DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGTATACARA PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud dengan: 1.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahanoleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 1 adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahan yangmenjadikewenangandaerahotonom. 4.Bupatiadalah BupatiNiasUtara. 5.Dewan PerwakilanRakyatDaerahyangselanjutnya disingkatDPRDadalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah KabupatenNias Utara. 6.Kecamatanadalahwilayah keijaCamatsebagaiPerangkatDaerah Kabupaten. 7.Camat adalah PerangkatDaerahKabupaten diwilayahketjanya. 8.Desaadalah desa dandesaadat atauy;mgdisebut dengannama lain, selanjutnya disebutDesa,adalahkesatuan masyarakathukumyang memilikibataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmengurus urusanpemerintahan,kepentinganmasyarakat setempatberdasarkan prakarsamasyarakat, hakasalusul,dan/atauhaktraditionalyang diakui dandihormati dalam sistem PemerintahanNegaraKesatuanRepublik Indonesia. 9.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahandan kepentinganmasyarakat setempatdalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintah DesaadalahKepalaDesaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagaiunsur j>enyelenggaraPemerintahan Desa. 11.Kepala Desaadalah pejabat PemerintahDesayangmempunyaiwewenang, tugas dankewajibanuntukmenyelenggarakanrumah tangga Desanya dan melaksanakantugasdariPemerintahdanPemerintah Daerah. 12.Penjaringanadalahsuatutahapankegiatanyang dilakukanoleh Kepala Desa. 13.Penyaringanadalahkegiatan yangdilakukanbaikdariadministrasi, pengetahuan, kemampuan dankepemimpinanparabakal calon perangkat Desa. 14.Perangkat Desa adalah unsur staf yangmembantuKepala Desa dalam melaksanakantugas dankewajibannya yang terdiridariSekretarisDesadan PerangkatDesa lainnya. 15.SekretarisDesa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Nias Utara. 16.Dusun adalah bagian wilayahdalam desa yangmerupakan lingkungan kerja pelaksanaanPemerintahan Desa. 17.Pelaksana kewilayahanadalah perangkat pembantuKepala Desadan pelaksanapenyelenggarapemerintahDesa di wilayahdusun. 18.Unsur staf sekretariat adalahyang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasipemerintahan. 19.Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepadamasyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. 3.PemerintahDaerah I \ unsur 1 BABII PERANGKATDESA

Pasal 2

(1)PerangkatDesaterdiriatas: a.SekretariatDesa; b.Pelaksanakewilayahan;dan c.Pelaksanateknis.
(2)PerangkatDesasebagaimana dimaksud padaayat(1)bertugasmembantu KepalaDesadalammelaksanakantugasdanwewenangnya.
(3)PerangkatDesasebagaimana dimaksud pada ayat(1)diangkat dan diberhentikanoleh Kepala Desa setelah dikonsultasikandenganCamat setempat.
(4)Dalammelaksanakan tugas danwewenangnyaperangkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat(1)bertanggung jawab kepadaKepala Desa. \ Pasal 3
(1)Sekretariat Desasebagaimanadimaksudpada Pasal2ayat.(1)hurufa dipimpin oleh SekretarisDesadandibantuolehunsur staf sekretariat yang bertugasmembantukepalaDesadalambidang administrasipemerintahan.
(2)UnsursekretariatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(1)paling banyak terdiriatas 3(tiga)bidang urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahanmerupakan unsurpembantuKepala Desa sebagai satuan tugaskewilayahan.
(2)Jumlahpelaksana kewilayahan ditentukiin secara proporsionalantara pelaksanakewilayahan yangdibutuhkan dan kemampuan keuanganDesa. 1 Pasal 5
(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantuKepala Desa sebagai pelaksanatugasoperasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimanadimaksud pada ayat(1)paling banyak terdiri atas 3(tiga)seksi.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKATDESA

Pasal 6

Persyaratan pengangkatan perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNSyaitu:

a.Warga Negara Republik Indonesia; b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahal£sa; c.MemegangteguhdanmengamaJkan Pancasila,melaksanakanUndang- Negara Republik IndonesiaTahun1945,sertaUndangDasar mempertahankandanmemeliharakeutuhanNegaraKesatuanRepublik IndonesiadanBhinneka TunggalIka; d.Berpendidikan palingrendahSekolah MenengahUmumatausederajatyang dibuktikandenganIjazah/STTB(surattanda tarnat belajar)danatausurat keteranganpenggantiijazah dariinstansi yangberwenang; e.berusiapalingrendah20(duapuluh)tahun dansetinggi-tingginya42(empat puluhdua)tahunpadasaatmendaftar; f.BersediadicalonkanmenjadiperangkatDesadanwajibbertempattinggaldi Desasetempat selama menjabatsebagai perangkatDesa; g.Terdaftar sebagai pendudukDesadan bertempattinggal diDesa paling kurang1(satu)tahunsebelumpendaftaranyangdibuktikandenganKTP atau suratketerangan penduduk; h.Tidaksedangmenjalani hukuman pidana penjarayangdibuktikajidengan SKCK(SuratKeteranganCatatanKepolisian). i.Tidakpernahdijatuhipidana penjaraberdasarkan putusanpengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun atau lebih,kecuali5(lima)tahunsetelah selesaimenjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur danterbuka kepada publik bahwayang bersangkutan pernah dipidanasertabukan sebagai pelakukejahatan berulang-ulang. j.Tidaksedang dicabuthak pilihnyasesuai dengan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetap. k.Berbadansehatyangdibuktikan dengan SuratKeterangan Doktersetempat. 1 BABIV MEKANISMEPENGANGKATAN PERANGKATDESA Pasal 7 f

(1)Pengangkatan sekretarisDesaNonPNS,unsur stafsekretariat dan pelaksana teknis: a.Kepala Desamenetapkantalacara penjanngandanpenyaringan bakal calon sekretaris DesaNon PNS,unsurstafsekretariat dan pelaksana teknis; b.Setelah Kepala Desamenetapkan tata cara penjaringandan penyaringan bakal calonsekretarisDesaNon PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis,rnaka Kepala Desamengumumkan penerimaan bakal calon sekretaris DesaNon PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis; c.Waktu penerimaanbakalsekretarisDesa Non PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis paling lama 14(empat belas)hari setelah pengumuman penerimaan; d.Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan pencalonan dalam jangka waktu paling lama 10(sepuluh)hari; e.Setelah KepalaDesa melakukan penelitianterhadapperSyaratanbakal calon sekretarisDesaNon PNS,unsurstaf sekretariatdanpelaksana teknis,KepalaDesamenetapkanbakalcalonSekretarisDesaNonPNS, unsurstafsekretariatdanpelaksanateknis.
(2)Dalam halbakalcalonsekretarisDesaNonPNS,unsurstaf sekretariatdan pelaksana teknisyangmemertuhipersyaratanadministrasisebagaimana dimaksudpada pasal6berjumlahlebihdari1(satu)orang,kepalaDesatetap menetapkanbakal calonsekretarisDesaNon PNS,unsur stafsekretariat dan pelaksanateknis tersebutsebagai calon sekretarisDesaNon PNS,unsurstaf sekretariat danpelaksanateknisuntukselanjutnyameminta pertimbangan kepada Camatsetempat.
(3)Sebelum mengangkatsekretarisDesaNon PNS,unsur stafsekretariat dan pelaksanateknis,Kepala Desa wajib berkonsultasikepadaCamatsetempat denganmemberikan pertimbangantendingpengalaman kerjadilembaga pemerintahan,tingkat pendidikandanusia masing-masing calon sekretaris DesaNonPNS,unsurstaf sekretariatdanpelaksanateknissebagaimana dimaksudpada ayat(2).
(4)Camat setempatmemberikan rekomendasitertulisyangmemuatmengenai calon sekretarisDesaNonPNS,unsursbifsekretariatdanpelaksana teknis berdasarkanbasil konsultasi denganKepala Desa.
(5)RekomendasitertulisdariCamat setempat.sebagaimana dimaksudpada ayat
(4)dijadikandasarolehKepalaDesa dalampengangkatan sekretarisDesa NonPNS, unsur staf sekretariatdan{jelaksanateknis.
(6)Penerbitan Keputusan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat(5) selambat-lambatnya3(tiga)hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat setempat. \ Pasal 8
(1)Pengangkatan unsurpelaksanakewilayahan: a.Kepala Desa memfasilitasimusyawarahdusundalam rangka pemilihan unsurpelaksanakewilayahan; b.Musyawarahdusundipimpin oleh KepalaDesadandihadiri oleh pimpinan dan anggotaBPDDesasertaketua-ketuaLembagayangada diDesa; c.Pelaksanaar,pemilihan unsur pelaksana kewilayahan dilaksanakan melalui mekanismemusyawarahmufalcatataumeialuipemungutan yang telahdisepakati olehmasyarakat dusun yang bersangkutan; d.Hasilmusyawarah dusun dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acarapenetapancalonunsur pelaksana kewilayahan.
(2)Sebelum mengangkatunsurpelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tentang pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon pelaksana kewilayahan.
(3)Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon unsur pelaksana kewilayahan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Desa. suara unsur
(4)Rekomendasi tertulis dari camat seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan.
(5)Apabila pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tidak tercapai atau gagal setelah difasilitasi Kepala Desa sebanyak 2 (kali) pelaksanaan musyawarah dusun, maka Kepala Desa dapat mengangkat unsur pelaksana kewilayahan setelah berkonsultasi dengan Camat seternpat dan mendapat rekomendasi tertulis.
(6)Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat seternpat. \

Pasal 9

(1.) Sebelum memangku jabalan perangkat. Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2)Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) sebagai berikut : “Demi Allah /Tuhan, sayu bersumpcih / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengjm selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 1

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

a.Merugikan kepentingan umum;
b.Membuat keputusan yang mengunt.ungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu;
c.Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
d.Melakukan tindakan disknminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepodsme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.Menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau organisasi terlarang; pengurus ? anggotaBadanketuadan/atauh.Merangkapjabatansebagai PermusyawaratanDesa,anggotaDewanPerwakilanRakyatRepublik Indonesia,DewanPerwakilanDaerahRepublikIndonesia,DewanPerwakilan Rakyat DaerahProvinsiatauDewanPerwakilajiRakyatDaerahKabupaten danjabatanlainyangditentukandalamperaturanperundang-undangan; i.Ikutsertadan/atauterlibat dalamkampanyePemilihanUmumdan/atau \ Pemilihan Kepala Daerah; j.Melanggarsumpahjanjijabatan; k.Meninggalkantugas selama 60(enampuluh)haii kerja berturut-turuttanpa alasanyangjelas dantidakdapatdipertanggung jawabkan. BABVI PEMBERHENTIAN Pasal 11

(1)PerangkatDesa yangmelanggarlai'angan sebagaimana dimaksud padapasal 10dikenaisanksiandministratif berupa teguranlisandan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhalsanksiadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentiansementara dan dapat dilanjutkandengan pemberhentianolehKepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camatsetempat.

Pasal 12

(1)PerangkatDesadiberhentikankarena: a.Meninggaldunia; b.Permintaan sendiri;atau c.Diberhentikan.
(2)PerangkatDesa diberhentikansebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf c : a.Usiatelah genap60(enampuluh)tahun; b.Berhalangantetap; c.Tidaklagimemenuhi syaratsebagai perangkatDesa; atau d.Melanggarlarangan sebagai perangkatDesa. \

Pasal 13

Mekanismepemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada pasal 12 ayat(2)yaitu sebagai berikut : a.Kepala Desa melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap perangkat Desa yang diberhentikan;

b.ApabilaperangkatDesa yang diberhentikantelah memenuhi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat(2),maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat setempat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang bersangkutan; unsur ? c.Apabilaberdasarkanhasilpenelitiancamat,laporanpemberhentian perangkatDesa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desatelahmemenuhi sebagaimanadimaksudpada pasal12ayat(2)danmempunyaibukti unsur autentik,maka camatmemberikan rekoinendasitertulis yangmemuat mengenai pemberhentianperangkatDesa,yangtelahdikonsultasikandengan kepala Desa; d.Rekomendasitertulis Camat dijadikandasaroleh KepalaDesa dalam pemberhentian perangkatDesadengan KeputusanKepalaDesa. Pasal14t Dalamhal terjadikekosongan jabatan PerangkatDesamaka KepalaDesawajib segeramengangkatperangkatDesayangbarudenganmempedomaniPeraturan Daerahini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biayapelaksanaan pengangkatandanpemberhentian perangkat Desa dibebankanpadaAnggaranPendapatan danBelanjaDesa.

BAB VIII

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 16

Pemerintah KabupatenNiasUtaraberhaknielakukan pembinaandan pengawasanterhadap pelaksamum PengangkatmidanPemberhentianPerangkat Desa. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 PerangkatDesa yang diangkatdanditetapkansebelum berlakunya Peraturan Daerahini,tetap menjalankantugas sampaiberakhir masa jabatannyaatau diganti sesuai dengan ketentuanyangdiatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGTATACARA PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

Pasal 2

(1)PerangkatDesaterdiriatas: a.SekretariatDesa; b.Pelaksanakewilayahan;dan c.Pelaksanateknis.
(2)PerangkatDesasebagaimana dimaksud padaayat(1)bertugasmembantu KepalaDesadalammelaksanakantugasdanwewenangnya.
(3)PerangkatDesasebagaimana dimaksud pada ayat(1)diangkat dan diberhentikanoleh Kepala Desa setelah dikonsultasikandenganCamat setempat.
(4)Dalammelaksanakan tugas danwewenangnyaperangkat Desa sebagaimana dimaksud padaayat(1)bertanggung jawab kepadaKepala Desa. \ Pasal 3
(1)Sekretariat Desasebagaimanadimaksudpada Pasal2ayat.(1)hurufa dipimpin oleh SekretarisDesadandibantuolehunsur staf sekretariat yang bertugasmembantukepalaDesadalambidang administrasipemerintahan.
(2)UnsursekretariatDesasebagaimana dimaksudpada ayat(1)paling banyak terdiriatas 3(tiga)bidang urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahanmerupakan unsurpembantuKepala Desa sebagai satuan tugaskewilayahan.
(2)Jumlahpelaksana kewilayahan ditentukiin secara proporsionalantara pelaksanakewilayahan yangdibutuhkan dan kemampuan keuanganDesa. 1 Pasal 5
(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantuKepala Desa sebagai pelaksanatugasoperasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimanadimaksud pada ayat(1)paling banyak terdiri atas 3(tiga)seksi.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKATDESA

Pasal 6

Persyaratan pengangkatan perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNSyaitu:

a.Warga Negara Republik Indonesia; b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Mahal£sa; c.MemegangteguhdanmengamaJkan Pancasila,melaksanakanUndang- Negara Republik IndonesiaTahun1945,sertaUndangDasar mempertahankandanmemeliharakeutuhanNegaraKesatuanRepublik IndonesiadanBhinneka TunggalIka; d.Berpendidikan palingrendahSekolah MenengahUmumatausederajatyang dibuktikandenganIjazah/STTB(surattanda tarnat belajar)danatausurat keteranganpenggantiijazah dariinstansi yangberwenang; e.berusiapalingrendah20(duapuluh)tahun dansetinggi-tingginya42(empat puluhdua)tahunpadasaatmendaftar; f.BersediadicalonkanmenjadiperangkatDesadanwajibbertempattinggaldi Desasetempat selama menjabatsebagai perangkatDesa; g.Terdaftar sebagai pendudukDesadan bertempattinggal diDesa paling kurang1(satu)tahunsebelumpendaftaranyangdibuktikandenganKTP atau suratketerangan penduduk; h.Tidaksedangmenjalani hukuman pidana penjarayangdibuktikajidengan SKCK(SuratKeteranganCatatanKepolisian). i.Tidakpernahdijatuhipidana penjaraberdasarkan putusanpengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun atau lebih,kecuali5(lima)tahunsetelah selesaimenjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur danterbuka kepada publik bahwayang bersangkutan pernah dipidanasertabukan sebagai pelakukejahatan berulang-ulang. j.Tidaksedang dicabuthak pilihnyasesuai dengan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatanhukumtetap. k.Berbadansehatyangdibuktikan dengan SuratKeterangan Doktersetempat. 1 BABIV MEKANISMEPENGANGKATAN PERANGKATDESA Pasal 7 f

(1)Pengangkatan sekretarisDesaNonPNS,unsur stafsekretariat dan pelaksana teknis: a.Kepala Desamenetapkantalacara penjanngandanpenyaringan bakal calon sekretaris DesaNon PNS,unsurstafsekretariat dan pelaksana teknis; b.Setelah Kepala Desamenetapkan tata cara penjaringandan penyaringan bakal calonsekretarisDesaNon PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis,rnaka Kepala Desamengumumkan penerimaan bakal calon sekretaris DesaNon PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis; c.Waktu penerimaanbakalsekretarisDesa Non PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis paling lama 14(empat belas)hari setelah pengumuman penerimaan; d.Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS,unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan pencalonan dalam jangka waktu paling lama 10(sepuluh)hari; e.Setelah KepalaDesa melakukan penelitianterhadapperSyaratanbakal calon sekretarisDesaNon PNS,unsurstaf sekretariatdanpelaksana teknis,KepalaDesamenetapkanbakalcalonSekretarisDesaNonPNS, unsurstafsekretariatdanpelaksanateknis.
(2)Dalam halbakalcalonsekretarisDesaNonPNS,unsurstaf sekretariatdan pelaksana teknisyangmemertuhipersyaratanadministrasisebagaimana dimaksudpada pasal6berjumlahlebihdari1(satu)orang,kepalaDesatetap menetapkanbakal calonsekretarisDesaNon PNS,unsur stafsekretariat dan pelaksanateknis tersebutsebagai calon sekretarisDesaNon PNS,unsurstaf sekretariat danpelaksanateknisuntukselanjutnyameminta pertimbangan kepada Camatsetempat.
(3)Sebelum mengangkatsekretarisDesaNon PNS,unsur stafsekretariat dan pelaksanateknis,Kepala Desa wajib berkonsultasikepadaCamatsetempat denganmemberikan pertimbangantendingpengalaman kerjadilembaga pemerintahan,tingkat pendidikandanusia masing-masing calon sekretaris DesaNonPNS,unsurstaf sekretariatdanpelaksanateknissebagaimana dimaksudpada ayat(2).
(4)Camat setempatmemberikan rekomendasitertulisyangmemuatmengenai calon sekretarisDesaNonPNS,unsursbifsekretariatdanpelaksana teknis berdasarkanbasil konsultasi denganKepala Desa.
(5)RekomendasitertulisdariCamat setempat.sebagaimana dimaksudpada ayat
(4)dijadikandasarolehKepalaDesa dalampengangkatan sekretarisDesa NonPNS, unsur staf sekretariatdan{jelaksanateknis.
(6)Penerbitan Keputusan Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat(5) selambat-lambatnya3(tiga)hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat setempat. \ Pasal 8
(1)Pengangkatan unsurpelaksanakewilayahan: a.Kepala Desa memfasilitasimusyawarahdusundalam rangka pemilihan unsurpelaksanakewilayahan; b.Musyawarahdusundipimpin oleh KepalaDesadandihadiri oleh pimpinan dan anggotaBPDDesasertaketua-ketuaLembagayangada diDesa; c.Pelaksanaar,pemilihan unsur pelaksana kewilayahan dilaksanakan melalui mekanismemusyawarahmufalcatataumeialuipemungutan yang telahdisepakati olehmasyarakat dusun yang bersangkutan; d.Hasilmusyawarah dusun dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acarapenetapancalonunsur pelaksana kewilayahan.
(2)Sebelum mengangkatunsurpelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tentang pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon pelaksana kewilayahan.
(3)Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon unsur pelaksana kewilayahan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Desa. suara unsur
(4)Rekomendasi tertulis dari camat seternpat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan.
(5)Apabila pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c tidak tercapai atau gagal setelah difasilitasi Kepala Desa sebanyak 2 (kali) pelaksanaan musyawarah dusun, maka Kepala Desa dapat mengangkat unsur pelaksana kewilayahan setelah berkonsultasi dengan Camat seternpat dan mendapat rekomendasi tertulis.
(6)Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat seternpat. \

Pasal 9

(1.) Sebelum memangku jabalan perangkat. Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2)Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) sebagai berikut : “Demi Allah /Tuhan, sayu bersumpcih / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengjm selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 1

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

a.Merugikan kepentingan umum;
b.Membuat keputusan yang mengunt.ungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu;
c.Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan / atau kewajibannya;
d.Melakukan tindakan disknminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepodsme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.Menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau organisasi terlarang; pengurus ? anggotaBadanketuadan/atauh.Merangkapjabatansebagai PermusyawaratanDesa,anggotaDewanPerwakilanRakyatRepublik Indonesia,DewanPerwakilanDaerahRepublikIndonesia,DewanPerwakilan Rakyat DaerahProvinsiatauDewanPerwakilajiRakyatDaerahKabupaten danjabatanlainyangditentukandalamperaturanperundang-undangan; i.Ikutsertadan/atauterlibat dalamkampanyePemilihanUmumdan/atau \ Pemilihan Kepala Daerah; j.Melanggarsumpahjanjijabatan; k.Meninggalkantugas selama 60(enampuluh)haii kerja berturut-turuttanpa alasanyangjelas dantidakdapatdipertanggung jawabkan. BABVI PEMBERHENTIAN Pasal 11

(1)PerangkatDesa yangmelanggarlai'angan sebagaimana dimaksud padapasal 10dikenaisanksiandministratif berupa teguranlisandan/atauteguran tertulis.
(2)Dalamhalsanksiadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentiansementara dan dapat dilanjutkandengan pemberhentianolehKepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camatsetempat.

Pasal 12

(1)PerangkatDesadiberhentikankarena: a.Meninggaldunia; b.Permintaan sendiri;atau c.Diberhentikan.
(2)PerangkatDesa diberhentikansebagaimanadimaksudpada ayat(1)huruf c : a.Usiatelah genap60(enampuluh)tahun; b.Berhalangantetap; c.Tidaklagimemenuhi syaratsebagai perangkatDesa; atau d.Melanggarlarangan sebagai perangkatDesa. \

Pasal 13

Mekanismepemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksudpada pasal 12 ayat(2)yaitu sebagai berikut : a.Kepala Desa melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap perangkat Desa yang diberhentikan;

b.ApabilaperangkatDesa yang diberhentikantelah memenuhi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat(2),maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat setempat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang bersangkutan; unsur ? c.Apabilaberdasarkanhasilpenelitiancamat,laporanpemberhentian perangkatDesa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desatelahmemenuhi sebagaimanadimaksudpada pasal12ayat(2)danmempunyaibukti unsur autentik,maka camatmemberikan rekoinendasitertulis yangmemuat mengenai pemberhentianperangkatDesa,yangtelahdikonsultasikandengan kepala Desa; d.Rekomendasitertulis Camat dijadikandasaroleh KepalaDesa dalam pemberhentian perangkatDesadengan KeputusanKepalaDesa. Pasal14t Dalamhal terjadikekosongan jabatan PerangkatDesamaka KepalaDesawajib segeramengangkatperangkatDesayangbarudenganmempedomaniPeraturan Daerahini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biayapelaksanaan pengangkatandanpemberhentian perangkat Desa dibebankanpadaAnggaranPendapatan danBelanjaDesa.

BAB VIII

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 16

BAB X

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.