DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Hak Dan Kewajiban, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pembinaan Dan Pengembangan; Pengelolaan Cabang Olahraga; Kelembagaan; Penghargaan Atlet Berprestasi; Partisipasi Dan Dukungan Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah; Pembangunan Dan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Olahraga; Penggunaan Prasarana Dan Sarana Olahraga Milik Daerah; serta Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional berupa masyarakat Indonesia yang seutuhnya, sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas;
c.bahwa diperlukan instrumen hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Ogan Ilir yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu meningkatkan keolahragaan daerah di tingkat nasional;
d.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan;
5.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial;
6.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan;
7.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8.Komite adalah Komite Olahraga nasional Indonesia (KONI ) Kab. Ogan Ilir;
9.APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan membiayai penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
(2)Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksut ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui :
1. a.rapat koordinasi kota/kecamatan/kelurahan;
2. b.rapat kerja kota/kecamatan/kelurahan.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal .

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi olahraga;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah;
12. l.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertefikasi olahraga;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian tanda penghargaan;
15. o.pelaksanaan dan pengawasan;
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dapat mengikut sertakan komite olahraga kota, organisasi cabang olahraga tingkat kota, olahraga fungsional tingkat kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengembangan olah raga daerah dilakukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangan yang diatur pada pasal 5 ayat (2).
(2)Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
(3)Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat masuk kedalam lingkup yang diatur dalam ayat (2).
(4)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepribadian serta meningkatkan percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
(5)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan dengan memasukkan unsur pendidikan etika dan moral keolahragaan.
(6)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini pada tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang ada di daerah untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga serta sekolah olahraga.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk.
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan prasana dan sarana olahraga disekolah-sekolah sesuai kemampuan keuangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi seperti olahraga tradisional.
(4)Pemerintah Daerah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara festival atau perlombaan olahraga rekreasi baik tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan.
(2)Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olah raga daerah secara feriodik dan bertingkat mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat kota.
(3)Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan keolahragaan didaerah dapat memberikan bonus terhadap olahragawan dan pelatih yang berprestasi berdasarkan rekomendasi dari Komite olahraga kota melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB IV

PENGELOLAAN CABANG OLAHRAGA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
(3)Cabang olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…