DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pesantren; Fungsi Pesantren; Perencanaan; Dukungan dan Fasilitasi; Partisipasi Masyarakat; Kerjasama; Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membentuk karakter/ watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik, meningkatkan keimanan dan ketakwnan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.bahwa Pondok Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam atau kekhasan Pondok Pesantren;
c.bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempunyai kewenangan terkait Pesantren yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, guna memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasiiitasi Penyelenggaraan Pesantren;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4.Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat.
5.Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/ atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmalan lil'alamin yang tercerrnin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
7.Kiai, Tuan Guru, Syekh, Buya, Nyai atan sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/ atau pengasuh Pesantren.
8.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan islam di pesantren.
9.Dirasah Islamiah adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10.Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal pendidikan Pesantren.
11.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem pertjaminan mutu pendidikan Pesantren. 12.Dukungan dan Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.penyelenggaraan pesantren;
b.fungsi pesantren;
c.perencanaan;
d.dukungan dan fasilitasi;
e.pembinaan dan pemberdayaan;
f.partisipasi masyarakat;
g.kerja sama; dan
h.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/ atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.Pondok atau asrama;
4. d.Masjid atau musala; dan
5. e.Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; dan/ atau
3. c.pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 6

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/ atan
3. c.memiliki kompetensi ilmu Agama Islam.
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/ atan
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

a.Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
b.Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren,

Pasal 8

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudahan, kenyainanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

(1)Masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019