Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas yang membidangi Perhubungan di Kabupaten Pacitan.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, nerkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali j a l a n kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11.Kendaraan Bermotor U m u m adalah setiap Kendaraan yang digunakan u n t u k angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
13.Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan u n t u k mengangkut barang yang dirancang u n t u k ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14.mobil barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
15.Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan u n t u k mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang u n t u k ditarik oleh kendaraan bermotor.
16.Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk u n t u k Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17.Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk u n t u k Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18.Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
a.Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
b.Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dancrane; serta
d.Kendaraan khusus penyandang cacat;
19.J u m l a h berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pnbadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah.
20a. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 20b. Uji berkala adalah pengujian kendaraan berharga yang dilakukan secara berkala terhadap setiap mobil penumpang u m u m , mobil bus, mobil barang, kereta gandingan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. 20c. Kartu Uji Berkala adalah tanda b u k t i uji lulus berkala berupa kartu u j i tanda b u k t i lulus u j i (smart card) atau bentuk lain yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil u j i dan masa berlalou hasil uji. 20d. B u k t i Lulus Uji Berkala adalah tanda b u k t i lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu u j i tanda b u k t i lulus uji atau bentuk lain yang menyetakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan tekins dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan berm.otor yang memiliki wewenang u n t u k mengesahkan b u k t i lulus u j i berkala kendaraan bermotor.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah b u k t i pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya j u m l a h pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan j u m l a h kelebihan pembayaran retribusi karena j u m l a h kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat u n t u k melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau b u k t i yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan u n t u k menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuem lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik u n t u k mencari serta mengumpulkan b u k t i yang dengan b u k t i i t u membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27.Penguji kendaraan bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n t u k melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: P a s a l 3
(1)Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian layak jalan dan pemberian tanda lulus uji.
(2)Kendaraan bermotor wajib u j i meliputi:
a Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) 3.500 kg atau kurang;
b.Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 kg sampai dengan 7.000 kg;
c.Kendaraan bermotor dengan j u m l a h berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 7.000 kg; dan
d.Kereta gandengan dan kereta tempelan.
Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3a
(1)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berkala dalam bentuk kartu uji (smart card) dan tanda uji.
(2)Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.
Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: