DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lmgkungan Propmsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), 3 Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemenntah Pusat dengan Pemermtah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 8 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 9 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450), 10 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemenntahan Daerah (Benta Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114), 11 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 13 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926), 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8), 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 7), D engan P ersetu ju an B ersam a DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : M en etap k an : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2 0 2 2 . P asal 1

(1)Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat a Laporan Realisasi Anggaran, b Neraca, c Laporan Arus Kas, d Catatan atas Laporan Keuangan, e Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, f Laporan Operasional, dan g Laporan Perubahan Ekuitas
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampin dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah P asal 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai benkut a Pendapatan Rp 1 656 079 170 756,69 b Belanja dan Transfer Rp 1 662 255 332 563,37 Defisit Rp (6 176 161 806,68) c Pembiayaan Penerimaan Rp 181 403 446 519,17 Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 181 403 446 519,17 d Sisa Lebih Pembiayaan Rp 175 227 284 712,49 Anggaran P a sa l 3 Uraian Laporan Reahsasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut ( 1) ( 2 ) ( 3 ) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (27 628 809 612,69) dengan rmcian sebagai benkut a Anggaran pendapatan setelah perubahan b Realisasi Selisih Lebih Selisih anggaran dengan reahsasi Rp 1 628 450 361 144,00 Rp 1 656 079 170 756,69 Rp (27 628 809 612,69) belanja dan transfer sejumlah Rp (147 600 055 099,63) dengan rmcian sebagai berikut Rp 1 809 855 387 663,00a Anggaran belanja setelah perubahan b Realisasi Rp Selisih Kurang Rp Selisih anggaran dengan realisasi Rp (175 228 864 712,32) dengan rmcian sebagai berikut a Surplus / defisit setelah Rp (181 405 026 519,00) perubahan b Reahsasi Rp (6 176 161 806,68) Selisih Lebih Rp (175 228 864 712,32) 1 662 255 332 563,37 147 600 055 099,63 surplus/defisit sejumlah ( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan Rp (1 579 999,83) dengan nncian sebagai benkut pembiayaan sejumlah a Anggaran penenmaan Rp 181 405 026 519,00 pembiayaan setelah perubahan b Realisasi Rp 181 403 446 519,17 Selisih Kurang Rp 1 579 999,83 ( 5) Sehsih anggaran dengan realisasi pengeluaran Rp (0,00) dengan nncian sebagai benkut pembiayaan sejumlah a Anggaran pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan setelah perubahan b Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (1 579 999,83) dengan nncian sebagai benkut a Anggaran pembiayaan netto Rp 181 405 026 519,00 setelah perubahan b Realisasi Rp 181 403 446 519,17 Selisih Kurang Rp 1 579 999,83 P asal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai benkut a Jumlah Aset Rp 2 123 848 401 860,38 b Jumlah Kewajiban Rp 6 450 070 451,35 c Jumlah Ekuitas Rp 2 117 398 331 409,03 P a s a l5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai benkut a Saldo awal kas daerah per 1 Januan tahun 2022 Rp 181 401 426 519,17 b Arus kas dan aktivitas operasi Rp 230 231 154 208,25 c Arus kas dan aktivitas mvestasi Rp (236 407 316 014,93) d Arus kas dan aktivitas pendanaan Rp 2 020 000,00 e Arus kas dan aktivitas transitons Rp 0 00 f Saldo akhir Kas per 31 Desember Rp 175 227 284 712,49 Tahun 2022 P asal 6 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2022 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi S1 LPA/S1KPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan penode sebelumnya pos-pos benkut a Saldo anggaran lebih awal Rp 181 401 426 519,17 b Penggunaan saldo anggaran lebih Rp (181 401 426 519,17) c Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan Rp 175 227 284 712,49 d Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00 e Lam-lain Rp 0 00 f Saldo anggaran lebih akhir Rp 175 227 284 712,49 P asal 8 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2022 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu penode pelaporan Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai benkut a Pendapatan-LO dan kegiatan operasional, Rp 1 533 936 991 170,97 b Beban dan kegiatan operasional Rp 1 486 406 707 306,66 c Surplus/defisit dan Kegiatan Non Operasional, bila ada Rp (1 821 708 463,84) d Pos luar biasa Rp (5 658 667 829,06) e Surplus / defisit-LO Rp 40 049 907 571,41 P asal 9 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi mengenai kekayaan bersih Pemenntah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemermtah Daerah, laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos a Ekuitas awal b Surplus/defisit-LO pada penode bersangkutan c Koreksi-koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lam berasal dan darnpak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar d Ekuitas akhir Rp 2 207 162 083 953,35 Rp 40 049 907 571,41 Rp (129 813 660 115,73) Rp 2 117 398 331 409,03

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggung]awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah mi terdin dan a Lampiran I Lampiran I 1 Laporan Realisasi Anggaran, Rmgkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemenntahan Daerah dan Lampiran I 2 Orgamsasi, Rmgkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok dan Jems Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, Lampiran I 3 Rmgkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Orgamsasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jems Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Lampiran I 4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemenntahan Daerah, Orgamsasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, b Lampiran II c Lampiran III d Lampiran IV e Lampiran V f Lampiran VI g Lampiran VII h Lampiran VIII i Lampiran IX Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ] Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, k Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemenntah Daerah, 1 Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, m Lampiran XIII n Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekeijaan, o Lampiran XV p Lampiran XVI q Lampiran XVII r Lampiran XVIII s Lampiran XIX Daftar Rekapitulasi Aset Lamnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran t Lampiran XX Benkutnya, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, Lampiran XX 1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Lampiran XX 2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rmcian lebih lanjut dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 P asal 12 Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 7 - 8 - 2023 BUPATI PACITAN ttd INDRATA NUR BAYUAJI D iu n d an gk an d i P a cita n Pada ta n g g a l 7 - 8 - 2 0 2 3 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN ttd HERU WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 3 NOMOR 0 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 3 -1 /2 0 2 3 Salman sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ISRANTO, S Sos, M Si Pembina Tingkat I NIP 19690303 198903 1 006

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…