DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, tugas dan wewenang, kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, perizinan, penyelenggaraan pengelolaan sampah, mitigasi bencana, kelembagaan, kompensasi, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat dan pemerintah desa, larangan, insentif dan disinsentif, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman PelaksanaanReduce, Reuse, danRecycle melalui Bank Sampah;
12.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
13.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR dan BUPATI OGAN ILIR 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
8.Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
9.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja didalamnya dan sampah spesifik;
11.Sampah Sejenis Samah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ataufasilitas lainnya;
12.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
13.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
14.Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik;
15.Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain;
16.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
17.Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis;
18.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
19.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
20.Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
21.Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah; 4
22.Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
23.Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
24.Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
25.Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
26.Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
27.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir;
28.Tempat Pengelola SampahReduce, Reuse, danRecycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
29.Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
30.Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah;
31.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
32.Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan;
33.Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas;
34.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang;
35.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.
36.Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, kesehatan, keselamatan, keamanan, ekonomi, gotong royong, transparan dan akuntabilitas.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.Tanggung jawab; 5
b.Berkelanjutan;
c.Manfaat;
d.Keadilan;
e.Kesadaran;
f.Kebersamaan;
g.Keselamatan;
h.Keamanan; dan
i.Nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjalankan asas:

a.gotong royong;
b.transparansi; dan
c.akuntabilitas.

Pasal 4

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 6
(2)Tugas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
7. g.melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
8. h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan mengacu pada kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di daerah;
2. b.target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; dan 7
3. c.prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah yang meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik.
(3)Dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat.
(4)Kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denga Peraturan Bupati

Pasal 9

(1)Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
(2)Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sampah wajib:
1. a.melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
2. b.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
3. c.menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kabupaten;
4. d.melakukan pengolahan sampah skala Kabupaten secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
5. e.memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
6. f.menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik; dan 8
7. g.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
(3)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
2. b.izin pengangkutan sampah; dan
3. c.izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
(3)Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 11

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

a.pengurangan sampah; dan
b.penanganan sampah.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…