DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan yang antara lain mengatur mengenai pembentukan dan tugas panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan, persyaratan wajib calon kepala desa, kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan, seleksi tambahan bakal calon, larangan, pelanggaran, dan denda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas panitiapemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:
1. a.unsur perangkat desa;
2. b.unsur lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.unsur tokoh masyarakat.
(2)Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
1. a.Jumlah TPS I paling banyak 15 (lima belas) orang.
2. b.Jumlah TPS II paling banyak 22 (dua puluh dua) orang.
3. c.Jumlah TPS III paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
(3)Jumlah Panitia Pemilihan dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
1. a.jumlah mata pilih; dan
2. b.jumlah dusun dan jarak antar dusun.
(4)Panitia Pemilihan mempunyai tugas :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ke Bupati melalui Camat.
  1. 3.Ketentuan Pasal 22 huruf g dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf m, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;dan
m.bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
1. 4.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d diubah, huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf l, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat yang membidangi urusan kependudukan;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. g.dihapus;
8. h.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. j.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan disertai dengan keterangan bebas narkoba;
11. k.surat keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
12. l.bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
(3)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(4)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memberikan masukan.
(5)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

5.Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah ayat (4) baru, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan dan panitia pemilihan Kabupaten melaksanakan seleksi tambahan sebagai berikut :
1. a.seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia; dan
2. b.melaksanakan seleksi tertulis.
(2)Bobot seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Seleksi menggunakan kriteria pengalaman bekerja, tingkat pendidikan, usia dengan bobot nilai 40% (persen);dan
2. b.Seleksi tertulis dengan bobot nilai 60% (persen).
(3)Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
(4)Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

6.Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disispkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 27A dan 27B, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dilarang mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa. Pasa 27B

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27A dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada Kas Pemerintah Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Surat Pernyataan Pengunduran Diri oleh Panitia Pemilihan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 20 Nopember 2017 BUPATI OGAN KOMERING ULU, ttd. KURYANA AZIS Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 20 Nopember 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ttd. MARWAN SOBRIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2017 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : ( 6 /OKU/2017)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 26

Pasal 27A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2015