DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat. Diatur tentang pemeliharaan, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara seara budidaya maupun yang dihabitatnya.
5.Ternak adalah hewan pemeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.
6.Hewan Ternak Berkaki Empat adalah semua jenis hewan ternak berkaki empat baik berkuku satu atau lebih seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan sejenisnya.
7.Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
8.Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan.

Pasal 2

Penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat bermaksud untuk melakukan pengaturan terhadap pemeliharaan hewan ternak berkaki empat.

Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat bertujuan untuk :

a.mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah;
b.mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; dan
c.memberikan kepastian hukum untuk berusaha dibidang peternakan.

BAB II

PEMELIHARAAN

Pasal 4

(1)Setiap peternak harus mengurus, menjaga atau memelihara Hewan Ternak agar tidak mengganggu kepentingan umum, tanaman dan pekarangan orang lain.
(2)Hewan Ternak berkaki empat diamankan dalam kandang atau diikat.

Pasal 5

(1)Setiap peternak yang melakukan kegiatan penggembalaan hewan ternak berkaki empat wajib dijaga oleh pemilik atau penggembalanya.
(2)Tempat kegiatan penggembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lahan milik pribadi atau milik orang lain yang telah memperoleh izin.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

(1)Setiap orang yang melakukan kegiatan pemeliharaan Ternak Berkaki Empat wajib:
1. a.memelihara Ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran;
2. b.menjaga dan mengawasi pada saat digembalakan;
3. c.memelihara kesehatan ternak dan melakukan pencegahan terhadap penyakit yang mungkin timbul; dan
4. d.melakukan pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis untuk usaha pertanian.
(2)Setiap peternak wajib menyediakan kandang dan penangkaran yang jauh dari:
1. a.pemukiman penduduk;
2. b.rumah ibadah;
3. c.sungai/sumber air yang berada di wilayah Kabupaten;
4. d.pasar; dan
5. e.tempat keramaian lainnya.
(3)Dalam hal kandang Ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7

Setiap pemilik Ternak dilarang:

a.melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi, dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
b.melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi wisata, lapangan olahraga, dan tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
c.melepas/menggembalakan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan, dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan;
d.menggunakan Hewan Ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai Hewan tunggangan, penghela, dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 (satu koma lima) tahun atau Hewan Ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan ke atas;
e.memotong Hewan Ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten; dan
f.melakukan pemotongan Hewan Ternak skala besar di luar Rumah Potong Hewan (RPH) kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan peternakan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 9

(1)Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), peyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini diakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.
(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran dibidang pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat;
2. b.melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. c.menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pelanggaran dibidang pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
8. h.mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. i.membuat dan menandatangani berita acara; dan
10. j.mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1)Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…