DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah di atur tentang :tata cara Penganggaran,Pelaksanaan dan pertangung Jawaban Belanja tidak terduga tahun anggara 2018 ,Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran dan kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti : a. Kebutuhan tanggap darurat bencana; b. Penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran; dan c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran l\T n __.. 1..1:1_ T_...l :_ l\T A'7n-:l\. , ' -:« .. 2
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Negara Republik Indonesia Ta.hun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1578);
8.Peraturan Pemerintab NomOII' 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik IndOneSj Nomor4829); Peratur~ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang~ Daerab, sebagairnana telah diubah beberapa kali ter~ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturaf Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); peratura~ Menteri Dalam NegeriNomor33 Tahun 2017 tentang WI edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturap Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang fedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 1DaerahTahun Anggaran 2018; ~er;;:;d ~~e[t t~~gat~~~~~~~:e~! UI~u~::: Perangk~t Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 10. 11. 12. 3 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Kornering Uiu Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering UIu Tahun 2017 Nomor 8);
14.Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Tahun 2017 Nomor 49). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI PENGANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN TAHUNANGGARAN2018. TE:NTANG TATA PELAKSANAAN, BELANJA TIDAK CARA DAN TERDUGA Menetapkan BAB r KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
6.Satuan Kerja Pengelo1a Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaranj barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 4
9.Pengguna Anggaran adalah pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
12.Inspektorat adalah Inspektorat daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi SKPD.
14.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya : baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barangj jasa;
15.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKADadalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
16.Badan Penanggulangan Bencana Daerah se1anjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
17.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak ! ~ruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan ,zlIt (eva~uasi korban, harta benda .pemenuhan kebutuhan d~sar, (perhndungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemuhhan prasarana dan sarana.
18.Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran dan kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
19.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam danj atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak ps.ikologis.
20.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam an tara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
21.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 5 BABII RUANGLINGKUPDANASAS UMUM Pasa12 Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Asas Umum Pengelolaan Belanja Tidak Terduga mencakup:

a.tertib;
b.taat pada peraturan perundang-undangan;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.ekonomis;
f.transparansi;
g.akuntabilitas;
h.kepatutan; dan
i.manfaat; ~"'" . ). :Jl'~,U,,",.! Pasal 4 I,,, 1 i (l)ertih"~ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa belanja tidak terduga dikelola secara tepat waktu clan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf b adalah bahwa pengelolaan belanja tidak terduga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
(3)Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal :3 huruf c merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan (input barang dan jasa) terendah.
(4)Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
(5)Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perolehan masukan (input barang clan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah.
(6)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan belanja tidak terduga.
(7)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
(8)Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan penzelolaan belania tidak terduza secara realistis dan orooorsional. 6
(9)Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah pe1aksanaan program Zkegiatan be1anja tidak terduga yang sejalan dengan prioritas sesuai kebutuhan.
(1)PPKD menyusun dan mengendalikan anggaran belanja tidak terduga sesuai batasan kewenangan BUD.
(2)Penyusunan anggaran be1anja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat
(1)berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

BAB III

PENGANGGARAN Pasal 5

Pasal 6

(1)Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak terduga, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
(2)Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPKD. / "I/~ ~ It,,,,j; Pasal 7 Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti :
1. a.Kebutuhan tanggap darurat bencana;
2. b.Penanggulangan bencana alam, bencana sosial, penanganan kebakaran; dan
3. c.Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8

(1)Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan konflik sosial antar ke1ompok atau an tar komunitas masyarakat dan teror;
2. b.kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;dan
3. c.tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
(2)Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya bencana. 7 Pasa19
(1)Penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanganan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Merupakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. b.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
3. c.Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;dan
4. d.Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(2)Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilaksanakan sesuai penetapan prioritas berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 10

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus didukung dengan bukti-bukti yang sah sebagai kelengkapan dokumen pencairan. BABIV PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasiJ laporan kejadian bencana alam darr/atau bencana sosial Kepala BPBD.
(3)Rekomendasi/Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat.
(4)Pengkajian secara cepat dan tepat sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhada.p :
1. a.Cakupanlokasibencana;
2. b.Jumlah korban bencana;
3. c.Kerusakan sarana dan prasarana;
4. d.Gangguan terhadap fungsi pelayananan umum serta pemerintahan;dan
5. e.Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 12

(1)Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b harus dilampiri proposal/ surat dan rencana kebutuhan biaya (RKB)yang te1ah dihitung oleh Kepala BPBD. 8
(2)Proposal! surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian dampak sistemik yang ditimbulkan.
(3)Bupati membentuk tim yang bertugas menentukan apakah kegiatan yang dimuat dalam proposal/ surat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah mempunyai dampak sisternik.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin Sekretaris Daerah yang berwenang memberikan rekomendasi sebagai dasar penggunaan belanja tidak terduga dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan tanggap darurat, bencana alam, bencana sosial, dan penanganan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya turnpang tindilh pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. /31,(8f Pasal 14

(1)Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang te1ah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilengkapi dengan :
1. a.Surat permintaan pengembalian;
2. b.Surat ketetapan penerirnaan daerah; dan
3. c.Bukti penyetoran ke kas daerah. :" (2) Kelengkapan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
(3)Penggunaan be1anja tidak terduga sebagaimana climaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penggunaan belanja tidak terduga yang te1ah ditetapkan oleh Bupati diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dirnaksud ditetapkan.

Pasal 16

(1)Penggunaan belanja tidak terduga melalui pernbebanan secara langsung dilaksanakan untuk :
1. a.penanggulangan yang bersifat tanggap darurat;dan
2. b.pengernbalian atas kelebihan penerimaan daerah atas tahun-tahun sebelurnnya yang telah ditutup.
(2)Penggunaan belanja tidak terduga rnelalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran be1anja tidak terduga kepada be1anja langsung maupun tidak langsung untuk keperluan bencana alam, bencana sosial dan penanganan kebakaran. 9

Pasal 17

(1)Dalam hal terjadi pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBDtahun anggaran berkenaan.
(2)Dalam hal terjadi pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah perubahan APBD ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disesuaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…