DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Ringkasan

Dalam peraturan ini diautr mengenai :Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN Dan BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikan dengan persetujuan oleh gubernur berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
(3)Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.kondisi kemampuan keuangan daerah;
2. b.nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
3. c.indeks kemahalan.
  1. 2.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 ditambah 1 (Satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah provinsi atau di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
(2)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

6.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat.
(2)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
(3)Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.dialog interaktif;
4. d.sarasehan;
5. e.workshop; dan
6. f.kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
  1. 8.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. b.meningkatkan partispasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
3. c.meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkaitan dengan kegiatan :
1. a.pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
3. c.pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(3)Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
(4)Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembayaran honorarium;
2. b.pembayaran transport kegiatan;
3. c.akomodasi dan konsumsi; dan
4. d.pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berkaitan dengan :
1. a.administrasi umum;
2. b.berlangganan dan jasa;
3. c.pemeliharaan data dan arsip; dan
4. d.pemeliharaan peralatan kantor.
(2)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
1. a.keperluan alat tulis kantor;
2. b.rapat internal sekretariat;
3. c.perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
4. d.transpot untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
5. e.pengadaan barang inventaris, antara lain berupa furniture, komputer, mesin fotocopi;
6. f.sewa kantor; dan
7. g.honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
(3)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
1. a.telepon, internet dan listrik;
2. b.air minum sekretariat;
3. c.jasa pos dan giro;
4. d.surat menyurat; atau
5. e.media cetak dan elektronik.
(4)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
1. a.penyimpanan data elektronik; dan/atau
2. b.penyimpanan data manual.
(5)Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu :
1. a.pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
2. b.pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
  1. 10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Partai Politik penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
(2)Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

11.Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…