DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 57 Tahun 2017

Nomor: 57
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pacitan

regulasi_utama

Ringkasan

ketentuan umum, pelaksanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu adanya Pedoman U m u m Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik d i Kabupaten Pacitan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pen5aisunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten • Pacitan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 T a h i m 2017 tentang Pedoman Penjoisunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanein Publik. MEMUTUSKAN: Menetopkan : PERATURAN BOTATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PACITAN.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan kemajuan teknologi dan t u n t u t a n masyarakat dalam hal pelayanan, maka u n i t penyelenggara pelayanan publik d i t u n t u t i m t u k memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati i n i , yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2.Bupati adalah Bupati Pacitan.
3.Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.
4.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pemerintah Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
5.Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).
7.Unit pelayanan publik adalah u n i t kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
8.Unsur survei kepuasan masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat;
9.Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap tiga bulan (triwulan) atau enam bulan (semester) atau minimal satu tahun sekali.
10.Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang secara h u k u m berkedudukan d i Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga penelitian yang ada d i universitas/perguruan tinggi.
11.Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
12.Penerima layanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
13.Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.
14.Unsur pelayanan adalah aspek atau faktor yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat u n t u k mengetahui kinerja u n i t pelayanan.
15.Responden adalah penerima layanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada d i lokasi pelayanan, atau yang pemah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.
16.Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
(2)Survei dilakukan u n t u k memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pasal 3

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap u n i t penyelenggaraan pelayansin publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, u n i t penyelenggara dapat bekerjasama dengan lembaga Iain.
(2)Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu lembaga yang memiliki kredibilitas dan reputasi d i bidang penelitian dan survei.

Pasal 5

(1)Penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
(2)Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada masing- masing Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 6

(1)Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai dasar penjoisunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pacitan.
(2)Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pacitan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional.

Pasal 7

Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dari U n i t Pelayanan Publik.

Pasal 8

Pedoman Pen3aisunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Bupati i n i mulai berlaku, u n i t penyelenggara pelayanan publik yang sedang melaksanakan proses penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselesaikan sesuai dengan peraturan yang terdahulu.
(2)Survei kepuasan masyarakat yang sudah tersusun sebelum Peraturan Bupati i n i berlaku maka hasilnya tetap berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan i n i mulai berlaku, Peraturan Bupati Pacitan nomor 193 tahun 2005 tentang Pedoman U m u m Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dicabut dan diyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 57 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan kemajuan teknologi dan t u n t u t a n masyarakat dalam hal pelayanan, maka u n i t penyelenggara pelayanan publik d i t u n t u t i m t u k memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pasal 1

PELAKSANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Seiring dengan kemajuan teknologi dan t u n t u t a n masyarakat dalam hal pelayanan, maka u n i t penyelenggara pelayanan publik d i t u n t u t i m t u k memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pasal 1

PELAKSANAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017