DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Nomenklatur Perangkat Daerah, tipe Perangkat Daerah dan nomenklatur jabatan yang ada saat ini tetap dipergunakan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugas fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. c. Pengelolaan anggaran Perangkat Daerah yang ada tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikannya penganggaran dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah sesuai nomenklatur Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- . Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 197);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan D i Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai b e r i k u t :
1.Ketentuan Pasal 2 h u r u f b, h u r u f d angka 3), angka 10), angka 20) , h u r u f e angka 3), angka 5) diubah dan setelah angka 5 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah i n i dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, Tipe B;
b.Sekretariat DPRD, Tipe A;
c.Inspektorat Daerah, Tipe A;
d.Dinas Daerah, yang terdiri dari: 1) Dinas Pendidikan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang pendidikan; dan b) bidang kebudayaan. 2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Pariwisata; dan b) bidang Kepemudaan dan Olahraga. 3) Dinas Kesehatan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 4) Dinas Sosial, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan b) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyaraikat dan Desa; 8) Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban U m u m serta Perlindungan Masyarakat, yang terdiri dari: a) Sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan b) Sub bidang kebakaran. 9) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Penanaman Modal; dan b) bidang Energi Sumber Daya Mineral. 10) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; b) bidang Tenaga Kerja; dan c) bidang Transmigrasi. 11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Perindustrian; dan b) bidang Perdagangan. 12) Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Komunikasi dan Informatika; b) bidang Statistik; dan c) bidang Persandian. 13) Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang; 14) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan: a) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan b) bidang Pertanahan. 15) Dinas Perhubungan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 16) Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup 17) Dinas Pangan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 18) Dinas Perikanan, Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; 19) Dinas Pertanian, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan; a) bidang Perpustakaan; dan b) bidang Kearsipan. . Badan Daerah, terdiri d a r i : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan; 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; 4) Badan Pendapatan Daerah, Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, bidang Pendapatan; 5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan, terdiri dari:
a.Kecamatan Donorojo dengan Tipe A;
b.Kecamatan Punung dengan Tipe A;
c.Kecamatan Pringkuku dengan Tipe A;
d.Kecamatan Pacitan dengan Tipe A;
e.Kecamatan Kebonagung dengan Tipe A;
f.Kecamatan Arjosari dengan Tipe A;
g.Kecamatan Tegalombo dengan Tipe A; h . Kecamatan Nawangan dengan Tipe A; i . Kecamatan Bandar dengan Tipe A; j . Kecamatan Tulakan dengan Tipe A;
k.Kecamatan Ngadirojo dengan Tipe A; dan
1. 1.Kecamatan Sudimoro dengan Tipe A. ^ 2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah i n i , maka:

a.Nomenklatur Perangkat Daerah, tipe Perangkat Daerah dan nomenklatur jabatan yang ada saat i n i tetap dipergunakan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
b.Pejabat yang ada saat i n i tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugas fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
c.Pengelolaan anggaran Perangkat Daerah yang ada tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikannya penganggaran dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah sesuai nomenklatur Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. ^ 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i n i , maka:

a.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 26);
b.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 27); dan
c.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2007 Nomor 29). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
1. 4.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah i n i mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 5) masih tetap berlaku sepanjang ketentuan yang mengatur Rumah Sakit U m u m Daerah sampai dengan ditetapkannya pengaturan RSUD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Ditetapkandi PACITAN Pada tanggal 12 - 2 - 2020 BUPATI PACITAN INDARTATO Diundangkan dl Pacitan Pada tanggal 12 - 2 - 2020 S E K R B T A R I S DAERAH Dr.Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670716199202 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 33-1/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 1 TAHUN 2 0 2 0 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN I. UMUM Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintaha, maka perlu penyesuaian nama-nama Perangkat daerah d i Kabupaten Pacitan; Sehubungan dengan h a l tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…