DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 3 diubah; 2. Ketentuan Pasal 10 diubah; 3. Ketentuan Pasal 12 diubah; 4. Ketentuan Pasal 24 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten d i Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan d i Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG R E T R I B U S I IZIN GANGGUAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1.Penjelasan Pasal 3 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan penerbitan izin gangguan meliputi:

a.Penerbitan izin baru;
b.Balik nama izin; dan/atau
c.Perubahan izin.
1. 2.Ketentuan Pasal 10 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.U n t u k tempat usaha ditetapkan sebesar Rp 1.500,00 per m?.
2. b.U n t u k mesin/peralatan ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 per PK.
(2)U n t u k balik nama izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 10% dari tarif retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)U n t u k perubahan izin, tarif retribusi ditetapkan sebesar 5 0 % dari tarif retribusi izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Masa Retribusi adalah jangka w a k t u yang lamanya sama dengan masa laku izin gangguan.
(2)Retribusi terutang dalam masa retribusi teijadi pada saat penerbitan Izin Gangguan atau pada saat diterbitkan SKRD.

4.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Peraturan Daerah i n i mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Pasal I I Peraturan Daerah i n i mulai herlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal 23 - 01 - 2 0 1 5 BUPATI PACITAN Cap.ttd INDARTATO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 23 Januari 2015 S E K R E T A R I S DAERAH KABUPATEN PACITAN Drs.SUKO WIYONO.MM Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGUAN I. UMUM Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi d i Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan secara cepat, tepat, dan m u r a h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang herlaku. Pemberian pelayanan izin gangguan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan u n t u k pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan u m u m dan menjaga kelestarian lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan d i Daerah, masa herlaku izin gangguan adalah selama kegiatan uasaha berjalan dan tidak terjadi perubahan. Dalam rangka memberikan kepastian h u k u m kepada pengusaha terkait retribusi izin gangguan, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. II PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup Jelas Angka 2

Pasal 10

Cukup Jelas Angka 3

Pasal 12

Cukup Jelas Angka 4

Pasal 24

Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…