DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan antara lain prinsip dan sasaran penetapan tarif, biaya penyelenggaraan, nama, objek dan subjek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), struktur dan besarnya tarif retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian objek dan tarif retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
b.Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
c.Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
d.Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2018 Nomor 1); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.
(3)Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.Ketentuan Bagian Keempat, Paragraf 1 Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

3.Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2)Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
1. a.pembangunan baru;
2. b.Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk: 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung; 2) perubahan lapis Bangunan Gedung; 3) perubahan luas Bangunan Gedung; 4) perubahan tampak Bangunan Gedung; 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat; 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

4.Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF dari Pemerintah Kabupaten.

5.Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1)Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  1. 6.Ketentuan Paragraf 3, Pasal 94 diubah, sehingga Paragraf 3 Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Bangunan Gedung.
(2)Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg.
(3)Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus If x ∑ (bp x Ip) x Fm.
(4)Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima porsen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak.

7.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(2)Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: : V x I x Ibg x HSpbg.
(3)Untuk prasarana bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima prosen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak.
(4)Pembangunan menara telekomunikasi seluler, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima prosen) dari biaya pelaksanaan sesuai rencana anggaran biaya atau kontrak.

8.Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95A

Struktur dan contoh perhitungan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 8 Juni 2022 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto POPO ALI MARTOPO Diundangkan di Muaradua pada tanggal 8 Juni 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto H. ROMZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (3-47/2022) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Lampiran ini berisi: Penjelasan yang mendasari dalam menetapkan struktur retribusi, tabel indeks yang dipakai dalam menghitung besaran tarif retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung serta contoh aplikasi penghitungan retribusi. A. Struktur dan besaran Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan:
1.Nilai Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan Luas Total Lantai, Indeks Lokalitas, Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
2.Indeks Lokalitas sebagaimana dimaksud pada point (1) merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan, dengan nilai sebesar: 0,5%
3.Standart Harga Satuan Tertinggi (SHST) dipersamakan dengan Harga Satuan Bagunan Gedung Negara (HSBGN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
4.Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Keputusan Bupati.
5.Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada point (1) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
6.Untuk Bangunan Gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya, Retribusi dihitung sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima porsen) dari biaya pelaksanaan sesuai nilai Rencana Anggaran Biaya atau Kontrak. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung LLt : Luas Total Lantai SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5% It : Indeks Terintegrasi Ibg : Indeks BG Terbangun LLi : Luas Lantai ke-i LBi : Luas Basemen ke-i If : Indeks Fungsi bp : Bobot Parameter Ip : Indeks Parameter Fm : Faktor Kepemilikan Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg LLt : ∑ (LLi + LBi) It : If x ∑ (bp x Ip) x Fm Besarnya Retribusi Bangunan Gedung adalah dihitung berdasarkan rumus Luas Total Lantai x (Indeks Lokalitas x Standar Harga Satuan Tertinggi) x Indeks Terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun Koefisien Ketinggian BG = LLi : Luas Lantai ke- i KL : Koefisien Jumlah Lantai LBi : Luas Koefisien Baseman ke-i KBi : Koefisien Jumlah Lapis Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung Keterangan: V : Volume I : Indeks prasarana Bangunan Gedung Ibg : Indeks BG Terbangun HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung B. Komponen Indeks Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung:

a.Fungsi Bangunan No Fungsi Bangunan Indeks Fungsi 1 Usaha 0,7 2 Usaha (UMKM-Prototipe) 0,5 3 Hunian
a.˂ 100 m2 dan ˂ 2 lantai
b.˃ 100 m2 dan ˃ 2 lantai 0,15 0,17 4 Keagamaan 0 5 Fungsi Khusus 1 6 Sosial Budaya 0,3 7 Ganda/Campuran
a.Luas ˂ 500 m2 dan ˂ 2 lantai
b.Luas ˃ 500 m2 dan ˃ 2 lantai 0,6 0,8
b.Klasifikasi Bangunan Gedung No Klasifikasi Bangunan Bobot Parameter Indeks Parameter 1 Kompleksitas
a.Sederhana
b.Tidak Sederhana 0,3 1 2 2 Permanensi
a.Non Permanen
b.Permanen 0,2 1 2 3 Ketinggian 0,5 Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai 4 Faktor Kepemilikan
a.Negara
b.Perorangan/Badan Usaha 0 1 (∑ (LLi x KL) + ∑ (LBi x KBi)) (∑ LLi + ∑LBi) Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg
c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun No Jenis Bangunan Indeks Bangunan Terbangun 1 Bangunan Gedung Baru 1 2 Rehabilitasi/Renovasi BG
a.Sedang
b.Berat 0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325 3 Pelestarian/Pemugaran
a.Pratama
b.Madya
c.Utama 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150
d.Koefisien Jumlah Lantai No Jumlah Lantai Koefisien Jumlah Lantai 1 Basemen 3 lapis 1,393 2 Basemen 2 lapis 1,299 3 Basemen 1 lapis 1,197 4 1 1 5 2 1,090 6 3 1,120 7 4 1,135 8 5 1,162 9 6 1,197 10 7 1,236 11 8 1,265
e.Indeks Prasarana Bangunan Gedung No JENIS PRASARANA BANGUNAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSBpbg) INDEKS PRASARANA BANGUNAN PEMBANGUNAN BARU RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG 1 2 3 4 5 6 7
1. 1.Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman Pagar Rp......./m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Tanggul/retaining wall Rp......./m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Turap batas kaveling/persil Rp......./m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
2. 2.Konstruksi penanda masuk lokasi Gapura Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Gerbang Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
3. 3.Konstruksi perkerasan Jalan Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Lapangan Upacara Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Lapangan Olah Raga terbuka Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
4. 4.Konstruksi perkerasan aspal, beton Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
5. 5.Konstruksi perkerasan grassblock Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 6. Konstruksi penghubung Jembatan Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Box culvert Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
6. 7.Konstuksi Penghubung {jembatan antar gedung) Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
7. 8.Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
8. 9.Konstruksi penghubung (jumbatan bawah tanah/underpass Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
9. 10.Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah Kolam renang Rp......./m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
10. 11.Konstuksi Septic tank, sumur resapan Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
11. 12.Konstuks menara Menara reservoir Rp......./5m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Cerobong Rp......./5m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
12. 13.Konstuksi menara air Rp......./5m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
13. 14.Konstruksi monumen Tugu Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Patung Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Di dalam persil Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Di luar persil Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
14. 15.Konstruksi instalasi/gardu listrik Instalasi listrik Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (luas max. 10 m 2 . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp....../m 2 ) Instalasi telepon/komunikasi Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (luas max. 10 m 2 . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp....../m 2 ) Instalasi pengolahan Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (luas max. 10 m 2 . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp....../m 2 ) 16 Konstruksi reklame/papan nama Billboard papan iklan Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembuk pagar) Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
15. 17.Pondasi mesin (diluar bangunan) Rp......./Unit mesin 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
16. 18.Konstruksi Menara televisi Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 (luas max. 100 m 2 . apabila ada penambahan ketinggiannya, dihitung kelipatannya)
17. 19.Konstruksi antena radio Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25 - 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 51 - 75 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 76 - 100 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 101 - 125 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 126 - 150 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian diatas 150 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 2). Sistem guy wire/ bentang kawat Ketinggian 0 - 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 51 - 75 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian 76 - 100 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Ketinggian diatas 100 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
18. 20.Konstruksi antena Menara bersama (tower telekomunikasi) a. Ketinggian ˂ 25 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
b.Ketinggian 25 - 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
c.Ketinggian ˃ 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 Menara mandiri
a.Ketinggian ˂ 25 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
b.Ketinggian 25 - 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
c.Ketinggian ˃ 50 m Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
1. 21.Tangki tanam bahan bakar Rp......./Unit 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
2. 22.pekerjaan drainase (dalam persil) 1). Saluran Rp......./m 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 2). Kolam tampung Rp......./m 2 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225
3. 23.Konstruksi penyimpanan/ silo Rp......./m 3 1,00 0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 C. Contoh Aplikasi Perhitungan Retribusi:
4. 1.Rumah Tinggal baru tipe 36 Data Bangunan Fungsi : Hunian Luas Lantai (Llt) : 36 m 2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Muaradua Kepemilikan : Perorangan SHST BG Sederhana : Rp. 4.790.000,- (misal) Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 % Funsi Hunian Rumah Tinggal Indeks Fungsi 0.3 x 1.00 = 0.3 Kompleksitas : Sederhana 0.20 x 2.00 = 0.40 Permanensi : Permanen 0.15 0.50 x 1.00 = 0.50 Ketinggian : 1 Lantai ∑ (bp x Ip) 1.2 Kepemilikan : Perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST*) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 36 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 0.18 x 1 : Rp 155,196.00
5. 2.Bangunan Masjid baru Data Bangunan Fungsi : Keagamaan Luas Lantai (Llt) : 225 m 2 Ketinggian : 1 lantai Lokasi : Kota Muaradua Kepemilikan : Perorangan SHST BG Sederhana : Rp. 4.790.000,- (misal) Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 % Fungsi Keagamaan Masjid Indeks Fungsi 0.3 x 2.00 = 0.6 Kompleksitas : tidak Sederhana 0.20 x 2.00 = 0.40 Permanensi : Permanen 0.0 0.50 x 1.00 = 0.50 Ketinggian : 1 Lantai ∑ (bp x Ip) 1.5 Kepemilikan : Perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1.5 x 1 = 0 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 225 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 0 x 1 : Rp 0,-
6. 3.Gedung Restoran baru Data Bangunan Fungsi : Usaha Luas Lantai (Llt) : 150 m 2 Ketinggian : 3 lantai Lokasi : Kota Muaradua Kepemilikan : Perorangan SHST BG Sederhana : Rp. 4.790.000,- (misal) Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5 % Masjid Indeks Fungsi 0.3 x 2.00 = 0.6 Kompleksitas : tidak Sederhana 0.20 x 2.00 = 0.40 Permanensi : Permanen 0.7 0.50 x 1.120 = 0.56 Ketinggian : 3 Lantai ∑ (bp x Ip) 1.56 Kepemilikan : Perorangan Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092 Cara Perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun : 150 x (0,5% x Rp 4.790.000,-) x 1.092 x 1 : Rp 3,923,010.00
7. 4.Pagar Rumah baru Data Prasarana Panjang : 60 m Lokasi : Kota Muaradua Kepemilikan : Perorangan Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.500/m (misal) Prasarana Indeks Prasarana (baru) : 1 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1 Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indek BG terbangun : 60 x 5.500 x 1 x 1 : Rp 330,000.00
8. 5.Kolam Renang Baru Data Prasarana Panjang kolam : 20,5 m Lebar kolam : 9 m Lokasi : Kota Muaradua Kepemilikan : Perorangan Harga Satuan Retribusi : Rp. 8.000/m (misal) Prasarana Indeks Prasarana (baru) : 1 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1 Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indek BG terbangun : 184,5 x 8.000 x 1 x 1 : Rp 1,476,000.00 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, dto POPO ALI MARTOPO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…