DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Daerah ini adalah antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan Pendirian BUM Desa , pengurusan dan pengelolaan BUMDesa, Modal BUMDesa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangari manajemen dan sumber daya mareusia pengelola BUM Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa demi kepastian dan keseragaman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di 'Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4347);' 't. i I J:.,'
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443); I ' ! i
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Non:,or 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 558'7!) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang N6mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Menetapkan PERATURAN DAERAH PEMBENTUKAN DAN MILIKDESA TENTANG PENGELOLAN TATA BADAN CARA USAHA I I , i i i I I .~; t.. . ".", Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694); ·10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 296);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENOGANILIR dan BUPATIOGANILIR MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:'/

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.'
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, darr/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama il I Pasal 4 ;' I i I lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah an tara Badan Permusyawaratan De'sa, Pemerintah Desa, dan un sur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusya\\Tf}fatanDesa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10.Kesepakatan musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Aca~~;kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. 11.Peraturan Desa selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. BABII PENDIRIANBUMDesa Pasal 2 Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi darr/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desai atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUMDesa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha an tar desa dan Zatau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f.membuka lapangan kerja; .",
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalufperbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. ;:,; :' . i . '..'

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan Perdes tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Pendirian BUM Desa yang ditetapkan dengan Perdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintahan Desa dan Zatau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan Pasal 6 I I I
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan un tuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(3)Inisisatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal pendirian BUM Des disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa
(2)Pokok-pokok bahasan dalam musyawarah desa di atur dengan Peraturan Bupati.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkanl'Perdes tentang Pendirian BUM Desa., ; ; .{ ....\, ,~t,;;
(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayan'an usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah desa;
2. b.anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.lembaga kemasyarakatan Desa;
4. d.lembaga Desa lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama. ! I BABIII PENGURUSANDANPENGELOLAANBUM DESA

Pasal 7

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. 1.
(3)Dalam hal B;QMDesa tidak mempunyai unit-unit I~saha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkaripada Perdes tentang Pendirian BUM Desa. ';.

Pasal 8

BUM Desa dapa't,membentuk unit usaha meliputi:

a.perseroan t~rj)atas sebagai persek~tuan modal, perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha diben tuk berdasar kan dengan modal yang ~-~:J~ ~f-A;t~· sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro. Pasall0

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.Penasehat;
2. b.Pelaksana Operasional terdiri dari ; Direktur Sekretaris; Benqf}hara; dan Kepala Unit Usaha.
3. c.Pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud I pada ayat(l) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi sernangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 11

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa. i i , I Pasal 12
(1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1~ huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa scsuat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui Musyawarah Desa.
(3)Anggaran Dasar memuat palin? sedikit na~a, temp at kedud~~an, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, i"organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan :1, ~ pembagian k¢untungan. i I ' I Jid tq~: II ' - , :~.'~ l, I I " :., :. I
(4)Anggaran ItYFah Tangga memuat paling sedikit hak clan kewajiban, mas a bakti, tata cara pengangkatan clan pemberhentian personil organisasi R'~ngelola,penetapan jenis usaha clan sumber modal.
(5)Anggaran Dasar clan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Keputusan K~pala Desa.
(6)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.melaksanakan clan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan z atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(7)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah desa sekurang- kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

I r

(1)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan :;,dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2)Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan dengan kebutuhan clan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. t:. 1 .', : -l, f f l ,~~
(1)Persyaratan Ihenjadi Pelaksana Operasional meliputi:
1. a.masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. b.berdornisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. d.pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah AliyahjSMK atau sederajat;
(2)Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
5. e.terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
(3)Masa bakti pelaksana operasional dibatasi maksimal 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

I I ! ! Pasal 15

(1)Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua; :':'Cl"
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merengkap anggota; dan d A : . . nggotaC(~~
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(4)Pengawassebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat umum Pengawas untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
(5)Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga BUM Desa maksimal 3 (tiga) tahun. Pasal 16 , i I I I Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyarawarah Desa.
(1)Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
(2)Modal BUM Desa terdiri atas;
1. a.penyertaan modal Desa; dan
2. b.penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 18

i :0. ~{ " .j.

(1)Penyertaan I5:1pdalDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri. atas:
1. a.hibah d~HLpihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan darr/ atau Iembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
2. b.bantuan gemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
3. c.kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang ~ipastik~n sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekariisme APB Desa; .
4. d.aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. I I I I I I i I . I , I Pasal 20
(2)Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dari/ atau simpanan masyarakat.
(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (servint!J kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2)Unit usaha}~,p.alam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: .a. air minum Desa;
1. b.usaha listrik Desa;
2. c.Kerajinaar.Rakyat. q
3. d.lumbungipangan; dan
4. e.sumberadaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya
(3)Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perdes
(1)BUM Desa dapat menjalankan bisnis peyewaan(renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
1. a.alat transportasi;
2. b.perkakas pesta;
3. c.gedung pertemuan;
4. d.rumah ruko;
5. e.tanah milik BUM Desa; dan
6. f.barang sewaan lainnya. I I , Pasal 21
(1)BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokerint!J yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
1. a.jasa pembayaran listrik;
2. b.pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; clan ..
3. c.jasa pelayanan lainnya.

Pasal 22

b,\:

(1)BUM Desa iF1:apat menjalankan bisnis yang mernproduksi dan Zatau berdagang \~.(tradinm barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan 'masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
(2)Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…