DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp 1.788.495.524.090,47 b. Belanja Rp 1,595.939.987,644,74 Surplus/tdefisit) Rp 192.555.536.445,73 c. Pembiayaan Penerimaan Rp 53.394.957.099,82 Pengeluaran Rp 600.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 52,794,957,099,82 d. Sisa Lebih Pembiayaan Rp 245.350.493.545,55 Rincian dapat dilihat pada lampiran peraturan daerah ini.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. P a s a l l Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Catatan atas Laporan Keuangan;
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Laporan Operasional; dan
g.Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f a Tahun Anggaran 2018 sebagai b e r i k u t :

a.Pendapatan Rp 1.788.495.524.090,47
b.Belanja Rp 1,595.939.987,644,74 Surplus/tdefisit) Rp 192.555.536.445,73
c.Pembiayaan Penerimaan Rp 53.394.957.099,82 Pengeluaran ^ p 600.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 52,794,957,099,82
d.Sisa Lebih Pembiayaan Rp 245.350.493.545,55 Anggaran

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai b e r i k u t :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (34.582.676.244,47) dengan rincian sebagai b e r i k u t :
1. a.Anggaran pendapatan Rp 1.753.912.847.846,00 setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp 1.788.495.524.090,47 Selisih lebih /(kurang) Rp (34.582.676.244,47)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 208.407.617.301,08 dengan rincian sebagai b e r i k u t :
1. a.Anggaran belanja Rp 1.804.347.604.945,82 setelah perubahan b, Realisasi Rp 1.595,939,987.644,74 Selisih lebih/(kurang) Rp 208.407.617.301,08
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp ( 242.990.293.545,55) dengan rincian sebagai b e r i k u t :
1. a.Surplus/defisit setelah Rp (50,434,757,099,82) perubahan
2. b.Realisasi JRp 192.555.536.445,73 Selisih lebih/(kurang) Rp (242.990.293.545,55)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (10.200.000,00) dengan rincian sebagai b e r i k u t :
1. a.Anggaran penerimaan Rp 53.384.757.099,82 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi _Rp 53.394.957.099,82 Selisih lebih/(kurang) Rp (10.200.000,00)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 2.350.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pengeluaran Rp 2.950.000.000,00 pembiayaan setelah perubahan
2. b.Realisasi JR£ 600.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) Rp 2.350.000.000,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (245.350.493.545,55) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pembiayaan Rp 0,00 neto setelah perubahan b, Realisasi _Rp 245,350,493,545,55 Selisih Iebih/(kurang) Rp (245.350.493.545,55)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 h u r u f b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai b e r i k u t :

a.J u m l a h Aset Rp 2.269.926.446.324,97
b.Jumlah Kewajiban Rp 5.040.375.758,88
c.J u m l a h Ekuitas Rp 2.264.886.070.566,09

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f c u n t u k tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai b e r i k u t :

a.Saldo awal Kas Daerah per 1 Januari Tahun 2018 Rp 53.384,757,099,82
b.Arus Kas daxi aktivitas operasi Rp 464.475.781.099,53
c.Arus Kas dari aktivitas investasi Rp (272.520.244.653,80)
d.Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp 10.200.000,00
e.Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp 113.847.146,00
f.Saldo akhir Kas per 31 Desember Tahun 2018 Rp 245.464.340.691,55

Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 h u r u f e Tahun Anggaran 2018 memuat informasi mengenai gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggarfin sebelumnya dan tahun beijalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih awal Rp 53.384.757.099,82
b.Penggunaan Saldo Anggaran Rp (53.384.757.099,82) Lebih
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 245.350.493.545,55 Anggaran t a h u n berjalan
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00 Tahun Sebelumnya Rp
e.Lain-lain Rp 0,00
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 245.350.493.545,55

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 h u r u f f Tahun Anggaran 2018 memuat informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan informasi finansial yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO dari kegiatan Rp 1.694.007.813.977,69 operasional;
b.Beban dari kegiatan operasional Rp 1.425.247.057.965,28
c.Surplus/defisit dari Kegiatan Rp (23.214.573.320,84) Non Operasional, bila ada
d.Pos luar biasa Rp (1.647.257.500,00)
e.Surplus/defisit-LO Rp 243.898.925.191,57

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 h u r u f g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi mengenai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a.Ekuitas awal Rp 2.022.722.585.700,82
b.Surplus/defisit-LO pada periode Rp 243.898,925.191,57 bersangkutan
c.Koreksi-koreksi yang langsung Rp (1.735.440.326,30) menambah/mengurangi ekuitas, yang antara. lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar
d.Ekuitas akhir Rp 2.264.886,070.566,09

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) h u r u f d Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif m a u p u n kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah i n i , terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I . l : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Leunpiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggarein Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran 1.4 ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah u n t u k Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.T^ampiran II ; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan PerubahEin Ekuitas;
e.Tj^mpiran V ; Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas; g- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; n . T.ampiran VIII ; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; i . Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; j ' Lampiran X ; Daftar Rekapitulasi Dana BerguUr dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran X I : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
1. 1.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; n . o. Lampiran XIV : Lampiran XV : Dafta r Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; P- Lampiran XVI ; Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan
s.l a m p i r a n XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 11

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…