Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah i n i , terdiri dari:
a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I . l : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Leunpiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggarein Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran 1.4 ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah u n t u k Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.T^ampiran II ; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan PerubahEin Ekuitas;
e.Tj^mpiran V ; Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; n . T.ampiran VIII ; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; i . Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; j ' Lampiran X ; Daftar Rekapitulasi Dana BerguUr dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran X I : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
1.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n . o. Lampiran XIV : Lampiran XV : Dafta r Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; P- Lampiran XVI ; Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; dan
s.l a m p i r a n XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.