DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah mengatur perubahan beberapa ketentuan mengenai definisi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Petugas Registrasi, kewenangan bupati dalam urusan administrasi kependudukan, kewajiban dinas kependudukan dan catatan sipil, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, data kependudukan, KTP-el, kutipan akta pencatatan sipil, pendanaan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 SALINAN 2 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 );
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 17) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 23 dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4.Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5.Instansi Vertikal adalah Perangkat dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai lingkungan di wilayah yang bersangkutan.
6.Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
7.Camat adalah camat dilinkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8.Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9.Kepala Desa adalah Kepela Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah RT dan RW di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
11.Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, Informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
12.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilny untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13.Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
14.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. 4
15.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16.Penduduk adalah WNI dan orang Aisng yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesusi dengan Peraturan Perundang- undangan yamg berlaku.
17.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
18.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data keseluruhan (agregat) yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21.Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23.Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi CIP yang merupakan Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.
24.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
25.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat Daerah yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26.Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kamatian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan staus kewarganegaraan.
27.Izin Tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan Kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
29.Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
30.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa / kelurahan.
31.Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KUA kecamatan adalah satuan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.
32.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selajutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
33.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan bencana sosial.
2.Ketentuan Pasal 4 huruf g diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang di lakukan oleh Bupati dengan Kewenangan meliputi :

a.Koordinasi Penyelenggaran Administrasi Kependudukan;
b.Pembentukan Instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.Pengaturan Teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan;
d.Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Admnistrasi Kependudukan;
f.Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas Pembantuan;
g.Penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
h.Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 6
1. 3.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
1. a.mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. b.memberikan Pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil;
5. e.menjamin Kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting; dan
6. f.melakukan Verifikasi dan Validasi data dan Informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk nyang beragama islam, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan kantor Kementrian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama Baturaja.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sabagai agama berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatus dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
(2)Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 7

5.Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
2. b.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
3. c.tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
4. d.di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
5. e.Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
6. f.anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 hari (enam puluh ) hari sejak tanggal kelahiran, pecatatan dan penertiban akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
(2)Dihapus

7.Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 8
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan olhe pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
(5)Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

8.Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

9.Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1)Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.
(3)Berdasarkan laporan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengesahan anak.

10.Ketentuan Pasal 55 ayat (2) ditambah 4 (empat ) huruf yakni huruf bb, huruf cc dan huruf dd, dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk. 9
(2)Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : aa tanggal pertama huruf a s/d z
1. a.Nomor kk;
2. b.NIK;
3. c.Nama lengkap;
4. d.Jenis kelamin;
5. e.Tempat lahir;
6. f.Tanggal / bulan / tahun lahir;
7. g.Golongan darah;
8. h.Agama / keperayaan;
9. i.Status perkawinan;
10. j.Status hubungan dalam keluarga;
11. k.Cacat fisik dan / atau mental;
12. l.Pendidikan terakhir;
13. m.Jenis pean;
14. n.NIK ibu kandung;
15. o.Nama ibu kandung;
16. p.NIK ayah;
17. q.Nama ayah;
18. r.Alamat sebelumnya;
19. s.Alamat sekarang;
20. t.Kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir;
21. u.Nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
22. v.Kepemilikan akta perkawinan / buku nikah;
23. w.Nomor akta perkawinan / buku nikah;
24. x.Tanggal perkawinan;
25. y.Kepemilikan akta perceraian;
26. z.Nomor akta perceraian / surat cerai ; aa. Tanggal perceraian; bb.Sidik Jari; cc. Iris Mata; dd.Tanda Tangan; dan ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
(3)Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk kemanfaatan:
1. a.Pelayanan Publik
2. b.Perencanaan pembangunan
3. c.Alokasi Anggaran
4. d.Pembangunan Demokrasi, dan
5. e.Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal. 10
  1. 11.Ketentuan pasal 62 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) di ubah dan ayat (2) di hapus, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…