DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pacitan

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-imdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 T a h u n 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h i m 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); Menimbang Mengingat
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahxm 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian M i n u m a n Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, Pengedaran dan Penjualan M i n u m a n Beralkohol, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M.DAG/PER/1/2015;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahim 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAIC PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan setelah angka 20 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 2 1 , sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3.Bupati adalah Bupati Pacitan.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
6.Minuman beralkohol adalah m i n u m a n yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertaniEin yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, m a u p u n yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran m i n u m a n mengandung ethanol.
7.Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
8.Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol u n t u k diperdagangkan.
9.Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol u n t u k dikonsumsi,
10.Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan d i bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan h u k m n yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
11.Penjual langsung m i n u m a n beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir u n t u k d i m i n u m langsung, d i tempatyang telah ditentukan.
12.Pengecer m i n u m a n beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan, di tempat yang telah ditentukan.
13.Penjual langsung dan/atau pengecer mmumaui beralkohol u n t u k tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, j a m u dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir u n t u k d i m i n u m langsung d i tempat dan/atau dalam bentuk kemasan d i tempat yang telah ditentukan.
14.Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan m i n u m a n keras dan m i n u m a n lainnya u n t u k u m u m di tempat usaha.
15.Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian u n t u k jasa penginapan, penyedia makanan, dan m i n u m a n serta jasa lainnya bagi masyarakat u m u m yang dikelola secara komersial. IG.Restoran adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat d i sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan u n t u k proses pembuatan, penjdmpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman u n t u k u m u m .
17.PUP adalah tempat hiburan u n t u k mendengarkan musik sambil minum-minuman yang dibuka pada w a k t u malam (sampai larut malam). IS.Klub malam adalah tempat hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas u n t u k menari dan berdansa diringi musik hidup, pertunjukan lantai dan dapat dilenglapi jasa pelayanan makanan dan minuman.
19.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin usaha u n t u k dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20.Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin u n t u k dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus m i n u m a n beralkohol golongan B dan/atau C. 2 1 . Karaoke adalah jenis hiburan dimana seseorang diiringi dengan musik dan teks, lirik yang ditunjukan pada sebuah layar Ketentuan Pasal 7 h u r u f c diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi:

Pasal 7

Penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer m i n u m a n beralkohol, dan penjual langsung atau pengecer m i n u m a n beralkohol u n t u k tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia;
b.memiliki izin tempat penjualan m i n u m a n beralkohol;
c.surat keterangan pengecer m i n u m a n beralkohol golongan A (SKP-A) dan surat keterangan penjual langsung m i n u m a n beralkohol golongan A (SKPL-A);
d.memiliki SIUP MB u n t u k penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C; dan
e.telah berpengalaman sebagai penjual m i n u m a n , berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran m i n u m a n beralkohol. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) d i hapus, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi:

Pasal 9

(1)d i hapus.
(2)SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 h u r u f d diterbitkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas. P a s a l n Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 5 April 2018 S E K R B T A R I S DAERAH Drs. SUKO WIYONO. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19591017 198503 1 015 Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal 5 - 4 - 2018 BUPATI PACITAN INDARTATO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 77-6/2018 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN B E R A L K O H O L L UMUM Bahwa berdasarkan Lampiran I h u r u f DD angka I Undang-Undang Nomor 23 T a h i m 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten hanya berwenang dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C u n t u k pengecer dan penjual langsung m i n u m ditempat. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah i n i , maka Pemerintah Kabupaten hanya berwenang dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C. U PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…