DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 7 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Ogan Ilir antara lain susunan perangkat Daerah : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S A L I N A N 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentuk.an dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan Menetapkan BUPATI OGAN ILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang S A L I N A N 3 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 5 diubah dan ditambahkan angka 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah. Kabupaten merupakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi dan Tata Ruang; 4 . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. 6.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
6. 7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura, sub urusan perkebunan sub urusan peternakan serta urusan Pemerintahan Bidang Pangan sub urusan ketahanan pangan dan peternakan; 9 . Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; S A L I N A N 4
8. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 1 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
10. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
11. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan lnformatika, Statistik dan Persandian;
12. 15.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang penanaman modal, dan perizinan terpadu satu pintu;
14. 17.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta urusan bidang Pariwisata;
15. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
16. 19.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan; dan
17. 20.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Badan Pendapatan Daerah; 3 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah ;
3. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat;
4. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A Fungsi Penunjang di bidang Penanggulangan Bencana S A L I N A N 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 1 ~ 11(11!~ 2024 BUPATI OGAN ILIR dto. PANCA WIJAYA AKBAR Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 't ~,fu,e 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, dto. MUHSIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN ( l --11 /2024 ) Salinana sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR, IMTIL ., Si ~ PEMBINA -.~ .b NIP. 197502172008012001

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…