DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
4.Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
7.Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disingkat Setdakab.
11.Sekretaris DPRD, inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Utara.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Utara.
15.Kecamatan adalah merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nias Utara yang dipimpin oleh camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPT Dinas adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Badan adalah Unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas dan personilnya ditetapkan dengan peraturan gubernur, sesuai ketentuan yang berlaku.
19.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinasi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
21.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan azas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengkordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif ;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tugas teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan ;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah ;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olah Raga ;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan ;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan ;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan pemakaman ;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran ;
6. 6.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang koperasi usaha kecil menengah, transmigrasi dan Perdagangan perindustrian;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, sub holtikultura dan penyuluhan, sub urusan perkebunan dan perternakan ;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, persampahan, kebersihan dan sumberdaya mineral ;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan ;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian ;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
16. 16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan ;
17. 17.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan ;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah, fungsi penunjang pengembangan dan sumber daya manusia ;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah ;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

(1)Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;
(2)Kecamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
(3)Kecamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1.Kecamatan Lahewa Tipe A;
2.Kecamatan Afulu Tipe A;
3.Kecamatan Lahewa Timur Tipe A;
4.Kecamatan Lotu Tipe A;
5.Kecamatan Namohalu Esiwa Tipe A;
6.Kecamatan Sitolu’ori Tipe A;
7.Kecamatan Tuhemberua Tipe A;
8.Kecamatan Sawo Tipe A;
9.Kecamatan Alasa Tipe A;
10.Kecamatan Alasa Talumuzoi Tipe A;
11.Kecamatan Tugala Oyo Tipe A;

Pasal 5

Kelurahan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan dan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ;

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan UPT Badan.
(2)UPT Dinas dan UPT Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu terhadap daerah induknya.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal;
(3)UPT Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa satuan layanan kesehatan.
(4)UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
(4)Staf Ahli Bupati berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(5)Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(6)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dan difasilitasi oleh Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten, sekretaris badan Daerah kabupaten, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi atau Sub Bidang pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota tipe B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 12

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
4.Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
7.Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara, yang selanjutnya disingkat Setdakab.
11.Sekretaris DPRD, inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama
12.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias Utara.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias Utara.
15.Kecamatan adalah merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Nias Utara yang dipimpin oleh camat.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPT Dinas adalah unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat dengan UPT Badan adalah Unsur pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
18.Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas dan personilnya ditetapkan dengan peraturan gubernur, sesuai ketentuan yang berlaku.
19.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
20.Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinasi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
21.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.

Pasal 2

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan azas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan kebijakan dan pengkordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif ;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tugas teknis operasional administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan ;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah ;
d.Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olah Raga ;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan ;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertamanan dan penerangan ;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan pemakaman ;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran ;
6. 6.Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial ;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang koperasi usaha kecil menengah, transmigrasi dan Perdagangan perindustrian;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, sub holtikultura dan penyuluhan, sub urusan perkebunan dan perternakan ;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kehutanan, persampahan, kebersihan dan sumberdaya mineral ;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan ;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian ;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu ;
16. 16.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan ;
17. 17.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan ;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Badan Daerah Kabupaten terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan ;
2. 2.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah, fungsi penunjang pengembangan dan sumber daya manusia ;
3. 3.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah ;
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

(1)Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ;
(2)Kecamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
(3)Kecamatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1.Kecamatan Lahewa Tipe A;
2.Kecamatan Afulu Tipe A;
3.Kecamatan Lahewa Timur Tipe A;
4.Kecamatan Lotu Tipe A;
5.Kecamatan Namohalu Esiwa Tipe A;
6.Kecamatan Sitolu’ori Tipe A;
7.Kecamatan Tuhemberua Tipe A;
8.Kecamatan Sawo Tipe A;
9.Kecamatan Alasa Tipe A;
10.Kecamatan Alasa Talumuzoi Tipe A;
11.Kecamatan Tugala Oyo Tipe A;

Pasal 5

Kelurahan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat di wilayah kelurahan dan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ;

Pasal 6

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT Dinas dan UPT Badan.
(2)UPT Dinas dan UPT Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu terhadap daerah induknya.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal;
(3)UPT Dinas Daerah di bidang Kesehatan berupa satuan layanan kesehatan.
(4)UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pusat kesehatan masyarakat.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
(4)Staf Ahli Bupati berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(5)Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(6)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dan difasilitasi oleh Sub Bagian Tata Usaha yang melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Bupati merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten, sekretaris badan Daerah kabupaten, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi atau Sub Bidang pada dinas dan badan, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota tipe B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan tipe A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 12

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.