DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi. Diatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10.Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
11.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13.Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah provinsi, pejabat pemerintah kabupaten serta undangan lainnya.
14.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah provinsi, pejabat pemerintah kabupaten, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
16.Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah provinsi, pejabat pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
18.Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19.Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
21.Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
23.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
24.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
25.Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
26.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
27.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
28.Dana Operasional DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
(2)Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.acara Resmi Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Daerah;
2. b.acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
3. c.acara Resmi Pemerintah Kabupaten yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten.

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Kabupaten sebagai berikut :

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati ;
b.Wakil - wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan Ketua Pengadilan Agama Baturaja ;
c.Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya;
d.Sekretaris Daerah ditempatkan di belakang Bupati atau disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a.Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
b.Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
c.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
e.Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a.Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
b.Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
c.Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
d.Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
e.calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
f.Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
g.mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
h.Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

a.pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
b.anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
c.setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
d.pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
e.sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f.para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
g.pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

a.pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
b.pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja ;
c.setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
d.mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

(1)Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(2)Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
(2)Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…