Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah. Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
4 . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, sub urusan perkebunan sub urusan peternakan serta urusan Pemerintahan Bidang Pangan sub urusan ketahanan pangan dan peternakan;
9 . Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; S A L I N A N 4
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika, Statistik dan Persandian;
15.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu;
17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta urusan bidang Pariwisata;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
19.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan; dan
20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
3 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat;
5.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A Fungsi Penunjang di bidang Penanggulangan Bencana S A L I N A N 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 1 ~ 11(11!~ 2024 BUPATI OGAN ILIR dto. PANCA WIJAYA AKBAR Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 't ~,fu,e 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, dto. MUHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN ( l --11 /2024 ) Salinana sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, IMTIL ., Si ~ PEMBINA -.~ .b NIP. 197502172008012001