DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai LLPADS; Penganggaran; Pengelolaan LLPADS; Penerimaan dan Penyetoran; Penatausahaan dan Akuntansi; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pemerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
9.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus olehUndang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenag dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

LLPADS

Pasal 2

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan;
(2)LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.Jasa giro;
4. d.Pendapatan bunga;
5. e.Tuntutan ganti rugi;
6. f.Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah;
8. h.Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjan;
9. i.Pendapatan denda pajak;
10. j.Pendapatan denda retribusi;
11. k.Pendapatan dari pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. l.Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. m.Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
14. n.Sumbangan dari pihak lain;
15. o.Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
16. p.Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah; dan
17. q.Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

(1)Bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, yang tidak diatur dengan Peraturan Daerah dapat diakui sebagai LLPADS.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran.
(3)Peraturan Daerah tentang pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pendapatan bersangkutan diterima oleh Daerah harus sudah ditetapkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan pada SKPKD atau SKPD pemungut.
(2)Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
(3)Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada SKPKD.

BAB IV

PENGELOLAAN LLPADS

Pasal 5

(1)Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. a.Menetapkan bentuk-bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran: dan
2. b.Menetapkan besaran penerimaan atas bentuk-bentuk LLPADS.
(2)Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

(1)Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD atau langsung ke Kas Umum Daerah.
(2)Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 jam.
(4)Pengecualian penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
(2)Kepala SKPD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
(3)Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.

Pasal 8

Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan SKPD wajib melaksanakan akntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undagan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang Daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
(4)Tata cara pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)PPNS tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
1. a.Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agara keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
2. b.Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktii tersebut;
6. f.Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
7. g.Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.Menghentikn penyidikan; dan/atau;
11. k.Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…