DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan lajunya pembangunan dan pengembangan kota, akan berpengaruh terhadap bertambahnya jaringan jalan baru dalam kota maupun daerah-daerah sekitarnya;
c.bahwa nama-nama jalan yang sudah ada saat ini perlu ditertibkan sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan atau penyebutan nama jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penetapan Ruas dan Nama Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengarsipkan Rancangan Undang-Undang;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN RUAS DAN NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara.
7.Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air.
8.Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan diantara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
9.Nama Jalan adalah identitas dalam sebutan “nama” tertentu untuk suatu ruas jalan yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penetapan nama jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam rangka pengaturan lalu lintas.
(2)Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempermudah :
1. a.layanan kepada masyarakat pengguna jalan;
2. b.penentuan alamat; dan
3. c.Mempermudah pengaturan arus lalu lintas.

BAB III

PENETAPAN RUAS JALAN

Pasal 3

Semua jalan yang telah dilakukan perlakuan atau pembangunan ditetapkan ruasnya dengan menyebutkan titik pangkal tertentu sebagai awal suatu ruas sampai dengan titik ujung tertentu sebagai akhir suatu ruas.

Pasal 4

Ruas jalan merupakan bagian atau penggal jalan diantara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Pasal 5

Setiap satu ruas jalan diberikan nama, yang harus berbeda dengan ruas jalan lainnya.

Pasal 6

(1)Pengukuran kilometer jalan dimulai dari pusat kota.
(2)Titik 0 (nol) kilometer ditetapkan pada jalan Kabupaten (yang sebelum ini bernama jalan Gunungsitoli-Lahewa, kilometer 42 Lotu) di titik tegak-lurus didepan Pendopo Nias Utara.
(3)Penetapan titik 0 (nol) kilometer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan pendirian tugu yang terbuat dari beton bertuliskan 0 (nol) Km.

Pasal 7

(1)Setiap jalan di wilayah Kabupaten Nias Utara diberikan nama sebagai identitas dari jalan tersebut.
(2)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari nama-nama :
1. a.Pahlawan Nasional;
2. b.Pahlawan Daerah;
3. c.Tokoh Nasional atau Tokoh Daerah;
4. d.Nama Flora dan atau Fauna;
5. e.Nama wilayah/geografis/ciri alam setempat;
6. f.Ciri khas budaya Nias; dan
7. g.Kelompok nama lainnya.
(3)Setiap jalan protokoler di Ibukota Kabupaten Nias Utara sedapat mungkin menggunakan nama Pahlawan Nasional.
(4)Pemberian nama jalan tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik, budaya lokal maupun SARA (suku, agama, ras) ditengah-tengah masyarakat, dan sedapat mungkin memiliki latar belakang atau sejarah yang sesuai atau berkenaan seluruhnya atau sebahagian dengan ruas jalan atau lokasi jalan tersebut.
(5)Pemberian nama jalan dari kelompok nama orang adalah nama orang yang sudah wafat/meninggal dunia.
(6)Jalan yang dapat diberikan nama adalah hanya jalan yang diperuntukkan untuk umum yang terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat Umum, Badan Usaha baik milik pemerintah maupun swasta dan lembaga sosial lainnya.
(7)Jalan sebagaimana dimaksud diatas, antara lain:
1. a.Jalan Kabupaten;
2. b.Jalan dalam Ibukota Kecamatan;
3. c.Jalan Desa;
4. d.Jalan antar Desa;
5. e.Jalan Lingkungan; dan
6. f.Gang.

Pasal 8

(1)Pemberian nama jalan tertentu dapat diusulkan oleh:
1. a.Para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Adat, Tokoh Pemuda;
2. b.Organisasi Kemasyarakatan;
3. c.Keluarga/Ahli Waris dan Tokoh Pejuang/ Masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
4. d.Badan Usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta dan lembaga sosial lainnya.
(2)Usulan nama jalan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan atau latar belakang pemberian nama tersebut.
(3)Usulan pemberian nama jalan desa, jalan lingkungan dan gang disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah desa.
(4)Usulan pemberian nama jalan antar desa, jalan dalam ibu kota kecamatan disampaikan kepada Camat untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah kecamatan.
(5)Usulan pemberian nama jalan kabupaten dan jalan antar kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi terkait untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah kabupaten.
(6)Khusus pemberian nama jalan protokol dilingkungan Ibukota Kabupaten Nias Utara ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
(7)Kesepakatan pemberian nama jalan pada setiap tingkatan pembahasan dibuat dalam Berita Acara kesepakatan pemberian nama jalan.
(8)Hasil penetapan ruas jalan dan kesepakatan pemberian nama jalan diseluruh wilayah Kabupaten Nias Utara dikoordinasikan dan direkapitulasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasika bersama dengan Instansi terkait lainnya.

BAB V

PENETAPAN RUAS DAN NAMA JALAN

Pasal 9

(1)Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 10

(1)Perubahan, penambahan dan penggabungan Ruas Jalan dan Nama Jalan dilakukan melalui evaluasi setiap 3 (tiga) tahun dengan tata cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Setiap perubahan, penambahan dan penggabungan Ruas Jalan dan Nama Jalan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan lajunya pembangunan dan pengembangan kota, akan berpengaruh terhadap bertambahnya jaringan jalan baru dalam kota maupun daerah-daerah sekitarnya;
c.bahwa nama-nama jalan yang sudah ada saat ini perlu ditertibkan sehingga diharapkan terciptanya keseragaman dalam konstruksi dan atau penyebutan nama jalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penetapan Ruas dan Nama Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mengarsipkan Rancangan Undang-Undang;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Utara Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPATI NIAS UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENETAPAN RUAS DAN NAMA JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Utara.
7.Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air.
8.Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan diantara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.
9.Nama Jalan adalah identitas dalam sebutan “nama” tertentu untuk suatu ruas jalan yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penetapan nama jalan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam rangka pengaturan lalu lintas.
(2)Penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempermudah :
1. a.layanan kepada masyarakat pengguna jalan;
2. b.penentuan alamat; dan
3. c.Mempermudah pengaturan arus lalu lintas.

BAB III

PENETAPAN RUAS JALAN

Pasal 3

Pasal 4

Ruas jalan merupakan bagian atau penggal jalan diantara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Pasal 5

Setiap satu ruas jalan diberikan nama, yang harus berbeda dengan ruas jalan lainnya.

Pasal 6

(1)Pengukuran kilometer jalan dimulai dari pusat kota.
(2)Titik 0 (nol) kilometer ditetapkan pada jalan Kabupaten (yang sebelum ini bernama jalan Gunungsitoli-Lahewa, kilometer 42 Lotu) di titik tegak-lurus didepan Pendopo Nias Utara.
(3)Penetapan titik 0 (nol) kilometer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan pendirian tugu yang terbuat dari beton bertuliskan 0 (nol) Km.

Pasal 7

(1)Setiap jalan di wilayah Kabupaten Nias Utara diberikan nama sebagai identitas dari jalan tersebut.
(2)Pemberian nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari nama-nama :
1. a.Pahlawan Nasional;
2. b.Pahlawan Daerah;
3. c.Tokoh Nasional atau Tokoh Daerah;
4. d.Nama Flora dan atau Fauna;
5. e.Nama wilayah/geografis/ciri alam setempat;
6. f.Ciri khas budaya Nias; dan
7. g.Kelompok nama lainnya.
(3)Setiap jalan protokoler di Ibukota Kabupaten Nias Utara sedapat mungkin menggunakan nama Pahlawan Nasional.
(4)Pemberian nama jalan tidak menimbulkan pertentangan baik unsur politik, budaya lokal maupun SARA (suku, agama, ras) ditengah-tengah masyarakat, dan sedapat mungkin memiliki latar belakang atau sejarah yang sesuai atau berkenaan seluruhnya atau sebahagian dengan ruas jalan atau lokasi jalan tersebut.
(5)Pemberian nama jalan dari kelompok nama orang adalah nama orang yang sudah wafat/meninggal dunia.
(6)Jalan yang dapat diberikan nama adalah hanya jalan yang diperuntukkan untuk umum yang terletak pada suatu lokasi maupun kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat Umum, Badan Usaha baik milik pemerintah maupun swasta dan lembaga sosial lainnya.
(7)Jalan sebagaimana dimaksud diatas, antara lain:
1. a.Jalan Kabupaten;
2. b.Jalan dalam Ibukota Kecamatan;
3. c.Jalan Desa;
4. d.Jalan antar Desa;
5. e.Jalan Lingkungan; dan
6. f.Gang.

Pasal 8

(1)Pemberian nama jalan tertentu dapat diusulkan oleh:
1. a.Para Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama dan Adat, Tokoh Pemuda;
2. b.Organisasi Kemasyarakatan;
3. c.Keluarga/Ahli Waris dan Tokoh Pejuang/ Masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa; dan
4. d.Badan Usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta dan lembaga sosial lainnya.
(2)Usulan nama jalan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan atau latar belakang pemberian nama tersebut.
(3)Usulan pemberian nama jalan desa, jalan lingkungan dan gang disampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah desa.
(4)Usulan pemberian nama jalan antar desa, jalan dalam ibu kota kecamatan disampaikan kepada Camat untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah kecamatan.
(5)Usulan pemberian nama jalan kabupaten dan jalan antar kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi terkait untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat musyawarah kabupaten.
(6)Khusus pemberian nama jalan protokol dilingkungan Ibukota Kabupaten Nias Utara ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
(7)Kesepakatan pemberian nama jalan pada setiap tingkatan pembahasan dibuat dalam Berita Acara kesepakatan pemberian nama jalan.
(8)Hasil penetapan ruas jalan dan kesepakatan pemberian nama jalan diseluruh wilayah Kabupaten Nias Utara dikoordinasikan dan direkapitulasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasika bersama dengan Instansi terkait lainnya.

BAB V

PENETAPAN RUAS DAN NAMA JALAN

Pasal 9

(1)Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Ketentuan lebihlanjut mengenai penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN, PENAMBAHAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 10

(1)Perubahan, penambahan dan penggabungan Ruas Jalan dan Nama Jalan dilakukan melalui evaluasi setiap 3 (tiga) tahun dengan tata cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Setiap perubahan, penambahan dan penggabungan Ruas Jalan dan Nama Jalan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.