DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 10 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK; b. pelaksanaan pendidikan Pancasila dan PWK; c. pusat pendidikan Pancasila dan PWK; d. peran serta masyarakat; e. pembinaan dan pengawasan; f. kerjasama dan nota kesepakatan sinergi; dan g. pendanaan. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk pengembangan dan pemantapan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menyelenggarakan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN DAN BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Daerah.
5.Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Nilai-Nilai Pancasila adalah suatu sistem nilai yang bulat dan utuh yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan.
7.Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses menghidupkan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
8.Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
9.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia ten tang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beijenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13.Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan beijenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
15.Organisasi Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17.Lembaga Nirlaba Lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Pasal 2

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bemegara.

Pasal 3

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK bertujuan untuk:

a.menjadikan sumber daya manusia yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme;
b.memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan dan fasilitasi dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;
c.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
d.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bemegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
e.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kineija demokrasi Daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
f.mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
g.memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
h.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
i.membangun jaringan keijasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, regional, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK;
b.pelaksanaan pendidikan Pancasila dan PWK;
c.pusat pendidikan Pancasila dan PWK;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.kerjasama dan nota kesepakatan sinergi; dan
g.pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN REVITALISASI DAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN PWK

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK.
(2)Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh:
1. a.penyelenggara negara dan pemerintahan di tingkat Daerah;
2. b.organisasi politik;
3. c.organisasi kemasyarakatan;
4. d.lembaga nirlaba lainnya;
5. e.lembaga pendidikan; dan
6. f.secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, tokoh agama/adat/budaya dan penyelenggara negara dan pemerintahan ditingkat Daerah.
(2)Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
1. a.pendidikan formal mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, pendidikan informal dan non formal;
2. b.diskusi, dialog interaktif, sarasehan, halaqoh/orientasi, workshop, seminar dan lokakaxya;
3. c.pelatihan;
4. d.simulasi;
5. e.penataran;
6. f.olahraga, seni dan budaya;
7. g.lomba, kompetisi dan festival;
8. h.penulisan buku, artikel, atau cerita; dan/atau
9. i.pembuatan atau penayangan film.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan pendekatan:
1. a.edukatif;
2. b.praktis/tindak nyata; dan
3. c.ketauladanan.
(2)Pendekatan edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui proses belajar mengajar, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
(3)Pendekatan praktis/tindak nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui kegiatan nyata di lapangan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
(4)Pendekatan ketauladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menggugah kesadaran warga masyarakat melalui suri tauladan, sehingga dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila.

Pasal 8

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

a.organisasi politik;
b.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
c.pegawai negeri sipil;
d.guru/pendidik; dan
e.tokoh agama/masyarakat/adat/budaya.

Pasal 9

(1)PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
1. a.pembangunan karakter bangsa;
2. b.pelibatan keijasama multipihak;
3. c.keterbukaan;
4. d.kreativitas;
5. e.integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan;
6. f.penggalian dan penggunaan muatan lokal; dan
7. g.kearifan lokal.
(2)Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme.
(3)Untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap pukul 10.00 WIB Pemerintah Daerah mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di semua instansi milik Pemerintah Daerah dan swasta.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Materi PWK meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. e.muatan lokal.
(2)Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi;
1. a.Pancasila:
  1. 1.perspektif historis; a) sidang BPUPKI; b) perumusan Pancasila; dan c) hari lahir Pancasila.
  2. 2.makna dan fungsi Pancasila: a) Pancasila sebagai dasar negara; b) Pancasila sebagai ideologi; c) Pancasila sebagai falsafah; d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan f) wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
  3. 3.landasan teoritis sila demi sila Pancasila; dan
  4. 4.aktualisasi Pancasila.
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  1. 1.perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
  2. 2.paham konstitusionalisme dan negara hukum;
  3. 3.pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. 4.tema-tema pokok dalam batang tubuh;
  5. 5.amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  6. 6.aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. c.Bhinneka Tunggal Ika:
  1. 1.perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
  2. 2.makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
  3. 3.perkembangan ke-Bhinnekaan;
  4. 4.landasan teoritis; dan
  5. 5.aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.
4. d.Negara Kesatuan Republik Indonesia:
  1. 1.perspektif historis;
  2. 2.makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geostrategis dan geopolitis;
  3. 3.landasan teoritis; dan
  4. 4.mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. e.Muatan lokal:
  1. 1.nilai-nilai budaya Daerah; dan
  2. 2.lagu-lagu nasional dan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PWK

Pasal 11

Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan PWK diselenggarakan melalui:

a.pendidikan formal;
b.pendidikan nonformal; dan
c.pendidikan informal.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012