mengatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan yang memuat nama dan tempat kedudukan, kerjasama dan pembentukan anak perusahaan, kegiatan usaha, modal, organ perusahaan, penggunaan laba, pembubaran dan likuidasi.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Mmum Kabupaten Pacitan, Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Djawa Timur (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tmgkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lmgkungan Propmsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lmgkungan Provmsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Comd-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmomsasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736), 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), 9 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), 10 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 11 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186), 12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), 13 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisans dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), 14 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan 2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Daerah Kabupaten Pacitan 3 Bupati adalah Bupati Pacitan 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dismgkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Daerah 5 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tmgkat II Pacitan yang selanjutnya dismgkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Pacitan Daerah Tmgkat II 6 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dismgkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah 7 Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya dismgkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham 8 Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah 9 Bupati yang mewakili Pemenntah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas 10 Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan membenkan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda 11 Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 12 Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Kabupaten Pacitan 13 Air Mmum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan 14 Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya dismgkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air mmum 15 Modal Dasar adalah modal Perumda Air Mmum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 16 Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang disetor kepada Perumda Air Mmum 17 Laba Bersih adalah keuntungan tahun beijalan setelah dikurangi pajak 18 Cadangan adalah bagian dan laba bersih yang digunakan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian dan/atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditetapkan oleh Direksi 19 Tantiem adalah bagian dan laba bersih yang dibenkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Mmum 20 Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan penode akuntansi yang berlaku 21 Rencana Bisnis adalah nncian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun 22 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesmambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentmgan 23 Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lam janji atau pemyataan Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM 24 Pembmaan adalah kegiatan untuk membenkan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsmya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik
Ruang lmgkup Peraturan Daerah mi terdm atas a nama dan tempat kedudukan, b kerja sama dan pembentukan anak perusahaan, c kegiatan usaha, d modal, e organ perusahaan, f penggunaan laba, dan g pembubaran dan likuidasi
BAB II
BAB IV
Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Air Mmum melakukan kegiatan usaha mengelola dan mendistnbusikan air mmum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur sesuai ketentuan
BAB V
BAB VI
Membuka PDF…