DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 08 Tahun 2021

Nomor: 08
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Isi peraturan

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1 . 5 1 6 . 5 4 3 . 5 4 4 . 6 5 6 , yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli;
b.Pendaparan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dipindai dengan CamScanner • 0 5 Pasnl 4 ( l ) Pendapatan asli daerah scbapnimnnn dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.036.868.327, yang terdiri atas;
a.Pajak Daerah
b.Retribusi Dacrah
c.Hasil pengclolann kekayaan daerah yang di pisahkan d . Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah

(2)Pajak daerah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u ru f a direncanakan sebesar Rp. 122.850.000.000.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ru f b direncanakan sebesar Rp. 1 4 .228.534.000. () Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.945.467.761.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan scbesar Rp. 41.012.866.565.

Pasal 5

( 1 ) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.276.088.176.329, yang terdiri atas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat;
b.Pendapatan transfer antar daerah.

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud patla ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.602.299.919.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.485.876.410.

Pasal 6

( 1 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.418.500.000, yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah;
b.Dana darurat;
c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.418.500.000.

Pasal 7

Anggaran belanja tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.515.043.544.656, yang terdiri atas: Dipindai dengan CamScanner • • 6

a.Belanja operasional
b.Belanja modal
c.Belanja tidak terduga d . Belanja transfer

Pasal 8

( l ) Anggaran belanja operasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal T huruf a direncanakan scbesar Rp. 1.031.440.099.822, yang terdiri atas

a.Belanja pegawai
b.Belanja barang dan jasa
c.Belanja bunga d . Belanja subsidi;
e.Belanja hibah dan
f.Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 620.909.008.636.
(3)Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 383.660.661.304.
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.221.600.000.
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.648.829.882.
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf f direncanakan sebesars Rp. 0.

Pasal 9

( 1 ) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.454.864.634, yang terdiri atas:

a.Be)anja modal tanah;
b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal gedung dan bangunan; d . Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
e.Belanja aset tetap lainnya;
f.Belanja aset lainnya.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. l 0.408.000.000.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.498.806.280.
(4)Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.397.144.963.
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf direncanakan sebesar Rp. 9 4 . 7 0 1 . 1 1 8 . 9 9 1 .
(6)Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.848.994.400.
(7)B e l an j a modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) h u r u f f direncanakan sebesar Rp. 600.000.000. Dipindai dengan CamScanner • 7 Pasal 1 0 Anggaran bclanja tidak trduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal T huruf c direncanakan scbesar R p . 3 . 7 6 9 . 1 5 4 . 8 0 0 , yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga. Pasal 1 1 :. d i· ks u d dalam Pasal 7 huruf ( l ) Anggaran belanja transfer sebagaimana d i m a s ~_ d direncanakan scbesar Rp. 279.379.425.400, yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.707.853.400.
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurul b direncanakan scbesar Rp. 265.671.572.000

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan scbesar Rp. (1.500.000.000), yang terdiri atas:

a.Pencrimaan pembiayaan dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

( 1 ) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0, yang terdiri atas:

a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
b.Pencairan dana cadangan
c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d . Penerimaan pinjaman daerah
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan
f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf direncanakan sebesar Rp. 0.
(3)Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0.
(4)Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0.
(5)Penerimaan pinjanrn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0.
(6)Penerimaan kembali pemberian daerah pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { l ) huruf e direncanakan sebesar Rp. O.
(7)Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u u f f direncanakan sebesar Rp. 0. Dipindai dengan CamScanner • 0 8 Pasal 1 4 ( l ) Anggaran pengeluaran pembiayaan s e b a g a i m a n a dimaksud dalam P a s a l 1 2 huruf b direncanakan scbesar Rp.1.500.000.000, yang terdiri atas:
1. n.Pembentukan dana cadangan
2. b.Penyertaan modal daerah
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo d . Pemberian pinjaman dacrah dan t an e . Pengeluaran p e m b i a y a a n lainnya s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a u r perundang-undangan.
(2)Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0.
(3)Penyertaan modal daerah scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000. :, k jatuh tempo sebagaimana
(4)Pembayaran cicilan pokol utang yang J dimaksud pada ayat ( 1 ) hurufc direncanakan sebesar Rp. 0.
(5)Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf d direncanakan sebesar Rp. O .
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0. Pasal 1 5 ( l ) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 1.500.000.000.
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (1.500.000.000). Pasal 1 6 ( 1 ) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum terscdia anggarannya dan/ a tau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2022.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau.
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pu blik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalarn rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan scbelumnya, scrta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau. Dipindai dengan CamScanner 9
4. d.Pengcluaran dae h 1. :. .:. ,bulkan 1 . . era 1 amnyn ynng npnbila ditunda akan rnenim crugian yany 1e 1 a ' ' dan/ata • J' 1£ lcb i h bcsar bagi pemerintah dacrah masyarakat.
  1. 1.Lampiran I
  2. 2.Lampiran II
  3. 3.Lampiran III 0
  4. 4.Lampiran IV
  5. 5.Lampiran V Pasal 1 7 Uraid le bi h rah :bagaimana d ' � 11 e 1 1 Janjut anggaran pendapatan dan Belanja Daera " ,~ p a k a n " " a k s u d dalam pasal 2, t~rcantim ala lampiran ya",,[""oan Iir agian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah KabuP Int terdiri dari: n diklasifikasika" Ringkasan APBD Y " , ~ d a p a t a n , belanja» menurut kelompok dan jenis P dan pembiayaan; . ·ikan menurut • v. diklasifikas : Ringkasan APBD yan£ , dan organisasi; urusan pemerintahan daera! »merintahan ut urusan pe Rincian APBD menu" , tan, belanja, dan daerah, organisasi, p e n da p a ' pembiayaan; pemerintahan :. enurut urusan Rekapitulasi bclanja "" ~am dan kegiatan beserta daerah, organisasi, P" ? ~ a eluaran; hasil dan sub kegiatan eser da n d: ih untuk keselarasan 1a Rekapitulasi belanja 1""", ~tatahan daerah dan ."2.. 2..5 »oh ca negara; . Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; Sinkronisasi program pada RPJMD dcngan rancangan APBD; Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah; Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan; Daftar pinjaman daerah.
  6. 6.Lampiran VI
  7. 7.Lampiran VII
  8. 8.Lampiran Vlll 0
  9. 9.Lampiran IX
  10. 10.Lampiran X 1 1. Lampiran XI 1 2 . Lampiran XII 1 3 . Lampiran xm 1 4 . Lampiran XIV 1 5 . Lampiran XV
  11. 16.Larnpiran XVI 1 7 . Lampiran XVll Dipindai dengan CamScanner 10 l Pasal 1 8 Bupati menetapk dan Belani- an peraturan tc "ia Daerah seba«;';' !I'ang Penjabaran Anggaran Pendapa! i landasa1 , JDn operasional pelaksanaan A P Dl ?

Pasal 19

Peraturan daerah . . ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. gar setiapPeratuna5, "3g mengetahuinya, memeniatahkan pengun""",, I{ aerah mi de " Daer abupaten 0gap;' 8an penempatannya dalam Lemba"" Diet« ala, p o 2 1 d seJtl er pa B r Diundangkan di Indralaya pada tanggal 3\ Desember 2 0 2 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN ( I o - 171 ]2o2] ) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2 0 2 1 NOMOR: b Dipindai dengan CamScanner 10 )gar setia Peraturan j. "ang m e n¢ .. ~ abupa, ~;"""ah int a~~""""uimya, memerintahkan pengunangan gan Ilir 3an penempatannya dalam Lembaran Daerah B u p: ; P a menet. asal 1 g an oh»s,,5," pan « ra h seba (ntang P e : 8a landasa ~ Babaran Anggaran Pendapatan Derasional pclaksanaan APBD. Feraturan • Pasa1 1 9 acrah in; ulai berlaku Dada tanggal diundangkan. r 0 Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 4 Desember 2 0 2 1 BUPATI OGAN ILIR, dto P"ndangkan i indrataya 5,,gay ember 2 o2 1 <ETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR , PANCA WIJAYA AKBAR dto MUHSIN 0 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 N 0 M O R : } NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN IIR · PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 1 0 - 1 7 1 / 2 0 2 1 ) Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, ZULEDI, SH, M. Si Pembina Tk. 1 / I V . b NIP. 1 96 4 0 1 0 3 1 9 8 5 11 1 0 0 2 Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…