DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan orang, pengangkutan orang dengan kendaraan umum, perizinan, kegiatan usaha, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis pengajuan izin, tarif angkutan, sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 10);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan orang, meliputi:

a.Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan;
b.Penetapan wilayah operasi angkutan tidak dalam trayek;
c.Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek; dan
d.Komposisi pelayanan angkutan.
1. 2.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, terdiri dari:
1. a.Angkutan orang dalam trayek; dan
2. b.Angkutan orang tidak dalam trayek.
(2)Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Angkutan lintas batas negara;
2. b.Angkutan antar kota antar provinsi;
3. c.Angkutan antar kota dalam provinsi;
4. d.Angkutan kota;
5. e.Angkutan pedesaan.
(3)Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
(4)Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
1. a.Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
2. b.Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
3. c.Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
4. d.Angkutan orang di kawasan tertentu.
  1. 3.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Perizinan di bidang angkutan jalan terdiri dari :

a.SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
b.Izin Trayek yang terdiri dari Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin Angkutan Tidak dalam Trayek.
1. 4.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan yang mencantumkan bidang usaha angkutan dari Bupati.
(2)SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

5.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan yang berbentuk Badan Hukum.

6.Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1)Untuk mendapatkan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
(2)Pengajuan permohonan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
1. a.Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. b.Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. c.Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan;
4. d.Surat keterangan domisili perusahaan;
5. e.Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
6. f.Pernyataan kesanggupan kerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan.
7. g.Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
1. a.Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
2. b.Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
3. c.Memperoleh SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dengan cara tidak sah; dan
4. d.Atas permintaan sendiri.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, wajib memiliki izin angkutan dalam trayek.
(2)Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Permohonan izin angkutan dalam trayek; dan
2. b.Permohonan perubahan izin angkutan dalam trayek.
(3)Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, wajib memiliki izin angkutan tidak dalam trayek.
(4)Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
1. a.Permohonan izin angkutan tidak dalam trayek; dan
2. b.Permohonan perubahan izin angkutan tidak dalam trayek.
(5)Izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Izin Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

9.Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Permohonan untuk mendapatkan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a diajukan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penananaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
(2)Pengajuan permohonan izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal dan melaksanakan manajemen keselamatan.
(3)Izin angkutan dalam trayek dari Bupati diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan sebagaimana izin tersebut melalui Dinas Penananaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

10.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

(1)Persyaratan administrasi pengajuan / pembaharuan masa berlaku izin angkutan dalam trayek izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat-surat sebagai berikut:
1. a.Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum.
2. b.NPWP.
3. c.SIUP dan/atau NIB dimasukkan jenis usaha transportasi/angkutan.
4. d.STNK dan BPKB kendaraan yang harus sama dengan nama Perusahaan/Badan Hukum yang mengajukan permohonan.
5. e.Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Surat Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
6. f.Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki/ menyediakan tempat penyimpanan kendaraan dan menyediakan fasilitas / bekerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan.
7. g.Melampirkan Surat Keterangan Domisili Badan Hukum/BUMDes.
8. h.Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi
(2)Pada waktu melampirkan photo copy persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan dokumen yang asli.
(3)Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam semua dokumen persyaratan administrasi yang dilampirkan.

11.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…