DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan anggaran APBD TA 2017 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan APBD TA 2017 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara rinci diuraikan dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 1 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2 0 1 7 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
c.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 1 7 sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 8 5 1 ) ;
1. 2.Undang . . . 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 3 8 ) ;
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6 1 4 ) ; 12.Peraturan . . . 3 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2 0 1 6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 4 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1 Tahun 2 0 1 6 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 ; 1 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2 0 1 7 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2 0 1 7 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2 0 1 6 Nomor 7); 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 1 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2 0 1 7 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHON ANGGARAN 2 0 1 7 . BAB!. . . 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1 . Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 3 . Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 4 . Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 9 . Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Ka bu paten Ogan Komering Ulu Timur. 1 0 . Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 1 1. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 1 2 . Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 1 3 . SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
1.Pendapatan

a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang)
c.Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. l .572.522.225.041,00 Rp. 98.746.592.047,00 Rp. 1. 6 7 1. 2 6 8 . 8 1 7 .088,00 2.Belanja . . . 5 R p . 1 . 5 7 2 . 8 1 9 .4 4 7 . 6 2 l ,00 Rp. 98.093.993.083,00 R p . 1 . 6 7 0 . 9 1 3 .4 4 0 . 704,00 Rp. 355.376.384,00
1. 2.Belanja
a.Semula
b.Bertambah/ (Berkurang)
c.Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 2 . 8 4 1. 722.580,00 (652.598.963,77) 2 . 1 8 9 . 1 2 3 . 6 1 6 , 2 3
b.Pengeluaran - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 2.544.500.000,00 0,23 2.544.500.000,23
1. 4.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. (355.376.384,00) 0,00 Pasal 3 73.655.580.600,00
2. 64.785.580.600,00 8.870.000.000,00 Rp. Rp. Rp. 1 . Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1) terdiri dari :
a.Pendapatan Asli Daerah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 3 4 8 . 3 6 0 . 2 0 1. 1 7 7 , 0 0 Rp. 96.065.157.854,00 Rp. 444.425.359.031,00
b.Dana Perimbangan - Semula R p . 1. 1 59 . 3 7 6 .4 4 3. 2 6 4 , 0 0 - Bertambah/(Berkurang) Rp. (6.188.565.807,00) - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahanRp. l. 1 5 3 . 1 8 7 . 8 7 7 .4 5 7 , 0 0
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 9 2 8 .4 0 1. 7 6 1. 3 1 2 , 0 0 Rp. 2 1. 8 1 3 . 1 8 9 .4 6 3 , 0 0 Rp. 950.214.950.775,00
1. 2.Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
a.Belanja Tidak Langsung - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan b.Belanja . . . 6
b.Belanja Langsung - Semula Rp. 644.417.686.309,00 - Bertambah/(Berkurang) RD.76.280.803.620, - Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 720.698.489.929,00 Pasal 4 19.021.390.000,00 2.200.000.000,00 2 1 . 2 2 1 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0Rp. Rp. Rp. 1 . Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1) pada huruf (a) terdiri dari :
a.Pendapatan pajak daerah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Pendapatan pajak daerah setelah perubahan
b.Hasil Retribusi daerah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Hasil retribusi daerah setelah perubahan Rp. Rp. Rp. 8.264.190.600,00 1 . 750.000.000,00 1 0 . 0 1 4 . 1 9 0 . 6 0 0 , 0 0
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Semula Rp. 1.250.000.000,00 - Bertambah/(Berkurang) RD.420.000.000,OO - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 1.670.000.000,00 yang dipisahkan setelah perubahan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. Rp. Rp. 36.250.000.000,00 4.500.000.000,00
1. 40.750.000.000,00 153.136.649.264,00 507.398.193,00 153.644.047.457,00 Rp. Rp. Rp. 2 . Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) pada huruf (b) terdiri dari:
a.Bagi basil pajak & Bukan Pajak - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Bagi basil pajak & Bukan Pajak setelah perubahan
b.Dana Alokasi Umum - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
c.Dana Alokasi Khusus - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 762.354.117.0 00,00 [6.696.055.000,00] 755.658.062.000,00 243.885.677 .000,00 91.000,00 243.885. 768.000,00 7 3.Lain-lain . . .
1. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1 ) pada huruf (c) terdiri dari :
a.Pendapatan hibah - Semula Rp. 0,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp.83.858.000.000, - Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 83.858.000.000,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - Semula Rp. 1 0 3 . 1 2 4 . 5 4 6 . 1 7 7 , 0 0 - Bertambah/(Berkurang) Rp.12.207.157.854, - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 1 1 5 . 3 3 1. 7 0 4 . 0 3 1 , 0 0 dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
c.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus - Semula - Bertam bah/ (Ber kurang) - Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. Rp Rp.
1. 7.500. 000. 000, 00 0,00 7.500.000.000,00
d.Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - Semula Rp. 4.000.000.000,00 - Bertambah/(Berkurang) p.O,OO - Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Rp. 4.000.000.000,00 Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan
e.Dana Desa - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp. 233.735.655.000,00 Rp. 0,00 Rp. 233. 735.655.000,00
1. 4.Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :
a.Belanja Pegawai - Semula Rp. 6 1 1. 0 8 1. 2 1 6 . 3 1 2 , 0 0 - Bertambah/(Berkurang) Rp.(6.1+2.174.387, - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 605.939.041.925,00
b.Belanja subsidi - Semula Rp. 1.200.000.000,00 - Bertambah/(Berkurang) p.O,OO - Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 1.200.000.000,00
c.Belanja hibah - Semula Rp. 23.762.610.000,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp.1.399.263.250,0 - Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 2 5 . 1 6 1. 8 7 3 . 2 5 0 , 0 0
d.Belanja Bantuan Sosial - Semula Rp. 980.000.000,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp.1.721.855.000,0 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.701.855.000,00 setelah perubahan e.Belanja . . . 8
e.Belanja bantuan keuangankepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Semula Rp. 290.377 .935.000,00 - Bertambah/(Berkurang) RD.23.834.245.600, - Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Rp. 3 1 4 . 2 1 2 . 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan
f.Belanja tidak terduga - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. Rp. Rp. 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 19.240.057.920,00 1 0 . 983.467 .000,00 8.256.590.920,00 Rp. Rp. Rp.
1. 5.Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari :
a.Belanja pegawai - Semula - Bertambah/(Berkurang) - Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan
b.Belanja barang/ jasa - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja barang/ jasa setelah perubahan
c.Belanja modal - Semula - Bertambah/ (Berkurang) - Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 3 1 2 . 3 5 1. 5 4 4 . 5 6 1 , 0 0 RD. 77.566.048939,00 Rp. 3 8 9 . 9 1 7 . 5 9 3 . 5 0 0 , 0 0 Rp. 3 2 1 . 0 8 2 . 6 7 4 . 748,00 RD. (9.541.836.239,00) Rp. 3 1 1 . 5 4 0 . 8 3 8 . 5 0 9 , 0 0
1. 6.Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :
a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - Semula Rp. 2.841.722.580,00 - Bertambah/(Berkurang) Rp. (652.598.963,77) - Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 2 . 1 8 9 . 1 2 3 . 6 1 6 , 2 3 tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
1. 7.Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :
a.Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah - Semula Rp. 2.544.500.000,00 - Bertambah/(Berkurang) RD.O,28 - Jumlah Penyertaan modal (Investasi) Rp. 2.544.500.000,23 Pemerintah Daerah setelah perubahan Pasal 6 . . . 9 Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. 1.Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2 . Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. 3 . Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 4 . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
2. 5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. 6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
4. 7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah. 8 . Lampiran 9 . Lampiran 1 0 . Lampiran 1 1. Lampiran 1 2 . Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal. IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. XII Daftar Cadangan Daerah. 1 3 . Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

( 1 ) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 , Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 1 0

Pasal 8

Bupati Ogan Komering Ulu Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 1 7 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2 0 1 7. KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Diundangkan di Martapura pada tanggal / Oller 2 0 1 7 SEKRETARIS DAE H KABUPATEN Ditetapkan di Martapura pada tanggal 13, Ober BUPATI OGAN 2 0 1 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2 0 1 7 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINS! SUMATERA SELATAN : ( 4 / O K U T / 2 0 1 7 )

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006