DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KEPADA BANK SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.
9.Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung Cabang Muaradua.
10.Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penambahan penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkembangkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dianggarkan dalam APBD.
(2)Sumber dana penyertaan modal daerah bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2021.
(3)Penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel bersifat permanen.
(4)Penyertaan modal kepada Bank Sumsel Babel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Akumulasi penyertaan modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Besaran Penambahan penyertaan modal yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. b.APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. c.APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
4. d.APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. e.APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Sumsel Babel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Bank Sumsel Babel berhak mendapat dukungan berupa modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
(2)Bank Sumsel Babel berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan.
(3)Bank Sumsel Babel berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten dan menyetorkannya pada kas daerah.
(4)Bank Sumsel Babel berkewajiban memberikan sebagian Dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah harus disampaikan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muaradua kepada Bupati dan DPRD secara periodik.
(2)Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Kabupaten atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Sumsel Babel.

Pasal 8

Bilamana Bank Sumsel Babel tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 9

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat berupa :

a.Peringatan tertulis;
b.Penangguhan pencairan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945