DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: a. Tarif 0,055% (nol koma nol lima lima persen) untuk NJOP kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah). b. Tarif 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) untuk NJOP Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). c. Tarif 0,200% (nol koma dua nol nol persen) untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih. Perubahan pasal 14 tentang wewenang dan pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, dan h u r u f b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Ungkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang H u k u m Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan U m u m dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan U m u m dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
6.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7.Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan U m u m dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/MK.7/2010 tentang Badan atau Lembaga Intemasional yang tidak dikenakan Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) d i Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8B);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diubah sebagai b e r i k u t : 1, Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga Pasal 1 bexbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, fifma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pajak b u m i dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas b u m i dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan u n t u k kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8.B u m i adalah permukaan b u m i yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
9.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10.Nilai J u a l Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi j u a l beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi j u a l beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
12.Pajak yang terhutang adalah pajak yang h a m s dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajeik, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang- undangan perpajakan daerah.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang temtang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak u n t u k melaporkan data subjek dan objek Pajak B u m i dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan perpajakan daerah.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan u n t u k memberitahukan besamya PBB-P2 yang temtang kepada Wajib Pajak.
16.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah b u k t i pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang d i t u n j u k oleh Bupati.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya j u m l a h pokok pajak yang teutang.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan j u m l a h kelebihan pembayam pajak karena j u m l a h kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang temtang atau sehamsnya tidak temtang.
19.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat u n t u k melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif bempa bunga dan/atau denda.
20.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 2 1 . Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23.Pemeriksaan d i bidang perpajakan daerah adalah serangakaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau b u k t i yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau u n t u k tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24.Penyidikan tindak pidana d i bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u n t u k mencari serta mengumpulkan b u k t i yang dengan b u k t i i t u membuat terang tindak pidana d i bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25.Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada Objek Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: P a s a l 7 Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a.Tarif 0,055% (nol koma nol lima lima persen) u n t u k NJOP kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah).
b.Tarif 0,085% (nol koma nol delapan lima persen) u n t u k NJOP Rp 500.000.000,00 (lima ratus j u t a rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
c.Tarif 0,200% (nol koma dua nol nol persen) u n t u k NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bupati mempunyai kewenangan pemungutan PBB-P2 yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, dan pelaporan serta pengawasan dan penyetoran serta penagihan dengan surat paksa.
(2)Pelaksanaan pemvingutan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(3)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(4)Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SPPT/SKPD. Pasal I I Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkein d i Pacitan Pada tanggal 30 - 1 - 2019 BUPATI PACITAN INDARTATO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 3 0 - 1 - 2019 Drs. SUKO WIYONO, MM. Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 9 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9-1/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN L UMUM bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak, perlu adanya penyesuaian tarif Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan mempertimbangkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan perubahan utamanya terkait skema tariff PBB-P2, oleh karena i t u l s i i perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak B u m i dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. I L PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas Pasal I I Cukup jelas

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…