DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2015.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821), Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), b. 2. 10. 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416): sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), 2 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), 22. 23. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 680): Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1601 Tahun 2014 tentang Pemberhentian sementara Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Menetapkan dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut: (1.) Pendapatan Daerah : Rp 1,147,201,396,953.00 (2.) Belanja Daerah : Rp 1,225,717,309,227.00 Surplus/ (Defisit) : Rp (78,515,912,274.00) (3.) Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan : Rp 85,015,912,274.00
b.Pengeluaran : Rp 6,500,000,000.006 Jumlah Pembiayaan Netto : Rp 718,515,912,274.00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp nihil

Pasal 2

(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah : Rp 106,821,471,993.00
b.Dana perimbangan : Rp 872,324,070,368.00 Cc. Lain-lain pendapatan daerah yang sah : Rp 168,055,854,592.00 4 (3.)

(4)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 2
1. a.Pajak daerah : Rp 24,783,610,801.00
2. b.Retribusi daerah ' Rp 9,859,560,318.00 C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan : Rp 2,276,776,305.00
3. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp 69,901,524,569.00 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
4. a.Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak : Rp 303,173,668, 368.00
5. b.Dana Alokasi Umum : Rp 568,562,532,000.00 Cc. Dana Alokasi Khusus 1 Rp 587,870,000.00 Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
6. a.Hibah : Rp Nihil
7. b.Dana darurat : Rp Nihtl
8. c.Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya : Rp 27,480,156,592.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : Rp 106,704,193,000.00 Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : Rp 19,600,842,000.00
9. f.Pendapatan Lainnya : Rp 14,270,663,000.00

Pasal 3

d. e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung : Rp 621,244,295,813.00
b.Belanja Langsung : Rp 604,473,013,414.00 (1 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja: (2
a.Belanja pegawai : Rp 556,719,533,713.00
b.Belanja bunga : Rp Nihil
c.Belanja subsidi : Rp Nihil
d.Belanja hibah : Rp 21,320,393,790.00
e.Belanja bantuan sosial : Rp 600,000,000.00
f.Belanja bagi hasil Kepada Pemerintah Desa - Rp Nihil
1. 9.Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa : Rp 35,604,368,310.00
h.Belanja tidak terduga : Rp 1,000,000,000.00 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: 8
a.Belanja Pegawai : Rp 35,242,972,050.00 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
b.Belanja barang dan jasa : Rp 318,647,587,414.00 C. Belanja Modal :Rp 250,582,453,950.00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Penerimaan : Rp 85,015,912,274.00
b.Pengeluaran : Rp 6,500,000,000.00 (1 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) : Rp 52,437,197,774.00
b.Penerimaan Piutang Daerah : Rp 32,578,714,500.00 (2 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 3
a.Penyertaan modal (investasi/Pemerintah Daerah : Rp 6,500,000,000.00
b.Pembayaran hutang kepada pihak ketiga : Rp Nihil

Pasal 5

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD,
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD:
3.Lampiran II Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan:
4.Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan:
5.Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,
6.Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah:
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah:
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah:
10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain: 6
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah:
13.Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, A6 Februam MAS WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, WVWW KURYANA AZIS Diundangkan di Baturaja 1 pada tanggal, A6 fcdoryart 3015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, ol MARWAN SOBRIE LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR ..&

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…