DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Ringkasan

Dalam PERDA ini diatur mengenai Jenis, Bentuk Dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan; Penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; Pengesahan, Penomoran,Pengundangan, Dan Autentifikasi; Evaluasi Dan Klarifikasi Perda; Penyebarluasan; dan Partisipasi Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6.Sekretaris DPRD yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Persetujuan bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
9.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
10.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Selatan bersama Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
11.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
12.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
13.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 3
14.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
17.Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
19.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
20.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21.Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
22.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
23.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perkada dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
24.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
25.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pasal 2

(1)Pedoman penyusunan Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan. 4
(2)Tujuan penyusunan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pedoman penyusunan Produk Hukum Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

Pasal 3

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

BAB II

… Pasal … ……………………………………………………………………………………… BAB … (danseterusnya) Pasal ...

Pasal 4

Produk Hukum Daerah bersifat :

a.Pengaturan; dan
b.Penetapan.

Pasal 5

(1)Jenis Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk:
1. a.Perda;
2. b.Perbup;
3. c.PB KDH; dan
4. d.Peraturan DPRD
(2)Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berbentuk:
1. a.Keputusan Bupati;
2. b.Keputusan DPRD;
3. c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
4. d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

(1)Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. 5
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 8

(1)Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2)Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Perda dengan judul Rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang- undangan lainnya.
(3)Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(4)Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten.

Pasal 9

(1)Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan; atau
3. c.kebutuhan dalam pengaturan.
(4)Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekda. 6

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah kabupaten kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…