat, keserasian,keseimbangan,kemandirian,keterbukaan,kemitraan, keamanan,dankeselamatan demi kepentinganmasyarakat,bangsa dan negara. 5 1 Pasal 3 Maksud ditetapkannyaPeraturan Daerahiniuntukmelakukan pengaturan pelaksanaanpemberianIUJK.

Pasal 4

Peraturandaerahini bertujuanuntuk:! a.mewujudkan tertibpelaksanaanpemberianIUJKsesuaidengan persyaratan ketentuan peraturanperundang-undangan guna menunjangterwujudnyaiklimusahayangbaik; b.mewujudkan kepastiankeandalan penyediajasakonstruksidemi melindungikepentinganmasyarakat; c.mewujudkan peningkatanefisiensidanefektivitaspenggunaan sumber dayadalampembangunansaranadanprasaranafisik; dan

d.mendukungpenyediaan pelayanandasardan pencapaian target standarpelayananminimaldibidangjasakonstruksi. BABIII USAHAJASAKONSTRUKSI f

Pasal 5

(1)Usahajasakonstruksi mencakup: a.jenis usaha; b.bentuk usaha;dan c.bidang usaha jasa konstruksi. 1
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi jasa perencanaan,jasa pelaksanaan dan jasapengawasan konstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasa pelaksanaan,danjasapengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)1dapat dilakukan secara terintegrasi. 6 !
(4)Bentukusahajasakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi usaha orangperseorangandanbadanusaha.
(5)Bidangusaha jasakonstruksi sebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi: a.BidangUsahaPerencanaan; b.BidangUsaha Pelaksanaan;dan c.BidangUsaha Pengawasan.
(6)Bidangusahaperencanaandan pengawasan konstruksi.sebagaimana dimaksud pada ayat(5)hurufadancterdiriatasbidangusahayang bersifat umumdan spesialis.
(7)Bidangusaha jasa pelaksanakonstruksisebagaimanadimaksudpada ayat(5)hufuf bterdirialasbidang usaha yangbersifat umum,spesialis, danketerampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapatmelaksanakanpekeijaankonstruksiperencana konstruksi,pelaksana konstruksi,dan pengawas konstruksiyang berbentuk badanusahawajib memilikiIUJK.
(2)IUJKsebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmencantumkan klasifikasidankualifikasiusahajasakonstruksi.
(3)Klasihkasidankualifikasiusaha jasakonstruksisebagaimana dimaksud pada ayat(2)harus sesuaidenganyang tercantum dalam Sertifikat BadanUsaha. ! 7 ! PrinsippelaksanaanpemberianIUJK: a.mengedepankanpelayananprima; b.mencerminkanprofesionalisraepenyediajasa;dan c.merupakan sarana pembinaan usaha jasakonstruksi.

BAB IV

IZINUSAHA JASAKONSTRUKSI BagianKesatu PrinsipUmumPemberianIUJK Pasal 7 :

Pasal 8

(1)BupatiNias Utara memberikanIUJKkepadabadanusahayang telah memenuhipersyaratan.
(2)BupatiNiasUtara sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dapat menunjukUnit Kerja/InstansiuntukmemberikanIUJK.
(3)IUJKdiberikankepada badanusaha jasakonstruksi yangberdoroisili diKabupatenNiasUtara.
(4)IUJKdiberikandalam bentuk sertifikat yangditandatanganioleh Bupati Nias Utara,atauKepala Unit Keija /Istansi yangditunjuk atas nama Bupati.
(5)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(3)berlakuuntuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksidiseluruh wilayah 1 8 i Pasal 9 DalamhalpemberianIUJKdilaksanakanolehunitkerja/instansipelaksana yangtidak membidangijasakonstruksi,makaIUJKbaruatau perpanjangandiberikansetelahmendapatkanrekomendasidariKetuaTim PembinaJasaKonstruksiatauPejabatyang ditunjukoleh Ketua Tim PembinaJasaKonstruksi Pasal 10 Rekomendasisebagaimanadimaksud dalamPasal 9diberikandalam bentuksuratrekomendasi. RekomendasidapatdiberikankepadaBUJKyang sekurarig-kurangnya memenuhikriteria:
1. a.SBU,SKA,dan/atauSKTyangdimiliki BUJKadalahyang diterbrtkanoleh Lembaga; b.LokasikantorBUJKsesuai dengansural,keterangandomisili; c.BUJKyang bersangkutan tidak sedangterkena sanksi; dan
2. d.BUJKyang bersangkutan tidak sedang masukke dalamdaftar hitam. Dalam memberikanrekomendasi,instansi teknisyang membidangi jasa konstruksi dapat melakukanverifikasilapangan terlebihdahulu biladiperlukan. RekomendasiditandatanganiolehKetuaTimPembinaJasaKonstruksi atau Pejabatyangditunjukoleh KetuaTimPembinaJasaKonstruksi. FormatSuratrekomendasisebagaimanadimaksudpada ayat(1) tercantum dalam Lampiran4yang merupakan bagian1idak terpisahkandariperaturanini.
(1)
(2)\
(3)
(4)
(5)9 ! BagianKedua PermohonanPeJayananIUJK

Pasal 11

(1)Bupati/WalikotaatauUnit Kerja/Instansiyangditunjukmelakukan pelayanan pemberianIUJKberdasarkan permohonansecara tertulis danBUJK. \
(2)Jenislayanan permohonan sebagaimanadimaksudpada ayat(1) meliputi: a.Permohonanizinbaru; b.Perpanjanganizin;. c.Perubahandata;dan/atau
1. d.Penutupanizin.
(3)ProsespemberianIUJKdilakukan paling lama10(sepuluh)hari keija setelahberkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Penanggungjawab teknik badanusaha jasa perencanaan,jasa pelaksanaan dan jasapengawasanharusmemiliki sertifikat keterampilan dan/ataukeahlian sesuai denganklasifikasidan kualifikasitenagakerjakonstruksi. Penanggung JawabTeknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan olehinstansi yang membidangi jasa konstruksi. C D
(2)1
(3)10 ! Persyaratan permohonanKartuPenanggung JawabTekniksekurang- kurangnyameliputi: a.menyerahkanrekamankontrak kerja sebagaipegawaitetapyang ditandatanganioleh PenanggungJawabUtamaBadanUsaha (PJU-BU)dan telahdilegalisir; b.menyerahkanDaftar RiwayatPekerjahn; c.menyerahkanrekaman KartuTandaPenduduk; d.menyerahkanrekamanNomorPokokWajibPajak;dan e.menyerahkan rekamanSurat Keterangan Pemberdayaan PenanggungJawabTeknik. Tenaga teknikdanatau tenagaahliyangberstatus tenaga tetappada suatubadanusaha,dilarang merangkap sebagai tenagatetap pada usahaorangperseorangan atau badanusaha lainnyadibidangjasa konstrukyiyangsama Tenaga tekniksebagaimanadimaksud padaayat(5)harusberdomisili diwilayahKabupaten Nias Utara dimanaBadan Usahaberdomisili atauKabupaten/Kotayang berdekatan yangdapatdijangkausetiap harinyadengan mudah. Format KartuPenanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3)tercantum dalam Lampiran12
(4)
(5)
(6)! (?) Pasal 13 Persyaratan permohonanizinbamsebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 ayat(2)humfa,meliputi: mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran2yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturanini; menyerahkan rekaman Akta PendirianBUJK; menyerahkanrekjunanpengesfihan kehakimanperusahaanbagi BUJK yang berbentuk perseroan; a. b. c. 11 1 menyerahkanrekamanSertifikatBadan Usaha(SBU)yang masih berlakudantelah diregistrasi lembaga; menyerahkanrekamanKartu PenanggungjawabTeknikBadan Usaha(PJT-BU); menyerahkanrekamanSertifikatKeahlian(SKA)dan/atau SertiflkatKeterampilan(SKT)dariPenanggungjawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU)yangtelah diregistrasioleh Lembaga; menyerahkandaftar riwayat hiduppenanggungjawabbadan usaha; menyerahkanrekjamanKartu Tanda Pendudukpenanggungjawab badanusaha; menyerahkan rekamanKartuTanda Penduduk,NPWP,ijazah pendidikanformal,SKA,SKTtenaga ahli/terampilBUJK; menyerahkanrekamanKartuTandaAnggota(KTA)Perusahaan bilaBUJKyangblrsangkutan tergabungdalam d. e. f. g- h. ! i. j - asosiasi; menyerahkanrekamanSuratKeteranganDomisili BUJKyang berlaku dan dileges Desa/Kelurahan;dan menyerahkan surat kuasadari penanggung jawabbadanusaha bilapengurusan permohonanLzinbarudikuasakan. k. 1.

Pasal 14

Persyaratan perpanjanganizinsebagaimanadimaksud dalam Pasal 11ayat

(2)hurufb, meliputi:
1. a.diajukanselambat-lambatnya 14(empat belas)hari kerja sebelum habismasa berlakunya; b.mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran2yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanini; c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha(SBU)yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ; 1 12 menyerahkanRekaman KartuPenanggung JawabTekrtikBadan Usaha(PJT-BU); menyerahkan rekamanSertifikasiKeahUan(SKA)dan/atau Sertifikat Ketrampilan(SKT)dariPenanggungjawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU)yangtelahdiregistrasioleh Lembaga; menyerahkan rekamanKartuTandaPenduduk,NPWP,ijazah pendidikan formalSKA,SKTtenagaahli/terampilBUJKdalam hal teijadi pergantianpegawai; membuatsuratpemyataantidak masukdalamdaftar hitamyang ditandatangani PenanggungjawabUtamaBadan Usaha; menyerahkanrekamanSuratKeteranganDomisili BUJK yang berlakudandileges Desa/Kelurahan; menyerahkanrekamanNomorPokokWajibPajak(NPWP) perusahaan; menyerahkanrekamanbuktitelahmenyelesaikan.kewajiban pembayaranpajakataskontrakyang diperoleh; menyerahkansertifikatIUJKasii;dan menyerahkansurat kuasadari penanggung jawabbadanusaha bilapengurusan permohonanizinperpanjangan dikuasakan. d. e. f. g - h. i. J- k. 1. ?

Pasal 15

Persyaratanperubahan datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2)huruf c meliputi: a.diajukan selambat-lambatnya 14(empat belas)hari keijasebelum habis raasa berlakunya b.mengisi Formulir Permohonansebagaimana tercantum dalam Lampiran2yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturanini. c.menyerahkan rekaman: 1.Akta Perubalian nama direksi/pengurusuntuk perubahan data nama direksi/pengurus; 13

2.Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Desa/ Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
3.Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan / atau
4.Sertifikat Badan Usaha yang masill berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

d.menyerahkan IUJK asli; dan
e.menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

( 1 ) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

a.mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
b.menyerahkan IUJK yang asLi ; dan
c.menyerahkan Surat Pajak Nihil. BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/ Instansi yang ditunjuk. Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Perriohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta. 14

Pasal 18

! (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabu paten/ Kota wajib memilild klasifikasi dan kualiilkasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.

(2)BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memilild rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM 1

Pasal 1

Pasal 4

d.mendukungpenyediaan pelayanandasardan pencapaian target standarpelayananminimaldibidangjasakonstruksi. BABIII USAHAJASAKONSTRUKSI f

Pasal 5

(1)Usahajasakonstruksi mencakup: a.jenis usaha; b.bentuk usaha;dan c.bidang usaha jasa konstruksi. 1
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi jasa perencanaan,jasa pelaksanaan dan jasapengawasan konstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasa pelaksanaan,danjasapengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)1dapat dilakukan secara terintegrasi. 6 !
(4)Bentukusahajasakonstruksisebagaimanadimaksudpadaayat(1) meliputi usaha orangperseorangandanbadanusaha.
(5)Bidangusaha jasakonstruksi sebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi: a.BidangUsahaPerencanaan; b.BidangUsaha Pelaksanaan;dan c.BidangUsaha Pengawasan.
(6)Bidangusahaperencanaandan pengawasan konstruksi.sebagaimana dimaksud pada ayat(5)hurufadancterdiriatasbidangusahayang bersifat umumdan spesialis.
(7)Bidangusaha jasa pelaksanakonstruksisebagaimanadimaksudpada ayat(5)hufuf bterdirialasbidang usaha yangbersifat umum,spesialis, danketerampilan tertentu.

Pasal 6

(1)Untuk dapatmelaksanakanpekeijaankonstruksiperencana konstruksi,pelaksana konstruksi,dan pengawas konstruksiyang berbentuk badanusahawajib memilikiIUJK.
(2)IUJKsebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmencantumkan klasifikasidankualifikasiusahajasakonstruksi.
(3)Klasihkasidankualifikasiusaha jasakonstruksisebagaimana dimaksud pada ayat(2)harus sesuaidenganyang tercantum dalam Sertifikat BadanUsaha. ! 7 ! PrinsippelaksanaanpemberianIUJK: a.mengedepankanpelayananprima; b.mencerminkanprofesionalisraepenyediajasa;dan c.merupakan sarana pembinaan usaha jasakonstruksi.

BAB IV

IZINUSAHA JASAKONSTRUKSI BagianKesatu PrinsipUmumPemberianIUJK Pasal 7 :

Pasal 8

(1)BupatiNias Utara memberikanIUJKkepadabadanusahayang telah memenuhipersyaratan.
(2)BupatiNiasUtara sebagaimanadimaksudpada ayat(1)dapat menunjukUnit Kerja/InstansiuntukmemberikanIUJK.
(3)IUJKdiberikankepada badanusaha jasakonstruksi yangberdoroisili diKabupatenNiasUtara.
(4)IUJKdiberikandalam bentuk sertifikat yangditandatanganioleh Bupati Nias Utara,atauKepala Unit Keija /Istansi yangditunjuk atas nama Bupati.
(5)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(3)berlakuuntuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksidiseluruh wilayah 1 8 i Pasal 9 DalamhalpemberianIUJKdilaksanakanolehunitkerja/instansipelaksana yangtidak membidangijasakonstruksi,makaIUJKbaruatau perpanjangandiberikansetelahmendapatkanrekomendasidariKetuaTim PembinaJasaKonstruksiatauPejabatyang ditunjukoleh Ketua Tim PembinaJasaKonstruksi Pasal 10 Rekomendasisebagaimanadimaksud dalamPasal 9diberikandalam bentuksuratrekomendasi. RekomendasidapatdiberikankepadaBUJKyang sekurarig-kurangnya memenuhikriteria:
1. a.SBU,SKA,dan/atauSKTyangdimiliki BUJKadalahyang diterbrtkanoleh Lembaga; b.LokasikantorBUJKsesuai dengansural,keterangandomisili; c.BUJKyang bersangkutan tidak sedangterkena sanksi; dan
2. d.BUJKyang bersangkutan tidak sedang masukke dalamdaftar hitam. Dalam memberikanrekomendasi,instansi teknisyang membidangi jasa konstruksi dapat melakukanverifikasilapangan terlebihdahulu biladiperlukan. RekomendasiditandatanganiolehKetuaTimPembinaJasaKonstruksi atau Pejabatyangditunjukoleh KetuaTimPembinaJasaKonstruksi. FormatSuratrekomendasisebagaimanadimaksudpada ayat(1) tercantum dalam Lampiran4yang merupakan bagian1idak terpisahkandariperaturanini.
(1)
(2)\
(3)
(4)
(5)9 ! BagianKedua PermohonanPeJayananIUJK

Pasal 11

(1)Bupati/WalikotaatauUnit Kerja/Instansiyangditunjukmelakukan pelayanan pemberianIUJKberdasarkan permohonansecara tertulis danBUJK. \
(2)Jenislayanan permohonan sebagaimanadimaksudpada ayat(1) meliputi: a.Permohonanizinbaru; b.Perpanjanganizin;. c.Perubahandata;dan/atau
1. d.Penutupanizin.
(3)ProsespemberianIUJKdilakukan paling lama10(sepuluh)hari keija setelahberkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Penanggungjawab teknik badanusaha jasa perencanaan,jasa pelaksanaan dan jasapengawasanharusmemiliki sertifikat keterampilan dan/ataukeahlian sesuai denganklasifikasidan kualifikasitenagakerjakonstruksi. Penanggung JawabTeknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan olehinstansi yang membidangi jasa konstruksi. C D
(2)1
(3)10 ! Persyaratan permohonanKartuPenanggung JawabTekniksekurang- kurangnyameliputi: a.menyerahkanrekamankontrak kerja sebagaipegawaitetapyang ditandatanganioleh PenanggungJawabUtamaBadanUsaha (PJU-BU)dan telahdilegalisir; b.menyerahkanDaftar RiwayatPekerjahn; c.menyerahkanrekaman KartuTandaPenduduk; d.menyerahkanrekamanNomorPokokWajibPajak;dan e.menyerahkan rekamanSurat Keterangan Pemberdayaan PenanggungJawabTeknik. Tenaga teknikdanatau tenagaahliyangberstatus tenaga tetappada suatubadanusaha,dilarang merangkap sebagai tenagatetap pada usahaorangperseorangan atau badanusaha lainnyadibidangjasa konstrukyiyangsama Tenaga tekniksebagaimanadimaksud padaayat(5)harusberdomisili diwilayahKabupaten Nias Utara dimanaBadan Usahaberdomisili atauKabupaten/Kotayang berdekatan yangdapatdijangkausetiap harinyadengan mudah. Format KartuPenanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(3)tercantum dalam Lampiran12
(4)
(5)
(6)! (?) Pasal 13 Persyaratan permohonanizinbamsebagaimanadimaksuddalam Pasal 11 ayat(2)humfa,meliputi: mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran2yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturanini; menyerahkan rekaman Akta PendirianBUJK; menyerahkanrekjunanpengesfihan kehakimanperusahaanbagi BUJK yang berbentuk perseroan; a. b. c. 11 1 menyerahkanrekamanSertifikatBadan Usaha(SBU)yang masih berlakudantelah diregistrasi lembaga; menyerahkanrekamanKartu PenanggungjawabTeknikBadan Usaha(PJT-BU); menyerahkanrekamanSertifikatKeahlian(SKA)dan/atau SertiflkatKeterampilan(SKT)dariPenanggungjawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU)yangtelah diregistrasioleh Lembaga; menyerahkandaftar riwayat hiduppenanggungjawabbadan usaha; menyerahkanrekjamanKartu Tanda Pendudukpenanggungjawab badanusaha; menyerahkan rekamanKartuTanda Penduduk,NPWP,ijazah pendidikanformal,SKA,SKTtenaga ahli/terampilBUJK; menyerahkanrekamanKartuTandaAnggota(KTA)Perusahaan bilaBUJKyangblrsangkutan tergabungdalam d. e. f. g- h. ! i. j - asosiasi; menyerahkanrekamanSuratKeteranganDomisili BUJKyang berlaku dan dileges Desa/Kelurahan;dan menyerahkan surat kuasadari penanggung jawabbadanusaha bilapengurusan permohonanLzinbarudikuasakan. k. 1.

Pasal 14

Persyaratan perpanjanganizinsebagaimanadimaksud dalam Pasal 11ayat

(2)hurufb, meliputi:
1. a.diajukanselambat-lambatnya 14(empat belas)hari kerja sebelum habismasa berlakunya; b.mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran2yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanini; c.menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha(SBU)yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ; 1 12 menyerahkanRekaman KartuPenanggung JawabTekrtikBadan Usaha(PJT-BU); menyerahkan rekamanSertifikasiKeahUan(SKA)dan/atau Sertifikat Ketrampilan(SKT)dariPenanggungjawab Teknik Badan Usaha(PJT-BU)yangtelahdiregistrasioleh Lembaga; menyerahkan rekamanKartuTandaPenduduk,NPWP,ijazah pendidikan formalSKA,SKTtenagaahli/terampilBUJKdalam hal teijadi pergantianpegawai; membuatsuratpemyataantidak masukdalamdaftar hitamyang ditandatangani PenanggungjawabUtamaBadan Usaha; menyerahkanrekamanSuratKeteranganDomisili BUJK yang berlakudandileges Desa/Kelurahan; menyerahkanrekamanNomorPokokWajibPajak(NPWP) perusahaan; menyerahkanrekamanbuktitelahmenyelesaikan.kewajiban pembayaranpajakataskontrakyang diperoleh; menyerahkansertifikatIUJKasii;dan menyerahkansurat kuasadari penanggung jawabbadanusaha bilapengurusan permohonanizinperpanjangan dikuasakan. d. e. f. g - h. i. J- k. 1. ?

Pasal 15

Persyaratanperubahan datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2)huruf c meliputi: a.diajukan selambat-lambatnya 14(empat belas)hari keijasebelum habis raasa berlakunya b.mengisi Formulir Permohonansebagaimana tercantum dalam Lampiran2yangmerupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturanini. c.menyerahkan rekaman: 1.Akta Perubalian nama direksi/pengurusuntuk perubahan data nama direksi/pengurus; 13

2.Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges Desa/ Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
3.Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan / atau
4.Sertifikat Badan Usaha yang masill berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.

d.menyerahkan IUJK asli; dan
e.menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

( 1 ) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:

a.mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
b.menyerahkan IUJK yang asLi ; dan
c.menyerahkan Surat Pajak Nihil. BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/ Instansi yang ditunjuk. Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Perriohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta. 14

Pasal 18

(2)BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memilild rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.