Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2021
- Nomor
- 05
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2 0 2 1 ; 4 ] Dipindai dengan CamScanner l • · t 2 Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Dipindai dengan CamScanner I 4
1781);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2021
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
I Dipindai dengan CamScanner I / f 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. l.470.870.387.142 bertambah sebesar Rp. 1 2 8 . 6 1 5 . 0 1 5 . 5 1 2 sehingga menjadi Rp. l.599.485.402.654 dengan rincian sebagai berikut: 1 . Pendapatan daerah
1) semula Rp 13.864.500.000 2) bertambah / (berkurang) Rp.30.303.376.676 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
1) semula Rp 3.000.000.000 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :
1) semula Rp 161.484.243.872 2) bertambah / (berkurang} Rp. (6.306.512.489) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 155.177.731.383
1) semula 2) bertambah / (berkurang} J umlah Pendapatan transfer setelah perubahan h Dipindai dengan CamScanner Rp. 44.167 .876.676 Rp. 3.000.000.000 Rp. 41.167.876.676 Rp. l .335.654.858.897 Rp l .295.521.643.270 Rp. 4 0 . 1 3 3 . 2 1 5 . 6 2 7 6
l) semula Rp. O 2) bertambah / (berkurang) Rp. 64.484.935.698 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 64.484. 935.698
( 1 ) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari : ' a Pajak daerah; 1) semula Rp. 112.800.340.000 2) bertambah /(berkurang) Rp. 2.615.729.128 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 1 1 5 .4 1 6 . 0 6 9 . 1 2 8
l) semula Rp. 7.772.160.000 2) bertambah / (berkurang) RD.(659.341.500) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 7 . 1 1 2 . 8 1 8 . 5 0 0 Rp. 1.204.062.958.487 Rp. 1.227 .004.132.000 Rp. (22.941.173.513)
1) semula Rp. 3.000.000.000 2) bertambah / (berkurang) Rp. 1.469.898.779 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 4.469.898. 779
1) semula Rp. 37.911.743.872 2) bertambah / (berkurang) Rp. (9.732.798.897) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 28.178.944.975
1) semula 2) bertarnbah / (berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan 0 131.591.900.410Rp. 6 8 . 5 1 7 . 5 1 1. 2 7 0 63.074.389.140 Rp. Rp.
1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) D." Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp.
1) scmula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) ID.' Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0 Dipindai dengan CamScanner ketentuan peraturan Rp. 64.484.935.698 7
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) RD.64.484.935.698 J umlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peru bah an
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) semula Rp. 973.907.465.561 2) bertambah / (berkurang) RD.72.390.139.605 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.046.297.605.166
1) semula Rp. 204.720.208.081 2) bertambah / (berkurang) p.59.418.427.548 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 264.138.635.629
1) semula Rp. 2.300.000.000 2) bertambah / (berkurang) Rp. ( 1. 1 5 3 . 6 8 8 . 1 4 1 ) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1 . 1 4 6 . 3 1 1 . 8 5 9
1) semula Rp. 286.942.713.500 2) bertambah / (berkurang) RD.(2.039.863.500) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 284.902.850.000
1) semula Rp. 617.993.834.027 2) bertambah / (berkurang) Rp.(2.707.200.228) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 615.286.633.799 0Rp.
1) semula Rp. 324.591.560.128 2) bertambah / (berkurang) Rp. 17.162.854.589 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 341.754.414.717
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O J umlah belanja bunga setelah peru bahan
1) semula Rp. 2.150.000.000 2) bertambah / (berkurangl Rp.1.000.000.000 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 3.150.000.000 Dipindai dengan CamScanner 8
1) semula Rp. 29.172.071.406 2) bertambah / (berkurang) RD.56.934.6485.244 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 86.106.555.650 0 0 Rp. Rp.
1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jum.lah belanja bantuan sosiaJ setelah perubahan Rp. O
Rp. 43.056.64 7. 788
1) semula Rp. 851. 760.000 2) bertarnbah / (berkurang) Rp. 0 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 851.760.000
1) semula Rp. 46.068. 752.998 2) bertambah / (berkurang) Rp.(3.012.105.210] Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah peru bahan Rp. 50.348.779.134 Rp. 168.269.047.031
1) semula Rp. 17.603.343.412 2) bertambah / (berkurang) RD.32.745.435.722 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah peru bahan
1) semula Rp. 139.692.351.671 2) bertambah / (berkurang) RD.28.576.695.360 Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah peru bahan
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) Rp. 604.401.676 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 604.401.676 1.008.000.000 504.000.000 504.000.000 Rp. Rp. Rp.
1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah peru bahan
Dipindai dengan CamScanner 0 9
l) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurangJ Rp. o Jumlah belanja bagi hasil setelah perubaiags=
l) semula Rp. 286.942.713.500 2) bertambah/ (berkurang) Rp. (2.039.863.500) Jumlah belanja bantuan keuangan =====:>u setelah perubahan Rp. 284.902.850.000
Rp. 44.167.876.676 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) semula Rp. 13.864.500.000 2) bertambah / (berkurang) RD.30.303.376.676 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.000.000.000
1) semula Rp. 3.000.000.000 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
0 0 0 Rp. Rp. Rp.
1) semula Rp. 13.864.500.000 2) bertambah / (berkurang) Rp. 30.303.376.676 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 44.167.876.676
1) semula 2) bertambah / (berkurang) Jumlah pencairan dana cadangan setelah peru bahan
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah peru bahan Rp.
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0 0 Dipindai dengan CamScanner 10
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) Rp. 0 Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) Rp. 0 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0
1) semula Rp. 3.000.000.000 2) bertambah / (berkurang) Rp. 0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo setelah perubahan Rp.
1) semula Rp. 0 2) bertambah / (berkurang) p.O Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan 0 0Rp.
1) semula Rp. O 2) bertambah / (berkurang) Rp. O Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. O
Dipindai dengan CamScanner 1 1 t) eadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1I ) m el i p u t i : a encana alam, bencana non-alam, bencana sosinl dan/atau keiadi luar biasa, 1an b Plaksuaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ntau c ersakan sarana/pmasarana yang dapat mengganggu kegiatan playanan pubhik. () e pe r l u a n mendesak sebagaimana dimaksud pada ( I ) meliputi:
e Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau;
Pasal 1 0 Umaian lebih lanjut Perubahan Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagatmana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Dacrah Kabupaten Ogan lir ini terdini d a ri : • 1. 2 3. 4, 5. Lampman l Lampiran Il Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kclompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Rincian perubahan APBD menurut urusan pemenintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran; Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar perubahan jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain Dipindai dengan CamScanner
Diundangkan di Indralaya pada tanggal okkeor 2021 SEKRETARIS DAERAH a " " -la. Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD. Pasal 1 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah 7 Kabupaten Ogan llir. • NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 5 - 1 / 2o 2l ' • Dipindai dengan CamScanner / I 1 1 . Lampiran XI 1 2 . Lampiran XII 1 3 . Lampiran XIII 12 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan Daftar dana cadangan daerah dan Daftar pinjaman daerah Pasal 1 1 • Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 2 Ober 2021 BUPATI OGAN ILIR, dto PANCA WIJAYA AKBAR Diundangkan di Indralaya pada tanggal 09 oc(or 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, dto MUHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR: ' Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, 9 ZULEDI, SH, M. Si Pembina / IV .a NIP. 19640103 1 9 8 5 1 1 1 0 0 2 Dipindai dengan CamScanner
Membuka PDF…