DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pacitan

regulasi_utama

Ringkasan

penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin merupakan kelompok rentan sosial, termasuk dalam menghadapi permasalahan hukum sehingga perlu mendapatkan bantuan hukum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran , Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili atau bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk di Daerah.
8.Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan di Daerah;
b.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Umum Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantu an hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.menjalankan kuasa;
2. b.mendampingi;
3. c.mewakili;
4. d.membela; dan/atau
5. e.melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PENYELBN GGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bupati berwenang dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
2. b.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.
(3)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.

Pasal 6

(1)Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan fasilitasi anggaran bantuan hukum kepada Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan permohonan fasilitasi anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemberi Bantu an Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
b.mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 8

Dalam memberikan bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
b.melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
d.menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
e.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
f.memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik; dan
g.dalam menjalankan tugas bersikap independen.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan hukum hingga perkara hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
c.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik; dan
f.mencabut surat kuasanya dengan sepengetahuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menandatangani Surat Kuasa Khusus;
c.menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
d.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 11

(1)Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum;
2. b.uraian singkat tentang permasalahan hukum yang dimohonkan;
3. c.data yang berkenaan dengan perkara;
4. d.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
5. e.surat kuasa dari Pemohon Bantuan Hukum jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasa.
(3)Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan.
(4)Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituliskan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan tanda tangan/cap jempol Pemohon Bantuan Hukum.
(5)Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 12

(1)Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan bantuan hukum diterima.
(2)Dalam hal permohonan bantuan hukum telah dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban menerima atau menolak secara tertulis kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) keija terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(3)Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima atau menolak permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah surat jawaban disampaikan kepada Pemohon Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Penerima Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(5)Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…