DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Operasional memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas memuat informasi mengenai kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);
14.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas;
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan;
5. e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
6. f.Laporan Operasional; dan
7. g.Laporan Perubahan Ekuitas.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kineija dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp 1.709.217.290.187,05
b.Belanja Daerah Rp 1.770.419.987.585,24 c. Defisit Pembiayaan Daerah Rp (61.202.697.398,19) Penerimaan Pembiayaan Rp 177.711.543.499,95 Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 177.711.543.499,95
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 116.508.846.101,76 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp8.223.180.037,05 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaranpendapatan setelah Rp 1.700.994.110.150,00 perubahan
2. b.Realisasi Rp 1.709.217.290.187,05 Selisih Lebih Rp 8.223.180.037,05
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp( 105.801.407.276,76) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja setelah Rp 1.876.221.394.862,00 perubahan
2. b.Realisasi Rp Selisih Kurang Rp 1.770.419.987.585,24 (105.801.407.276,76)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rpl 14.024.587.313,81 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Defisit setelah perubahan Rp (175.227.284.712,00)
2. b.Realisasi Rp (61.202.697.398,19) Selisih Lebih Rp 114.024.587.313,81
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.484.258.787,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran penerimaan Rp 175.227.284.712,00 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 177.711.543.499,95 Selisih Lebih Rp 2.484.258.787,95
(5)Selisih anggaran dengan realisasi jpengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (0,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 2.484.258.787,95 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan netto Rp 175.227.284.712,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 177.711.543.499,95 Selisih Lebih Rp 2.484.258.787,95

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp 2.132.991.873.380,44
b.Jumlah Kewajiban Rp 9.527.340.346,03
c.Jumlah Ekuitas Rp 2.123.464.533.034,41 Pasal 5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a.Saldo awal kas daerah per 1 Januari Tahun 2023 Rp 175.227.284.712,49
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 182.837.573.526,37
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp (244.040.270.924,56)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 2.484.258.787,46
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0.00
f.Saldo akhir Kas per 31 Desember Rp 116.508.846.101,76 Tahun 2023

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Tahun Anggaran 2023 memuat informasi mengenai penggunaan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun beijalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a.Saldo anggaran lebih awal Rp 175.227.284.712,49
b.Penggunaan saldo anggaran lebih Rp (175.227.284.712,49)
c.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun beijalan Rp 116.508.846.101,76
d.Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp 0,00
e.Lain-lain Rp 0.00
f.Saldo anggaran lebih akhir Rp 116.508.846.101,76

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2023 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO dari operasional; kegiatan Rp 1.568.076.075.829,97
b.Beban dari kegiatan operasional Rp 1.584.135.441.719,59
c.Surplus/defisit dari Kegiatan Non Rp (5.257.052.658,72) Operasional
d.Pos luar biasa Rp (6.201.454.690,68)
e.Defisit-LO Pasal 9 Rp (27.517.873.239,02) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi mengenai kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah, laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
a.Ekuitas awal Rp 2.117.398.331.409,03
b.Defisit-LO pada bersangkutan periode Rp (27.517.873.239,02)
c.Koreksi-koreksi yang langsung Rp 33.584.074.864,40 menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
d.Ekuitas akhir Rp 2.123.464.533.034,41

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX t Lampiran XX Lampiran XX. 1 Lampiran XX.2 : Laporan Realisasi Anggaran; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; : Laporan Operasional; : Laporan Perubahan Ekuitas; : Neraca; : Laporan Arus Kas; : Catatan atas Laporan Keuangan; : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekeijaan; : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; : Daftar Dana Cadangan Daerah; : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 18 - 7 - 2024 SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN, ttd HERU WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 98-2/2024 Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 18 - 7 - 2024 BUPATI PACITAN, ttd INDRATA NUR BAYUAJI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…