DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang memuat beberapa perubahan ketentuan sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 1 angka 4 diubah dan setelah nomor 20 ditambah nomor urut baru yaitu nomor urut 20a, 20b, 20c, dan 20d; 2. Ketentuan pasal 3 ayat (2) diubah; 3. Di antara pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 3a; 4. Ketentuan pasal 10 diubah; 5. Ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 6. Di antara pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 22a; 7. Ketentuan pada halaman Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap obyek dan tarif Retiibusi seita sebagai pelaksanaan ketentuan

Mengingat

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembai"an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
12.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
13.Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN : Menetapkan, : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG R E T R I B U S I PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan setelah nomor 20 ditambah nomor urut baru yaitu nomor urut 20a, 20b, 20c dan 20d sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas yang membidangi Perhubungan di Kabupaten Pacitan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, nerkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali j a l a n kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11.Kendaraan Bermotor U m u m adalah setiap Kendaraan yang digunakan u n t u k angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan u n t u k mengangkut barang yang dirancang u n t u k ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14.mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan u n t u k mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang u n t u k ditarik oleh kendaraan bermotor.
16.Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk u n t u k Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk u n t u k Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dancrane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat;
1. 19.J u m l a h berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
2. 20.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pnbadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah. 20a. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 20b. Uji berkala adalah pengujian kendaraan berharga yang dilakukan secara berkala terhadap setiap mobil penumpang u m u m , mobil bus, mobil barang, kereta gandingan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. 20c. Kartu Uji Berkala adalah tanda b u k t i uji lulus berkala berupa kartu u j i tanda b u k t i lulus u j i (smart card) atau bentuk lain yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil u j i dan masa berlalou hasil uji. 20d. B u k t i Lulus Uji Berkala adalah tanda b u k t i lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu u j i tanda b u k t i lulus uji atau bentuk lain yang menyetakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan tekins dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan berm.otor yang memiliki wewenang u n t u k mengesahkan b u k t i lulus u j i berkala kendaraan bermotor.
3. 21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah b u k t i pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
4. 22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya j u m l a h pokok retribusi yang terutang.
5. 23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan j u m l a h kelebihan pembayaran retribusi karena j u m l a h kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
6. 24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat u n t u k melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
7. 25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau b u k t i yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuem lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
8. 26.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u n t u k mencari serta mengumpulkan b u k t i yang dengan b u k t i i t u membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
9. 27.Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n t u k melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: P a s a l 3

(1)Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian layak jalan dan pemberian tanda lulus uji.
(2)Kendaraan bermotor wajib u j i meliputi: a Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) 3.500 kg atau kurang;
1. b.Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sampai dengan 7.000 kg;
2. c.Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 7.000 kg; dan
3. d.Kereta gandengan dan kereta tempelan. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3a
(1)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji (smart card) dan tanda uji.
(2)Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah u n t u k menutup sebagian biaya penyediaan jasa.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara:
1. a.pembayaran tunai; atau
2. b.pembayaran non tunai.
(2)Pembayaran Pengujian Kendaraan Bermotor bertempat di tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau tempat lain yang ditunjuk.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. Diatara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22a
(1)Apabila b u k t i tanda lulus u j i hilang/rusak, maka wajib retribusi dikenai denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat wajib retribusi mengajukan u j i berkala perpanjangan.

7.Ketentuan Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 30 - 7 - 2021 INDRATA NUR BAYUAJI Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 30 - 7 - 2021 S E K R E T A R I S DAERAH H E R U WIWOHO SP LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR 94-5/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1.UMUM Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha menganut prinsip komersial, sedangkan berdasarkan kondisi sekarang yang ada di Kabupaten Pacitan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pacitan. Bahwa sehubungan guna kelancaran dan tertib administrasi pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan.

n.PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2 0 1 0 TENTANG R E T R I B U S I PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR S T R U K T U R DAN T A R I F R E T R I B U S PENGUJIAN KENDARAAN B E R M O T O R No J e n i s Retribusi Tarif Retribusi (Rp) No J e n i s Retribusi Uji Berkala Pertama Kali Uji Berkala Perpanjangan 1 2 3 4 1 Kendaraan dengan JBB 3.500 kg atau kurang Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 2 Kendaraan dengan JBB > 3.500 kg s/d 7.000 kg Rp 110.000,00 Rp 110.000,00 3 Kendaraan dengan JBB > 7.000 k g Rp 125.000,00 Rp 125.000,00 4 Kendaraan gandengan atau kereta tempelan Rp 135.000,00 Rp 135.000,00 INDRATA NUR BAYUAJI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 10

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010