DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang Pembentukan Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan yang memuat penetapan dan batas wilayah, serta pusat pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa memperhatikan perkembangan jumlah penduduk. luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas serta volume keija dibidang pemerintahan. pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan di Desa Persiapan Ketro Haijo Kecamatan Tulakan, dipandang perlu meningkatkan status Desa Persiapan menjadi Desa definitif;
c.bahwa peningkatan status Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan menjadi Desa definitif dilakukan dengan memenuhi mekanisme dan prosedur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, sehingga perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah sebagai landasan hukum Desa definitif;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ketro Haijo Kecamatan Tulakan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Himpunan-himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1098); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATI PACITAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Paraf Hie-r S e k r ia a

4.Bupati adalah Bupati Pacitan.
5.Camat atau sebutan lain adalah adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanva merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Penduduk Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai penduduk desa.
11.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12.Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
13.Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan an tar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed}, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan sebagai Desa Definitif.
(2)Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemekaran Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan nomor kode Desa 35.01.10.2017.
(1)Desa Kerto Harjo Kecamatan Tulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki:
1. a.jumlah penduduk sebanyak 4.057 (empat ribu lima puluh tujuh) jiwa; dan
2. b.jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.415 (seribu empat ratus lima belas).

BAB II

PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

(2)Desa Kerto Haijo Kecamatan Tulakan terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu:
1. a.Dusun Gedangan;
2. b.Dusun Gemah;
3. c.Dusun Gemahaijo;
4. d.Dusun Sobo Wetan; dan
5. e.Dusun Sobo Kulon.

Pasal 4

(1)Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan mempunyai luas wilayah 8,12 Km2/812,005 Ha.
(2)Batas wilayah Desa Ketro Haijo Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut: : Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. : Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. : Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. : Kabupaten Ponorogo.
1. a.Sebelah Selatan
2. b.Sebelah Barat
3. c.Sebelah Utara
4. d.Sebelah Timur

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Ketro Haijo Kecamatan Tulakan terletak di Dusun Gemah.

Pasal 6

Peta batas wilayah desa Ketro Haijo sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan tetap melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Definitif pada Desa Ketro Harjo sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ) Paraf Hirrarki Scfcda z [ -'aba9 ! j jj ii k um j Paraf Koordmasi Asistcn....... . PD Pemrakarsn PD Terkait

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 26 - 9 - 2022 Y SEKRETARIS DAERAH KABUPArBN PACITAN HERU WIWOHO SP Diundangkan di Pacitan pada tanggal 26 - 9 - 2022 ,Jbupati pacita: A INDRATA NUR BAYUAJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 54-4/2022 P a r a > K o o r c i n ^ k a r s a PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN I. PENJELASAN UMUM Rancangan Peraturan Daerah untuk penetapan Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menjadi Desa Ketro Haijo ini dibentuk berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa Persiapan Ketro Haijo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan menjadi Desa Ketro Haijo dipandang perlu karena kebutuhan masyarakat desa dan kebutuhan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENETAPAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017