DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pacitan

regulasi_utama

Ringkasan

penyelenggaraan desa wisata

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;

b.menetapkan Desa Wisata;
c.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
d.memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata Desa;
e.memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Desa;
f.menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
g.memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata Desa;
h.mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata; dan
i.mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Desa Wisata.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 42

(1)Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada pengelola Desa Wisata terbaik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 43

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
(2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 44

(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pengembangan daya tarik wisata di kawasan Desa Wisata;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
4. d.bidang promosi Desa Wisata.

Pasal 45

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 47

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah.
(2)Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat menggunakan teknologi informasi.

BAB XI

PBMBINAAN DAN PBNGAWASAN

Pasal 48

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait urusan Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sedangkan dalam hal pariwisata menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan Desa Wisata;
2. b.pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
3. c.pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kepada pengelola Desa Wisata; dan
4. d.keija sama dengan pemangku kepentingan oleh Desa Wisata.
(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
2. b.fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
3. c.fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata;
4. d.fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
5. e.fasilitasi program promosi dan pemasaran pariwisata Desa Wisata; dan
6. f.monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 49

Pembiayaanpenyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1)Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
4. d.penghentian sementara kegiatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 51

Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilaksanakannya evaluasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata Daerah;

b.menetapkan Desa Wisata;
c.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
d.memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk pariwisata Desa;
e.memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Desa;
f.menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan;
g.memelihara dan melestarikan daya tarik Wisata Desa;
h.mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata; dan
i.mengevaluasi pelaksanaan pengembangan Desa Wisata.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 42

(1)Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada pengelola Desa Wisata terbaik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 43

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan Desa Wisata.
(2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan Desa Wisata.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB IX

KOORDINASI

Pasal 44

(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pengembangan daya tarik wisata di kawasan Desa Wisata;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
4. d.bidang promosi Desa Wisata.

Pasal 45

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 47

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata Daerah.
(2)Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi Pariwisata Daerah.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat menggunakan teknologi informasi.

BAB XI

PBMBINAAN DAN PBNGAWASAN

Pasal 48

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
(3)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait urusan Pemerintahan Desa menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sedangkan dalam hal pariwisata menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
(4)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan Desa Wisata;
2. b.pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
3. c.pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kepada pengelola Desa Wisata; dan
4. d.keija sama dengan pemangku kepentingan oleh Desa Wisata.
(5)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
2. b.fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
3. c.fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata;
4. d.fasilitasi program peningkatan daya tarik wisata;
5. e.fasilitasi program promosi dan pemasaran pariwisata Desa Wisata; dan
6. f.monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 49

Pembiayaanpenyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

(1)Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
4. d.penghentian sementara kegiatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 51

Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilaksanakannya evaluasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.