DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penanggulangan HIV dan AIDS . Pengaturan meliputi antara lain: Ketentuan umum; asas dan tujuan; pencegahan dan penanggulangan; komisi penanggulangan AID; peran serta masyarakat; pembiayaan dan insentif; pembinaan, koordinasi, pengawasan dan perlindungan petugas kesehatan; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana

Isi peraturan

Pasal 1

D a l a m Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah d i lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Human Immunodefedency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan t u b u h manusia.
6.Acquires Immuno Defedency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang ditimbulkan karena turunnya kekebalan tubxoh yang disebabkan virus HIV.
7.Pencegahan HIV dan AIDS adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS d i masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
8.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan u n t u k menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
9.Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Pacitan.
10.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah tennfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala m a u p i m yang sudah ada gejala.
11.Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman keqa, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
12.Anak dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ADHA adalah anak yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala m a u p u n yang sudah ada gejala.
13.Voluntary Concelling and Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
14.Care, Support and Tlneatmenf yang selanjutnya disebut GST adalah perawatan, dukungan dan pengobatan u n t u k ODHA.
15.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.
16.Kelompok Dukungan Sebaya yang selanjutnya disingkat KDS adalah lembaga yang dibentuk u n t u k memberikan informasi, dukungan, dan pemberdayaan kepada ODHA, ADHA, dan OHIDHA dengan tujuan u n t u k meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup.
17.Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA baik dari keluarga, dan masyarakat u n t u k meningkatkan kualitas hidup.
18.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
19.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 1997 tentang Psikotropika d a n Undang-Undang Nomor 35 T a h u n 2009 tentang Narkotika.
20.Injection Drug User yang selanjutnya disebut IDU adalah pengguna narkoba suntik atau disebut Penasun. 2 1 . Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk usaha yang berbadan h u k u m atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan h u k u m , baik milik swasta m a u p u n m i l i k negara yang mempekerjakan p e k e i j a / b u r u h dengan membayar u p a h ; dan
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekeqakan orang lain dengan membayar upah.
1. 22.Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan u n t u k melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, p e r u b a h a n p e r i l a k u d a n d u k u n g a n emosi pada konseling/klien.
2. 23.Tes HIV atas Inisiatif Pembeii Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang u n t u k kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
3. 24.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
4. 25.Konseling adalah komunikasi informasi i m t u k membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat u n t u k dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
5. 26.Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keagamaan dan dinamika d i antara an^ota-anggotanya.
6. 27.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupim tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, s u k u , ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar daJam kehidupan baik individual m a u p u n kolektif dalam bidang politik, ekonomi, h u k u m , sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. 28.PrqfUaksis adalah obat-obatan yang diberikan u n t u k mencegah dan mengobati infeksi opportunistik yang m u n c u l pada diri ODHA.
8. 29.Promosi adalah upaya i m t u k meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, u n t u k dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan d i d u k u n g oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. BABH AZAS DAN TUJUAN P a s a l 2 Azas penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesetaraan gender;
d.kemitraan; dan
e.keselarasan.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS d i masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS;
b.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
c.menurunkan h i n ^ a meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
d.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
e.meningkatkan kualitas hidup ODHA; dan
f.mengurangi dampsik sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat BAB I I I PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS meliputi;

a.penyelenggara;
b.promosi;
c.pencegahan;
d.Tes HIV, rahasia, dan konseling;
e.Pengobatan, Perawatan dan Dukungan; dan
f.rehabilitasi.

Pasal 5

(1)Pencegahan dan p e n a n ^ u l a n g a n HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan swasta.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung-jawab:
1. a.melakukan penyelenggaraaan berbagai upaya pengendalian dan penan^ulangan HIV dan AIDS;
2. b.menyelenggarakan penetapan situasi epidemik HIV tingkat kabupaten;
3. c.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan; dan
4. d.menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(4)Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya pencegsihan dan penan^;ulangan HIV dan AIDS dalam bentuk:
1. a.pendanaan;
2. b.teknis;
3. c.medis; dan
4. d.non medis.
(5)Lembaga swasta m a u p u n negeri yang menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS wajib memberikan laporan kepada Dinas yang menangani kesehatan.

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan, populasi risiko tinggi dan masyarakat berisiko. P a s a l T Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender dan perlindxmgan anak.

Pasal 8

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi u t a m a membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 9

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan u n t u k memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 10

(1)Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yedtu:
1. a.komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
2. b.peningkatan perubahan perilaku sehat dan r e l i ^ u s ; dan
3. c.peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
4. d.Pendidikan dan penyuluhan khusus bagi masyarakat yang berpotensi tertular virus HIV dan AIDS.
(2)Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta swasta secara terpadu dan berkesinambungan, dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pasal 11

(1)Ke^atan promosi pada masyarakat yang rawan/berpotensi tertular virus HIV dan AIDS dilaksanakan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya yang terkait.
(2)Kegiatan promosi d i lembaga pendidikan u n t u k anak didik oleh masyarakat dan instansi terkait berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang mengurusi bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Ormas Keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
(3)U n t u k mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat d i kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memasukkan k u r i k u l u m yang terkait dengan kegiatan promosi.
(4)Lembaga lain yang fungsi dan kedudukannya d i bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yaitu:

a.sesuai dengan yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategi KPA;
b.memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/norma kemasyarakatan d i daerah;
c.memperkokoh ketahanan dan kesejahteragm keluarga;
d.meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawah;
e.menghormati harkat dan martabat ODHA m a u p u n ADHA dan keluarganya; dan
f.mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 13

Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi meliputi antara lain:

a.tidak melakukan hubimgan seksual bagi yang belum menikah;
b.hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
c.menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
d.transfusi darah, persalinan dan transplantasi organ t u b u h harus melalui standar operasional prosedur;
e.setiap penanggung jawab usaha dan jasa yang diduga berpotensi i m t u k teqadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib: 1) memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik; dan 2) memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
f.berkomitmen u n t u k menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang; dan
g.memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana u n t u k menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 14

Upaya mencegah teqadinya dampak b u r u k b a ^ IDU dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

a.program konseling perubahan perilaku;
b.layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
c.perilaku serta dukungan psikososial;
d.pemusnahan peralatan suntik bekas;
e.pelayanan kesehatan dasar; dan
f.program layanan alat s i m t i k steril dengan konseling perubahan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…