DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah di Kabupaten Ogan llir. Diatur mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
3.Undang-Undang Nomor 17,:\.',Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilarr. Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); I' , , . 1 [ I ; lli i " , i , . ! ,I I I: , i : i 1 . :, I i I I I, , , II I, ' i i i I · I · ' I i I r d'l i, ! , ! I II ", , , . , , · , I;
4.Undang-Undang Nomor 23 Ta h un 2014 tcnlang Pemerintahan Dacr ah (Lembara n Ncgar a Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbaha n Lem bara n Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta h u n 2015 teru arig Pcruba han Kec:lua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemerin ta han Daerah (Lem bara n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbara n Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 2017 teru.ang Hak Keuangan d an Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila n Rakyat Daer ah (Le mbara n Negara Republik Indonesia Ta h u n 2017 Nornor 106 Tarnbahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 6057);\ ;\i'~' 1[' Dengan Persetujuan Bersama .,' \, j, ~.; :. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OCAN lLIR dan BUPATI OCAN ILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANC}GOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILlF~.

BAB II

PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAAN,DAN UANGJASA PENGABDIANPIMPINANDANANGGOTADPRD

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi in terisif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) h ur uf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagairnaria dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan se tiap mel<it:l<.;sanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.,' ','
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan se suaj.derigan kemampuan keuangan daerah
(4)Kemamp uan keuangan daerah sebagaimana dimaksud padaayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapaLan urnurn daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakuka n dengan ket cru.uan, untuk kelompok kemampuan ke uangan d aera h: a, tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
1. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
2. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) ka li; dari uang rcpresentasi ketua DPRD. , (6)Perghitungan dan penetapan dalam Peraturan Bupati perundang- undangan. kemampuan keuangan daerah diatur dengan mempedomani peraturan
(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja; j! i
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan DPRDdisediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; ~, ~ 1
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jamirian Sosial Kesehatan. , :-
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalarnnegeri serta tidak termasuk istri dan anak. .•,., .•• : k,
(5)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. I : ., I Pa sa l 11 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalarnPasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan scsuai dengan jaminan kecclakaan kerja dan jaminan kematian se suai dengan ketentuan peratur a n perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan a tr ibut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri ata s:
1. a.pakaian sipil harian disediaka n 2 (dua) pasang dalam (satu) tahun;
2. b.pakaian sipil resrni di sedia kan 1 (sa t u) pasang dala m 1 (satu) tahun;
3. c.pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalarn 5 (lima) tahun;
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disedia kan 1 (satu) pasang dalarn 1 {satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang d a la m 1 (satu) ta h un.
(2)PakJf.~n dinas danatribut scbagaimana :dimaksud pada aya t (1) di sedjaka n dengan mempertimbangkan ptinsip efisiensi, efe ktifita s , dan .lH;patutan.
(3)Keten t.ua n mengeriai standar sa t.uan harga pakaian d irias d a n atribut sebagaimaria dimaksud pada aya t (1) d ia tu r dalam Perat ur a n Bupati dengan ketcntuan:
1. a.Standar sa tuan harga Ketua DPRD setara dengan Bupati;
2. b.Standar satuan harga Wakil Ketua DPRD se tara dengan Wakil Bupati; dan
3. c.Standar satuan harga Anggota DPRD setara dengan Sekrelaris Daerah Kabupaten Ogan llir.

Pasal 13

(1)Rumah ncgara dan pcrlengkapannya scr ta kendaraan dinas ja ba i.an sebagaimaria dimaksud dalam Pa sa l 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagiPimpinan DPRD se suai staridar ber da sarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaima na d irna ks ud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat discdiakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peratur an perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kr ndar aa n dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pcrnakaian ruma~ ncgara dan perlengkapannya sebilgaimana dirnaksud pada ayat ;(2) dilakukan sesuai dengan keterituan peraturan perundang- undangan. i , !, ~ " t
(4)Perrieliharaan rurnah riegara d a n per le ngka parmya scr ta kc ndar aan dinasi .' jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan I!, .' perneliharaan r urna h negara da n perlengkapannya scbagaima na dirnak'sud pada ayat (2) dibebankan pada APBO . . ~ ! ' '. \
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir ma sa bakti , rumah negara dan perlengkapannya serta keridaraan diria s jaba ta n wajib dikembalikan dalam keadaa n baik ke pada Pe mer intah Kabupaten paling larnbat 1 (sat.u] bulan sejak Langgal berhenti atau berakhir nya ma sa bak ti.
(6)Dalam hal Anggota OPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perle ngkapanriya wajib d ikembalikan dalarn keadaa n ba ik kepad a Pemerintah Kabupateri paling larriba t 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti a tau berakh irnya ma sa ba k ti.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perigernbalian rurnah negara dan perlerigkapannya se rta keridaraan diria s jabata n d ia t ur dalarn Pera turan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Pasa l 14
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabaLan yang disediakan sebagaimana dimaksud da larn Pasal 13 tida k d a pat disewabelikan, digunausahakan, dipindah tangankan, d a n / atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah .negara yang disediakan . sebagairnaria dimaksud pada ayat (1) tidakdapat diu bah.

Pasal 15

(1)Dalafu hal Perncriritah Kabupaten belum d apat me nvod ia ka n rurriah negara dan kerida raa n dinas ja ba ta n bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan per urnahan d a n tunjangan trarispor ta si.
(2)Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum d apa t menyediakan rurnah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 13, kepada yang bersangkutan da pa t diberikan tunjangan per urnahan.
(3)Tunjangan perurnahan dan tunja ngan tra n spor ta si bagi Pim pi n a n DPRD sebaga irnaria dimaksud pad a aya t (1) d ibe r ika n dalam be ntu k uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan surnpab /janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan beriku tnya.
(4)Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada aya t (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung m ula i tanggal pengucapan sumpah/ ja nji yang d ibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. j,' ~ I. I t ' , I
(5)Pernbayaran tunjangan per umahan d an tunjangan tra n spor ta si kepada Pimpina n dan/atau Anggota DPRD pengganti an tar waktu d ibayarkan setia p bulan terhitung m ula i tanggal pcngucapan surnpah Zjanji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
(6)Tanggal 1 bulan berikutnya sebagairnana dirnak sud pada ayat (3), ayat '(4) dan ayat (5) merupakan hari libur, ma ka tunjangan perumahan dan tunjangan lransportasi d iter ima pada hari kerja berikutnya. '
(7)Bagi ,suami dan y atau istri yang menduduki ja batan sebagai Pimpjnan dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sa ma hanya diberikan salah satu tunjangan per umahan. .. (
(8)Bagi iPimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai ke pala daerahv wakil kepala daerah pada daerah yang sarna tidak diberikan tunjangan per umahan.
(9)Bagi Pimpinan dan Zatau Anggota DPRD yang diberhentikan semen tara tidak diberikan tunjangan perumahan dan i.unjangan transportasi. Pa sa l 16 Rumah negara dan perlengkapannya ser ta ke nd ar aa n d iria s jaba t an sebagaimaria dimaksud d ala m Pa sal 13 ser ta tunjangan per urnahan dan tunjangan transportasi sebagairnaria d irna k s ud d a lam Pa sal 15 tidak dapat diberikan kepada Pirnpinan dan Anggota DPRD secar a bersamaan. Pa sa l 17
(1)Besara n tunjangan per umahan se bagairnana dirnaksud d ala m Pasa! 15 har u s mernper hatikan a sa s kepat uta n, kewajara n , r as ioria lita s , standar harga sctern pa t yang bcr lak u, dan sta nda r lua s bangunan dan ulahan rurnah negara se suai dengan kctcrituan perat.uran peruridang-undangan
(2)Besaran tunjangan peru mahan yang d ibayarkan har us scsuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pirnpirian dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik , air, gas, dan telepon.
(3)BeS21'P~m tunjangan perurnahan diatur d ala m Per kada de nga n ketentuan Ket.ua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan AnggoLa DPRD seharga sewa rumah negara se suai dengan sta ndar rumah negara yang. ditetapkan untuk Ketua DPRD, WakiJ Ketua DPRD clan Anggota DPRD,
(4)Be saran tunjangan perumahan dihitung oleh Pemerintah Daerah melalui apraisal se suai ketentuan perundang-undangan secara periodik minimall (satu) kali d ala m 3 tahun.
(5)Be saran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebih i be saran tunjangan perumahan Pimpinan d a n Anggota DPRD Provinsi Surna te ra Selalan. Pa sa l 18
(1)Besaran tunjangan tra n spor tasi sebagaimana dirnak sud dalarn Pa sal 15 harus memperhatikan a sa s kepatutan, kewajaran , ra siorial ita s , standar harga se ternpat yang berlaku ses uai dengan kelcntuan peraturan perundang-undangan.
(2)Be.saran tunjangan tran sport asi yang dibayar kan ha r u s scsuai dengan standar sat ua n harga scwa keridaraan yang berlaku u nt u k standar keridaraan dinas jabatan , tidak terrnasuk biaya perawatan dan biaya operasional keridaraan d ina s ja ba ta n .
(3)Besaran tunjangan tr ansportasi dihi tung olch pemerin tah daerah secara periodik minimal 1 (satu) kali : d alarn 2. tahun dengan menggunakan kendaraan 3 (tiga) tahun ter~~khir.
(4)Besaran tunjangan tra n sportasi diteta pkan dcngan pcratura n kcpala daerab dengan ketcntuan sebagai bcrikut: r •
1. a.Ketua DPRD se ta ra dengan harga sewa bulanan kendaraan derigan standar kendaraan dinas Ketua DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. b.Wakil Ketua DPRD setara harga sewa bulanan kendaraan dengan sta nda r keridaraan dirias Wakil Ketua DPRD se suai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c Anggota DPRD setara dengan harga sewa bulana n kendaraan dibawah standar keridaraan dinas jabatan prrn pma n bagi Anggota DPRD.
(5)Be saran tunjangan transpor tasi Pimpinan dan Anggota DPRD t ida k boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Surna ter a Selatan.

Pasal 19

(1)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 9 ayat
(2)huruf c disediakan dalarn rangka menunjang pelaksariaa n fungsi, tugas, dan wewcrrang Pimpinan DPRD.
(2)Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhari minimal rurnah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dacra h.
(3)Kebutuhan minimal rumah langga Pimpirian DPRD sebagaimana dirriaksud pada ayal (2) dianggarkan da la m program d a n kegia ta n sekretariat DPRD.
(4)Standar kebutuha n minimal rumah t.angga sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Per kada dcnganketerituan:
1. a.Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD se ta ra dengan standar kebutuhan minimal rurr.ah tangga Bupai i.
2. b.Sta'ndar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati. III I ,
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan Ia.sili ta s rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksuddalam Pa sal 9 ayat (2) h ur uf c. Bagia n Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 20

(1)Pimpinan a ta u Anggota DPRD yang meninggal dunia a ta u mengakhiri masa baktinya diberi kan uang ja sa pengabdian.
(2)Besaran uang ja sa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan ma sa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
1. a.masa bakti kurang dari atau sarn pai dengan 1 (sat.u] tah un , diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; "r"!: ' -.
2. b..rnasa bakti sarnpai dengan 2 (dua) tah un , diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
3. c.,masa bakti sarnpai dengan 3 (tiga) ta h u n , diberikan uang ja sa , pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang repre sentasi: J: ;
4. d.(>masa bakti sarnpai dengan 4 (ernpat) ta h u n, diberikan uang ;';';Jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; ; "dan
5. e.rna sa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan a ta u paling ba nvak 6 (enam) bulan uang repre se ntasi.
(3)Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal d u n ia , uang jasa pengabdian sebagairnana dimaksud pad a aya t (2) dibcrikan kepada ahli war isriya.
(4)Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dibernentikan dengan hormat se s ua: dengan ketentuan perat ura n per undang-undangan.
(5)Da la m hal Pirnpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang ja sa pengabdian.
(1)Bela nja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
1. a.program, yang terdiri a Las: , '. 1"'
  1. 1.penyelenggaraan rapat;
  2. 2.kunjungan kerja; , k .,! " '
  3. 0.perigkajian, pcnclaahan, da n penyiapa n Perda: .: ;' - f .4,: periingkatan kapasitas dan profcsiorialisme sumber daya mariusia di lingkungan DPRD;
  4. 5.koordinasi dan korisultasi kegiatan pernerintahan dan kernasyarakatan ; da n
  5. 6.program lain sesuai dengan Iungsi , tugas, dan wewenang DPRD;
2. b.dana operasional Pimpinan DPRD;
3. c.pemberitukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
4. d.penyediaan tenaga ah li frak si ; dan
5. e.beJanja sekretariat fraksi.
(2)Be lanja penunjang kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berda sarkan rencana kerja yang di te tapka n se s ua i dengan ketentuan pera tura n perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 21

Pasal 22

(1)Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) h ur uf a diuraikan ke dalarn beberapa kegiatan yang mencerminkan Iungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan pe rundang-undangan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun ke dalam renja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing- masing ala t kele ngkapa n unt.uk 1 tahun anggara n d a n ditetapkan oleh Pimpinan DPRD scsuai ketcnt ua n pe ra t u ra n perundang- undarigan. ",
(3)Dala m hal pelaksa naan kegialan DPRD menggunakan perjalanan dirias, ma ka standar satuan harga perjalanan DPRD diatur dalam Perkada scs ua: dengan kctentuan per a turan perundang- undangan.
(4)Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan be larija penunjang re se s yang dibayarkan oleh pemegang kasjbendahara sekretariat DPRD kepada pihak ketiga aritara lain konsumsi, ATK, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang perjalanan dinas.

Pasal 23

(1)Dana operasional Pimpinan DPRD scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 ayat (1) h ur uf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wak il kctua DPRD untuk meriunjang kegiatan operasional yang bcrkaitan dcngan re presentasi , pelayarian, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ket ua DPRD sehari-hari.
(2)Dana opera sio nal scbagairna na pada aya t (I) d ibcr ika n se s ua: dengan kemampuan keuangan daera h sebagairnaria dimaksud i ' dalarn Pasal 8 ayat (5).
(3)Penganggaran da na operasional sebagairna na dirriaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretans DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: I.
1. a.'.~~etua DPRD, dengan kelompok kernarnpuan keuangan d ae r ah: ;)i' tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
  1. 2.sedang, paling banyak 4 (empat) kali; }. rendah, paling ba nyak 2 (dua) ka li; dari uang representasi Kcr ua DPRD;
2. b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (duo. koma lima) ka li ;
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) ka li; dari uang representasi wakil ketua DPRD.
(4)Pemberian dana operasional sebagaimaria dimaksud pada ayar (3) dilakukan setiap bulan dengan keten tuan:
1. a.80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya ata u disebut lumpsum; d a n b.20% (duo. puluh persen) diberika n untuk dukungan d a na operasional lainnya.
(5)Dalarn hal terdapal sisa daria operasional setela h pe laksanaa n ketentuan pernbcrian scbagaimana dirnak sud pada ayat (4) tida k digunakan sarnpai dengan ak hir tahun anggaran, sisa dana dimaksud h a r u s disetorkan kc rekening kas umum daerah paling larnbat tanggal 31 Desember tab un anggaran berkenaan. , ::
(6)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk kepe rluan pribadi, kelompok, dany atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas rna nfaat , efe ktifita s, efisie nsi, dan akuntabilitas. . ,~;i

Pasal 24

(1)Kelompok pa ka r a t.au t irn a h li a la t kcJcngkapan DPRD sebagaimana dimaksud dala m Pasal 21 ayat (1) h u ruf c rner upakan scjurnla h tertentu pa ka r atau a h li yang mcmpunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksariaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alar kelengkapan DPRD sesuai dengan kebuluhan DPRD atas usul anggola, pirnpman Ira k si, dan prrnpman alai kelengkapan DPRD.
(2)Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayal (1) untuk setiap alat kclengkapan DPRD. alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang
(3)Kelompok pakar atau tirn a hli ala t kelengkapan DPRD d ia ngkar dan diberhentikan dengan kcputu san sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) da n sesuai dengan keterituan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pernbayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ah li alat kelengkapan DPRD d id a sa r ka n pada ke hadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan ter teritu DPRD dan da pa t I ' dilak ukan dengan harga sat ua n orang h ar i aLau orang bulan.
(5)Ketentuan mengenai be sara n kompensasi kelompok pakar at au tirri ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian ses;ual dengan keLentuan i peraturan perundang-undangan.
(6)Pengadaan kelompok pakar at au tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1)Teriaga ahli Iraksi scbagaimana dimaksud dalarn Pa sal 20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga a h li yang disediakan 1 (satu) orang untuk se tia p fraksi dan mempunyai kemampuan dalam di siplin ilmu Lertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan staridar keahlian, prinsip efisiensi, dan se suai dengan kemarr.puan keuangan daerah.
(2)Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) dite tapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
(3)Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga a hli fraksi dia tu r dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
(4)Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan se suai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan. Pasell 26
(1)Bclanja sckre tar.at Ira k si scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (1) huruf c di biayai da ri a nggara n' sckret aria t DPRD ses uai dengan kebutuhan DPRD dan se s uai dengan kemampuan keuangan d aer a h .
(2)Bejanja sckrctariat Irak si Lerdiri ata s :penycdiaan sar ana da n anggaran.
(3)Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekre taria t DPRD dan kclengkapan kantor sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
(4)Periyediaan ariggaran meliputi pemenuhan ke out.uha n bela nja a lat tulis kantor dan makan minum rapa t Irak si yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekrctariat DPRD dengan memperhatikan prin sip efisicnsi, cfektifitas, clan kepat.ut.an. BABIV PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Pased 27
(1)Penghasilan , tunjangan kesejahteraan , uang jasa pengabdian Pim pirian dan Anggota DPRD, ser ta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggara n belanja DPRD yang diformulasikan .1 ke dalarn re nca na kerja dan anggaran satuan kerja perangkat I daerah sekretariat DPRD se rta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan se suai dengan ketentuan peraturan per undang-uridangan. . i' , ,
(3)Anggaran belanja DPRD scbagairnana -dirriak sud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak Lerpisahkan dari APBO. , il \

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…