DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6.Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 4
10.Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi :
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. 5
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD. 6
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diatur dalam Peraturan Bupati.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Perbup.

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga. 7
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan SosialKesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…