menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan DaerahAirMinum Tirta Ogan Kabupaten OganIlirmenjadi Perusahaan Umum DaerahAirMinum Tirta Ogan Kabupaten OganIlir; 1.Pasal18ayat(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152/ rP SALINAN 2 TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4347);
3.Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang PerbendaharaanNegara (LembaranNegara· Republik. Indonesia)Tahun2004Nomor5,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4355); 4.Undang-Undangnomor12Tahun2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5234)sebagaimana telahdiubah dengan Undang-UndangNomor15Tahun2019 tentang PerubahanatasUndang-UndangNomor 12 Tahun2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor 183,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 6398); 5.Undang-UndangNomor23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapakalidiubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 1Tahun2022 tentang Hubungan KeuanganantarPemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022Nomor 4,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757); 6.Peraturan PemerintahNomor54 Tahun 2017 ten tang Badan UsahaMilikDaerah, (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017Nomor305, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 2Tahun 2007 tentang OrgandanKepegawaianPerusahaan Daerah Air Minum(Berita Negara Republik Indonesia5283); 8.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor37 Tahun 2018 tentang PengangkatandanPemberhentianAnggota Dewan PengawasatauAnggota KomisarisdanAnggota DireksiBadan UsahaMilikDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 700); 9.PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 18Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana KerjadanAnggaran, Kerjasama, PelaporandanEvaluasi Badan Usaha MilikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor155);/ SALINAN 0 0 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN KABUPATEN OGAN ILIR. BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Ogan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan tidak terbagi atas saham.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah Kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
10.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam ·rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan Umum D~erah guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
11.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan
12.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawa51 f'P, SALINAN () () 4 13.Dewan PengawasadalahorganPerusahaanUmum Daerah yang bertugas melakukan pengawasandanmemberikannasihatkepadaDireksidalam menjalankankegiatanpengurusan PerusahaanUmumDaerah.
14.DireksiadalahorganPerusahaanUmum Daerah yang bertanggungjawab ataspengurusan PerusahaanUmum Daerah baikdidalammaupundi luarpengadilansesuai denganketentuananggaran dasar.