DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang Lingkup Peraturan Daerab ini meliputi: a. keanggotaan; b. kelembagaan; c. fungsi dan tugas; d. hak, kewajiban dan kewenangan; e. peraturan tata tertib; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang BadEin Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-daerab Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tabun 1950 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telab diubab dengan Undang- Undang Nomor 2 Tabun 1965 tentang Perubaban Atas Undang-undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerab-daerab Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434) 1
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban (Lembaran Negaira Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakbir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2015 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tabun 2015 tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tabun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

X PENDANAAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab i n i , yang dimaksud dengan :

1.Daerab adalab Daerab Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerab adalab Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalab Bupati Pacitan.
4.Camat adalab pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintaban d i wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintaban dari Bupati u n t u k menangani sebagian urusan otonomi daerab, dan menyelenggarakan tugas u m u m Pemerintaban.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang u n t u k mengatur dan mengurus urusan pemerintaban, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, bak asal-usul dan/atau bak tradisional yang diakui dan dibormati dalam sistem Pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada d i Kabupaten Pacitan.
6.Pemerintaban Desa adalab penyelenggaraan urusan pemerintaban dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintaban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalab Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintaban Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalab lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintaban yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalab musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleb Badan Permusyawaratan Desa u n t u k menyepakati bal yang bersifat strategis.
10.Kepala Desa adalab Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban u n t u k menyelenggarakan rumab tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerab.
11.Dusun adalab bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintaban desa.
12.Tokob masyarakat adalab pemuka agama, perempuan, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal d i desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan.
13.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalab proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintaban Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalab laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tabun anggaran.
15.Panitia adalab Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerab i n i u n t u k memberikan kepastian b u k u m mengenai BPD sebagai lembaga d i Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintaban Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerab i n i u n t u k :

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintaban Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintaban yang baik d i Desa. P a s a l 4 Ruang Lingkup Peraturan Daerab i n i meliputi:
a.keanggotaan;
b.kelembagaan;
c.fungsi dan tugas;
d.hak, kewajiban dan kewenangan;
e.peraturan tata tertib;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB III

KEANGGOTA BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses:
1. a.pemilihan secara langsung; atau
2. b.musyawarah perwakilan.
(2)Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebib lanjut dengan Peraturan Desa.
(3)J u m l a h anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan j u m l a h gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)J u m l a h anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan j u m l a h penduduk Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.desa dengan j u m l a h penduduk sampai dengan 2500 jiwa, j u m l a h anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang anggota;
2. b.desa dengan j u m l a h penduduk lebib dari 2501 j i w a sampai dengan 4000 jiwa, j u m l a h anggota BPD sebanyak 7 (tujub) orang anggota; dan
3. c.desa dengan j u m l a h penduduk lebib dari 4000 Jiwa, j u m l a h anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD adalab:

a.bertakwa kepada Tuban Yang Maba Esa;
b.memegang tegub dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945, serta mempertabankan dan memelibara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bbinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendab 20 (dua puluh) t a b u n pada saat pendaftaran atau sudab/pemab menikab;
d.berpendidikan paling rendab tamat Sekolab Menengab Pertama (SMP) atau sederajat;
e.b u k a n sebagai Perangkat Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilib secara demokratis; dan
b.bertempat tinggal d i wilayab pemilihan. P a s a l 7 Pengisian anggota BPD, dilakukan m e l a l u i :
a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayab; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 b u r u f a dilakukan u n t u k memilib calon anggota BPD wakil wilayab pemilihan dalam Desa.
(2)Unsur wakil wilayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab masyarakat Desa dari wilayab pemilihan dalam Desa.
(3)Wilayab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab lingkup wilayab Dusun yang telab ditetapkan memiliki wakil dengan j u m l a h tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)J u m l a h anggota BPD dari masing-masing wilayab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan j u m l a h penduduk.
(5)Wilayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayab Dusun dengan memperhatikan j u m l a h penduduk.
(6)Penentuan wilayab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Desa.
(7)Ketentuan lebib lanjut mengenai mekanisme pemilihan calon anggota BPD dari u n s u r wakil wilayab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 b u r u f b dilakukan u n t u k memilib 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampiian dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Ketentuan lebib lanjut mengenai mekanisme pemilihan unsur perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)J u m l a b Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalab sebagai berikut:
1. a.Dalam bal j u m l a b anggota BPD yang akan dipilib sebanyak 9 (sembilan) orang, Panitia berjumlab 11 (sebelas) orang yang terdiri atas u n s u r Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, u n s u r lembaga kemasyarakatan tingkat Desa sebanyak 1 (satu) orang, dan tokob masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
2. b.Dalam bal j u m l a b anggota BPD yang akan dipilib sebanyak 7 (tujub) orang, Panitia berjumlab 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, u n s u r lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang, dan tokob masyarakat sebanyak 6 (enam) orang; dan
3. c.Dalam bal j u m l a b anggota BPD yang akan dipilib sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlab 7 (tujub) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak 2 (dua) orang, u n s u r lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak 1 (satu) orang, dan tokob masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
(3)Tokob masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b u r u f a, b u r u f b, dan b u r u f c merupakan wakil dari wilayab pemilihan.

Pasal 11

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD oleb panitia.
(3)Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara pembentukan dan tugas Panitia serta mekanisme penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Dalam bal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleb u n s u r masyarakat yang mempunyai bak pilib.
(2)Dalam bal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD dipilib dalam proses musyawarah perwakilan oleb u n s u r wakil masyarakat yang mempunyai bak pilib.
(3)Calon anggota BPD yang dipilib paling sedikit berjumlab 2 (dua) kali j u m l a b kuota anggota BPD dalam wilayab pemilihan.
(4)Galon anggota BPD terpilih adalab calon £inggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 13

(1)Dalam h a l mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), calon anggota BPD dipilib dalam proses musyawarah perwakilan oleb unsur wakil masyarakat yang mempunyai bak pilib
(2)Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleb unsur masyarakat pada wilayab pemilihan yang terdiri dari:
1. a.lembaga kemasyarakatan tingkat Dusun; dan
2. b.tokob masyarakat.
(3)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
(4)Calon anggota BPD terpilih adalab calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah mufakat.
(5)Ketentuan lebib lanjut mengenai musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…